Misi Iran di PBB: Akhiri Perang, Satu-satunya Jalan Keluar Hormuz

Pars Today - Misi Republik Islam Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menanggapi rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB dengan menegaskan, "Satu-satunya solusi berkelanjutan bagi krisis di Selat Hormuz adalah penghentian permanen perang dan pencabutan blokade laut."

Dilansir IRNA, 6 Mei 2026, Misi Iran di PBB pada Rabu (6/5) waktu setempat menyatakan bahwa solusi praktis satu-satunya di Selat Hormuz sudah jelas: mengakhiri perang secara permanen, mencabut blokade laut, dan memulihkan lalu lintas pelayaran normal.

Misi Iran menambahkan bahwa Amerika Serikat justru tengah mendorong rancangan resolusi yang tidak lengkap dan bermotif politik di Dewan Keamanan PBB dengan dalih "kebebasan pelayaran", bukan untuk menyelesaikan krisis, melainkan untuk memajukan agenda politiknya sendiri dan melegitimasi tindakan-tindakan ilegal yang telah dilakukannya.

Misi Iran menegaskan, "Iran mengajak negara-negara anggota untuk bertindak berdasarkan logika, keadilan, dan prinsip, bukan di bawah tekanan, serta menolak rancangan resolusi ini dan abstain dari dukungan atau partisipasi dalam pengajuannya.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, pada Selasa (5/5) malam waktu setempat mengklaim dalam sebuah langkah mundur bahwa "Project Freedom" (Proyek Kebebasan) ditangguhkan sementara demi upaya mencapai kesepakatan mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz.

Klaim Trump ini muncul bersamaan dengan pernyataan Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, pada Selasa (5/5) waktu setempat yang mengumumkan bahwa atas perintah Trump, sebuah rancangan resolusi, dengan dalih mendukung kebebasan pelayaran dan menjamin keamanan Selat Hormuz, telah diajukan kepada Dewan Keamanan PBB.

Menlu AS tersebut, sembari mengulang klaim-klaimnya tanpa menyebut perang terhadap Iran, menyatakan, "Republik Islam Iran terus menjadikan ekonomi global sebagai sandera melalui upayanya menutup Selat Hormuz, mengancam menyerang kapal-kapal di selat, melakukan penambangan laut yang membahayakan pelayaran, serta berupaya memungut biaya untuk jalur air terpenting di dunia."

Rubio mengklaim, "Atas perintah Presiden Trump, Amerika Serikat bersama Bahrain dan mitra-mitra Teluk Persia-nya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar, telah menyusun sebuah resolusi untuk Dewan Keamanan PBB guna membela kebebasan pelayaran di Selat Hormuz."

Ia menambahkan, "Rancangan resolusi ini menuntut Iran untuk menghentikan serangan, penambangan, dan pemungutan biaya. Resolusi ini juga meminta Iran untuk mengungkapkan jumlah dan lokasi ranjau laut yang telah dipasang, serta bekerja sama dalam upaya pembersihannya, sembari mendukung pembentukan koridor kemanusiaan."

Menlu Trump menegaskan, "Amerika Serikat dengan antusias menantikan pemungutan suara atas resolusi ini dalam beberapa hari ke depan, serta berharap mendapat dukungan dari anggota Dewan Keamanan dan berbagai pihak pendukung."

Sebuah resolusi untuk disahkan di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara memerlukan minimal 9 suara setuju, tanpa veto dari kelima anggota tetap dewan tersebut.

Sebelumnya, rancangan resolusi anti-Iran yang diajukan Bahrain mengenai Selat Hormuz, atas nama negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia (kecuali Oman) serta Yordania, pascaagresi Amerika dan Israel terhadap Iran, telah diveto oleh Tiongkok dan Rusia dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 7 April 2026.(Sail)