Tantangan Politik Irak dalam Pemberantasan Daesh
Irak dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti nyata sebuah negara yang tercabik-cabik akibat krisis politik dan keamanan beruntun dan berkesinambungan. Meski struktur politik di Irak sekarang ini kembali pada hasil politik imperialisme Inggris pada dekade 1920 dan 1930, namun krisis keamanan dan politik Irak terbaru merupakan resep yang dirilis Amerika Serikat untuk membentuk Irak baru pada awal abad 21.
Irak sejak awal dekade 1930 hingga tumbangnya rezim Saddam pada 2003, atau selama 70 tahun hanya menyaksikan pergantian enam penguasa yaitu raja Faisal, Abdul Karim Qasem, Abdusalam Arif, Abdurrahman Arif, Hassan al-Bakr dan Saddam Hossein. Masing-masing mereka menghadapi konflik politik, etnis dan mazhab. Oleh karena itu, tantangan politik Irak saat ini bukan hal baru apalagi mengejutkan. Masalah baru di Irak adalah pendudukan sebagian besar wilayah negara itu oleh kelompok teroris Takfiri Daesh.
Meski untuk saat ini, perselisihan antar kelompok Syiah lebih menonjol, akan tetapi faktanya adalah bahwa Irak saat ini menyaksikan gerakan divergensi pemerintah otonomi Kurdistan, perspektif pro-asing kelompok Sunni dan ketidakmatangan kelompok Syiah serta perselisihan di antara mereka. Hal-hal itu membuat Irak seakan terpecah menjadi pemerintah otonomi Kurdistan serta pemerintah rekayasa kelompok teroris Takfiri Daesh di wilayah Sunni, dan pemerintah nasional yang telah lemah di Baghdad yang mendapat dukungan masyarakat Syiah. Itu semua menimbulkan tatangan politik di Irak yang menjegal kesuksesan pemerintah PM Haider Al-Abadi dalam melakukan reformasi dan menyelesaikan perselisihan internal kelompok-kelompok Syiah.
Haider Al-Abadi, Perdana Menteri Irak pada musim panas tahun lalu, menghadapi protes masyarakat di wilayah yang mayoritas pendudukanya bermazhab Syiah, karena minimnya layanan sosial. Namun alih-alih fokus untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, Al-Abadi mengemukakan masalah yang lebih besar dan makro dalam kerangka pentingnya refomrasi struktur politik Irak.
Dalam paket reformasi Al-Abadi, sejumlah posisi dan jabatan khususnya wakil-wakil presiden, perdana menteri dan ketua parlemen yang akibatnya banyak pengamat berpendaat bahwa antara Al-Abadi dan Nouri Al-Maliki memiliki perselisihan pendapat tajam di partai Al-Dakwah. Dengan menghapus jabatan para wakil tersebut, Al-Abadi sebenarnya sedang menggeser Al-Maliki keluar dari ring politik.
Meski paket reformasi Al-Abadi belum terlaksana, akan tetapi penentangan Nouri Al-Maliki terhadap Al-Abadi semakin jelas. Menyusul kegagalan Al-Abadi memberlakukan paket reformasi, Muqtada Sadr, pemimpin gerakan Sadr, yang merupakan pendukung usulan reformasi Al-Abad, berdemonstrasi di mana demonstrasi tersebut juga mendapat dukungan dari kelompok pro-Maliki. Kondisi tersebut akhirnya menciptakan semacam kebuntuan politik.
Saat ini selain susuan pemerintah Al-Abadi tidak lengkap, aktivitas parlemen Irak juga terkatung-katung dan parlemen terbagi mejadi dua kelompok. Kelompok yang menilai Salim Al-Jaburi sebagai ketua parlemen dan lainnya menilai Al-Jaburi telah dicopot dari posisinya pada April lalu dan telah ditunjuk ketua parlemen sementara menggantikan Al-Jaburi.
Yang membuat krisis 2016 di Irak bernuansa baru adalah bahwa krisis itu terjadi di bawah bayang-bayang berlanjutnya perang serius menghadapi kelompok teroris Takfiri Daesh, serta munculnya perang internal dan disintegrasi negara itu yang cukup mengejutkan. Sebelumnya diharapkan semua kekuatan akan bangkit dan fokus melawan Daesh, sehingga dengan demikian perselisihan akan dapat ditekan, akan tetapi pada praktiknya, hal itu tidak terjadi. Poin berikutnya adalah bahwa kali ini, radius friksi sedemikian luas bahkan terjadi di dalam lingkup internal kelompok Syiah.
Perbedaannya adalah bahwa pada krisis sebelumnya, maji' dan ulama Syiah mendukung paket reformasi pemerintah, akan tetapi setelah tidak terlaksananya reformasi dan semakin meruncingnya perselisihan antarkelompok Syiah, maka kali ini marji' Irak tidak mengumumkan sikap politiknya pada khutbah kedua shalat Jumat, sebagai protes atas transformasi politik Irak.
Ammar Hakim, Ketua Dewan Tinggi Islam Irak, dalam hal ini mengatakan, "Marji' Irak tidak menjelaskan perspektif politiknya secara mingguan pada shalat Jumat, karena ketidakpuasan terhadap kinerja para politisi." Para politisi Irak lamban dalam memberlakukan program reformasi dan gagal mendapatkan perspektif marji'."
Dalam kondisi seperti itu, masalah intervensi asing kembali mengemuka, Irak selama beberapa tahun terakhir menunjukkan sangat rentan di hadapan intervensi asing. Meski kehadiran dan intervensi Arab Saudi serta pengaruh di Irak tidak ada kaitannya dengan pembukaan kembali kedubesnya di Irak tahun lalu, akan tetapi dengan pembukaan kedubes Arab Saudi di Baghdad, pegnaruh Riyadh dalam transformasi Irak semakin kental. Setelah 25 tahun tidak memiliki kedubes di Baghdad, kini Arab Saudi dapat langsung berhubungan dengan kelompok nomaden Sunni bahkan sebagian kelompok Kurdi dan Syiah.
Masoud Barzani, Ketua Wilayah Otonomi Kurdistan pada Desember 2015 berkunjung ke Arab Saudi dan bertemu dengan Raja Salman bin Abdulaziz. Raja Arab Saudi selain berjanji memberikan bantuan finansial, berupaya menggiring pemerintah lokal Kurdistan dari koalisi Syiah-Kurdi menjadi koalisi Sunni-Kurdi. Pada saat yang sama, semakin dekatnya Arab Saudi dan Turki juga berdampak besar bagi eskalasi krisis politik-keamanan Irak. Hasil dari kedekatan Turki dan Arab Saudi adalah aktifnya koalisi Sunni-Kurdi yang bertujuan melemahkan pemerintah pusat Irak.
Dengan kata lain, krisis Irak dapat didefinisikan dengan ajarang perimbangan regional. Turki dan Arab Saudi memiliki kepentingan langsung dan independen di Irak. Misalnya Turki memiliki pandangan ekonomi istimewa terhadap Irak. Namun untuk sementara ini, masalah-masalah tersebut sedang dipengaruhi masalah yang lebih besar yang kembali pada langkah-langkah keamanan regional baru serta perimbangan kekuatan antara Iran, Arab Saudi dan Turki.
Bersamaan dengan munculnya berbagai tantangan politik di Irak, pemberantasan teroris Daesh juga merupakan fenomena penting lain di negara itu, para teroris Daesh telah menjadi ancaman serius bagi Baghdad dari tiga kota Fallujah, Al-Karma dan Al-Saqlawiyah di barat Baghdad. Oleh karena itu, militer dan pasukan relawan rakyat Irak mulai 23 Mei lalu, atas instruksi PM Haider Al-Abadi memulai operasi pembebasan Fallujah, di provinsi Al-Anbar. Meski militer Irak telah membebaskan Al-Karmah dan Al-Saqlawiyah, namun operasi mereka lambat di Fallujah.
Salah satu alasan di balik kelambanan operasi Fallujah berhubungan dengan letak strategis kota Fallujah bagi Daesh. Fallujah di 60 kilometer barat Baghdad, dan sangat strategis karena kedekatannya dengan ibukota Irak. Pada saat yang sama, Fallujah bersama Mosul di pusat provinsi Nainawa, merupakan pangkalan besar Daesh yang tersisa, dan jatuhnya kota ini akan menimbulkan dampak psikologis besar di barisan teroris.
Oleh karena itu, Daesh menggunakan warga sipil Fallujah sebagai perisai manusia. Meski sebagai besar warga Fallujah telah berhasil melarikan diri sejak pertengahan bulan Juni 2016, namun sekitar 30 ribu warga sipil yang separuh di antaranya adalah anak-anak, terjebak di tangan Daesh. Ini menjadi alasan utama mengama operasi pembebasan Fallujah berjalan lamban.
Faktor lainnya yang memperlambat operasi militer dan pasukan relawan rakyat Irak adalah interferensi yang ditimbulkan oleh sejumlah pihak di dalam negeri dan pihak asing. Sejumlah kelompok di dalam negeri khususnya pro-Baats bersama sejumlah partai politik melakukan interferensi dalam operasi di Fallujah, mengingat mereka melihat kepentingan mereka di balik lemahnya pemerintah pusat.
Di sisi lain, para pemain asing khususnya Arab Saudi juga menilai pembebasan total kota Fallujah sangat tidak menguntungkannya, mengingat selain akan meningkatkan kemampuan pemerintah Irak dalam pemberantasan terorisme, juga akan mempermalukan Arab Saudi, Barat dan sejumlah negara Arab yang memberikan dukungan penuh kepada kelompok-kelompok teroris Daesh di Irak dan Suriah.
