Kudeta Politik, Skenario Lain Barat di Suriah

Perundingan Jenewa terkait krisis Suriah digelar pada 28 November 2017 lalu. Di saat yang sama, karena penggulingan pemerintah Suriah dengan cara militer lewat tangan kelompok-kelompok teroris, secara praktis gagal, maka kubu pemberontak Suriah berupaya menggunakan jalur politik untuk mengambilalih kekuasaan di Suriah.Selama tujuh tahun terakhir, selain cara-cara militer, berbagai metode politik juga digunakan oleh kubu anti-Suriah untuk menggulingkan pemerintahan Damaskus.

Salah satu alasan terpenting yang menyebabkan krisis Suriah tak kunjung usai dan berlarut-larut adalah dukungan empat poros kekuatan, yaitu Barat, Arab, Zionis dan Turki terhadap kubu pemberontak Suriah, serta upaya mereka menggulingkan pemerintahan Bashar Al Assad.

Akan tetapi, strategi Turki terkait krisis Suriah sejak akhir tahun 2016 mengalami perubahan signifikan. Seiring dengan dukungan total atas kelompok-kelompok teroris dalam perang militer melawan pemerintah Suriah, poros empat kekuatan ini juga melancarkan perang politik dengan berbagai metode.

Metode politik terpenting untuk menggulingkan pemerintah Suriah di antaranya adalah,

Membentuk Kelompok Friends of Syria

Pembentukan kelompok Friends of Syria diinisiasi oleh Nicolas Sarkozy, mantan presiden Perancis dan terinspirasi dari model yang diterapkan di Libya, serta pembentukan pemerintahan transisi dengan maksud memberikan tekanan politik atas Damaskus.

Akan tetapi, skenario ini tidak berjalan mulus seperti di Libya dan tidak menghasilkan terbentuknya sebuah pemerintahan transisi. Pasalnya, di krisis Libya, seluruh kekuatan besar dunia bersatu, sementara dalam krisis Suriah terjadi friksi dan perpecahan serius baik di antara kekuatan-kekuatan regional maupun internasional.

Konferensi Friends of Syria pertama yang dihadiri oleh perwakilan 70 negara dunia, diselenggarakan pada Maret 2012, yaitu setahun pasca pecahnya krisis Suriah, di Tunisia. Dalam konferensi itu perwakilan Qatar dan Arab Saudi mengusulkan agar dilakukan invasi militer negara-negara Arab ke Suriah.

Pertemuan kedua digelar di Istanbul, Turki dan dihadiri oleh perwakilan 83 negara dunia dan beberapa lembaga internasional. Dalam pertemuan itu disepakati rencana mempersenjati kelompok-kelompok pemberontak Suriah.

John Kerry, mantan menteri luar negeri Amerika Serikat di pertemuan itu mengatakan, kami berusaha untuk lebih berhati-hati jangan sampai senjata-senjata ini jatuh ke tangan kelompok-kelompok ekstrem. Namun, pada kenyataannya senjata-senjata itu memang jatuh ke tangan kelompok-kelompok Salafi Takfiri ekstrem semacam Daesh dan Front Al Nusra.

Konferensi kelompok Friends of Syria ketiga diikuti oleh peserta yang lebih sedikit dibanding dua konferensi sebelumnya, dan dihadiri oleh perwakilan lebih dari 50 negara dunia, di Paris. Kota-kota yang menjadi tuan rumah konferensi Friends of Syria berikutnya adalah Den Haag, Tokyo, Rabat, Doha, Amman dan London.

Pertemuan-pertemuan itu digelar selain untuk membentuk pemerintahan transisi di Suriah, juga untuk menciptakan koordinasi dan kesolidan di antara kelompok pemberontak. Dalam konferensi Friends of Syria keenam di Rabat, Maroko, koalisi pemberontak Suriah di luar negeri yang dipimpin Ahmed Moaz Al Khatib, mendapat pengakuan resmi.

Negara-negara seperti Qatar dan Perancis dalam pertemuan ini menyerahkan Kedutaan Besar Suriah di negaranya kepada kelompok pemberontak. Namun demikian, pertemuan ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan termasuk terbentuknya pemerintah transisi, terciptanya koordinasi dan kesolidan di antara kelompok pemberontak Suriah.

Menggelar Konferensi Jenewa

Cara lain yang digunakan kubu anti-Suriah untuk menggulingkan pemerintahan Damaskus dan hingga kini masih digunakan adalah menggelar konferensi Jenewa, Swiss. Konferensi Jenewa pertama diselenggarakan sebulan setelah pertemuan Friends of Syria pertama.

Konferensi Jenewa I digelar bulan Juni 2012 dan dihadiri oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB serta beberapa negara Arab ditambah Turki, minus Iran dan Saudi. Salah satu kritik terpenting atas konferensi yang digelar terkait krisis Suriah ini adalah Komunike Jenewa I yang tujuan terpentingnya adalah pembentukan pemerintahan transisi di Suriah tanpa Bashar Assad. Oleh karena itu, komunike ini tidak pernah diterima oleh pemerintah Suriah dan sekutu-sekutunya termasuk Iran.

Konferensi Jenewa kedua diselenggarakan 18 bulan setelah konferensi pertama yaitu, 22 Januari 2014 di Montreux, Swiss. Dalam pertemuan ini, untuk pertama kalinya PBB mengundang Iran, namun karena tekanan Amerika dan beberapa negara Arab, undangan itu akhirnya dibatalkan. Langkah PBB ini menyebabkan banyak analis meyakini bahwa perundingan Jenewa II sudah gagal sejak awal.

Sejumlah analis lain menganggap Iran "absen namun hadir" dalam Konferensi Jenewa II, karena besarnya pengaruh negara itu. Mereka menganggap segala keputusan terkait krisis Suriah tanpa partisipasi Iran, tidak mungkin diambil. Maka dari itu, dalam Konferensi Jenewa III yang digelar sekitar 16 bulan pasca konferensi sebelumnya, yaitu Mei 2015, Iran akhirnya diundang untuk menghadiri konferensi ini.

Tahun 2017 dapat dikatakan sebagai tahun tersibuk dari sisi politik terkait krisis Suriah, karena selain sejumlah perundingan yang digelar di Astana, Kazakhstan atas prakarsa Rusia, Iran dan Turki dengan dihadiri oleh perwakilan pemerintah Suriah dan kubu pemberontak, juga diselenggarakan lima putaran perundingan Jenewa. Perundingan Jenewa IV digelar bulan Februari, Jenewa V bulan Maret, Jenewa VI bulan Mei dan Jenewa VII bulan Juli 2017.

Poin penting yang perlu diperhatikan adalah, perundingan Jenewa IV hingga VII dipengaruhi oleh perundingan Astana dan kemenangan beruntun pemerintah Suriah bersama sekutu-sekutunya. Konferensi Jenewa VIII digelar 28 November 2017, akan tetapi tahap pertama ditutup tanpa menghasilkan apapun dan tahap kedua diselenggarakan 5 Desember 2017, dan berakhir 15 Desember 2017.

Mengapa Konferensi Jenewa Gagal Selesaikan Krisis Suriah ?

Di saat Daesh hampir kehilangan seluruh wilayah yang didudukinya di Suriah setelah direbut pasukan pemerintah bersama sekutunya, dan kelompok-kelompok teroris lain juga sudah dipastikan kalah dalam beberapa bulan ke depan, perundingan-perundingan politik khususnya perundingan Jenewa, justru tidak mengalami kemajuan sebagaimana transformasi keamanan Suriah.

Maka dapat dikatakan bahwa sejak pertama kali digelar, perundingan Jenewa tidak mampu menghentikan atau mengurangi eskalasi krisis di Suriah. Alasan pertama adalah substansi perundingan Jenewa terkait kekuasaan Suriah di masa depan berkenaan dengan masalah-masalah seperti undang-undang dasar baru, pembentukan pemerintahan transisi dan pemilu.

Pengambilan keputusan atas masing-masing masalah itu berarti penetapan bobot kedua pihak berseteru dalam struktur kekuasaan mendatang Suriah. Di tengah semua ini, masalah terpenting adalah tuntutan kubu pemberontak Suriah yang masih saja tidak rasional pada perundingan Jenewa VIII, yaitu membentuk pemerintahan minus Bashar Assad di pucuk kekuasaan.

Padahal Assad tak dipungkiri telah berhasil menyelamatkan Suriah dari pembagian wilayah akibat ulah kelompok-kelompok teroris. Kekalahan Daesh dan kelompok-kelompok teroris lain di Suriah serta terjaganya integritas teritorial negara ini minus Assad di pucuk pemerintahan, tidak mungkin terwujud. Hingga akhirnya kubu anti-Suriah yang berusaha menciptakan "Suriah tanpa Assad" harus menelan kekalahan paling pahit.  

Poin terakhir, segala bentuk perundingan semacam konferensi Friends of Syria telah berubah fungsi dan terbukti tidak efektif. Sementara perundingan Jenewa tidak lama lagi akan berakhir seiring dengan berlanjutnya strategi tidak rasional kubu pemberontak dan para pendukungnya, dan krisis politik Suriah diprediksi akan selesai oleh perundingan Astana.

Dalam kondisi seperti ini bukan hanya Barat, bahkan PBB juga harus dianggap sebagai pihak yang kalah dalam krisis Suriah, pasalnya perundingan Jenewa terkait Suriah digelar di bawah pengawasan dan arahan Barat serta PBB.