Putera Mahkota Modern, Diktator Tradisional (2)

Pembunuhan Jamal Khashoggi menyingkap tabir gelap pelanggaran hak asasi manusia Arab Saudi, sekaligus menunjukkan wajah sebenarnya dari Putera Mahkota Mohammed bin Salman yang selama ini ditutupi jejak kelamnya melalui dukungan politik negara-negara Barat, terutama AS.

Kasus pembunuhan Khashoggi hanya rantai kecil dari rangkaian kejahatan yang dilakukan putera mahkota Arab Saudi. Kini para pangeran Arab Saudi yang ditahan oleh rezim Al Saud, meminta masyarakat internasional juga menyelidiki penangkapan para pangeran dan aktivis sosial negara ini, selain menyelidiki kasus pembunuhan Jamal Khashoggi.

Di bawah perlindungan ayahnya yang menjadi raja, Mohammad bin Salman menangkapi orang-orang yang dianggap sebagai musuh dan lawannya. Raja Salman bin Abdul Aziz membentuk komisi anti korupsi baru yang dipimpin puteranya sendiri, Mohammed bin Salman, dan menangkap 11 pangeran, serta 30 menteri dan mantan menteri Arab Saudi.

Koran al-Hayat dan televisi Aljazeera melaporkan empat menteri termasuk dalam daftar orang yang ditangkap. Selain itu muncul deretan nama pangeran terkemuka seperti milyarder Arab Saudi dan direktur jaringan media Rotana,  Waleed bin Talal bin Abdul Aziz, mantan kepala pengadilan kerajaan Arab Saudi, Khaleed Tuwaijri, direktur pusat MBC, Waleed al-Ibrahim, dan mantan menteri kesehatan Adel Faqih.

Tidak hanya itu, Raja Salman juga mencopot putera raja sebelumnya, Mutaib bin Abdullah bin Abdul Aziz dari jabatan kepala garda nasional Arab Saudi. Sebagian media melaporkan Mutaib bin Abdullah bin Abdul Aziz termasuk dalam daftar nama yang ditangkap oleh komisi anti korupsi yang baru dibentuk beberapa jam sebelumnya.

Rezim Al Saud mengklaim penangkapan para pangeran dan pejabat tinggi negara ini dilakukan karena mereka terlibat korupsi dan pencucian uang. Tapi, para analis menilai penangkapan tersebut untuk memuluskan transisi kekuasaan dari Raja Salman bin Abdul Aziz kepada puteranya.

Langkah serupa juga dilakukan terhadap pejabat tinggi negara lain, sebagaimana yang menimpa PM Lebanon, Saad Hariri yang diintervensi untuk mengundurkan diri. Saad Hariri secara tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri dari jabatan perdana menteri Lebanon ketika dirinya berada Riyadh, Saudi pada 4 November 2017 lalu. Rakyat Lebanon percaya pengunduran diri Hariri dilakukan atas tekanan Saudi dengan maksud memukul Hizbullah dari dalam dan luar Lebanon. Masalah ini memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk presiden Lebanon.

Presiden Lebanon Michel Aoun meminta negara-negara Arab dan asing untuk menekan Arab Saudi supaya mengembalikan Saad al-Hariri ke Lebanon. Sekitar 18 hari setelah pengumuman pengunduran dirinya di Arab Saudi, Saad Hariri akhirnya kembali ke Beirut.

Pembunuhan Khashoggi, Manifestasi Terorisme Negara

Pembunuhan seorang jurnalis di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul menunjukkan pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia dan aturan internasional. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini menilai kasus pembunuhan Khashoggi melanggar konvensi Wina yang ditetapkan tahun 1963. Mogherini mengatakan, kasus pembunuhan jurnalis oposan rezim Al Saud, Jamal Khashoggi melanggar aturan internasional konvensi Wina mengenai hubungan konsuler, terutama pasal 55 tentang penghormatan terhadap aturan negara tuan rumah.

Pejabat tinggai Uni Eropa ini menyerukan penyelidikan independen yang transparan, kredibel dan komprehensif mengenai kasus Khashoggi. Sebelumnya, seruan investigasi independen dan transparan kasus Khashoggi juga disampaikan Kanselir Jerman, Angela Merkel dan Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Yves Le Drian.

Kanselir Jerman Angela Merkel hari Ahad (21/10) mengecam pembunuhan Khashoggi oleh agen-agen Saudi dan menyatakan akan menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi selama belum ada kejelasan dari kasus ini.

Menteri luar Negeri Swiss, Ignazio Cassis menyatakan negaranya akan meninjau ulang hubungan dengan Arab Saudi. Cassis mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai reaksi atas kasus pembunuhan jurnalis oposan rezim Al Saud, Jamal Khashoggi yang dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul.

Kepala Dewan Hubungan Luar Negeri AS, Richard Haass menuturkan, "Amerika harus membuang ilusinya tentang putra mahkota Saudi, karena ia telah membuktikan dirinya tidak pantas untuk mendapatkan dukungan seperti ini."

Terlepas dari masalah apakah Mohammed bin Salman masih akan tetap bercokol sebagai putera mahkota atau tidak setelah ini, perjalanan 45 bulan sejak ia menempati kursi orang nomor dua di Arab Saudi menunjukkan rangkaian kejahatan besar yang dilakukannya.

Di luar sosok Mohammed bin Salman, Arab Saudi sebagai sebuah negara memiliki sejarah hitam dalam dukungannya terhadap terorisme. Bahkan keberlanjutan negara ini didukung oleh aksi-aksi teroris yang dilakukan terhadap pihak lain.

Kini kita akan melihat seberapa seriuskah para pemimpin negara Barat menindak Arab Saudi setelah kasus 11 September 2001 yang melibatkan sejumlah warga negara Arab ini, dan para teroris berideologi Wahabisme hasil binaan rezim Al Saud.

Koran AlQuds Alarabi menulis, setelah sebelumnya Arab Saudi bisa selamat dari sorotan publik dunia terhadap dampak destruktif kasus serangan teroris 11 September 2001, kini apakah hal serupa juga akan terjadi.

Ketika itu aksi terorisme dilakukan oleh individu, tapi kini aksi yang dilakukan terhadap seorang jurnalis terjadi di kantor diplomatik yang menunjukkan peran negara di dalamnnya. Dengan kata lain, terjadi perubahan pola dari terorisme individu menajdi terorisme negara.

Kejahatan pembunuhan Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul termasuk kejahatan politik yang harus dibawa ke ranah hukum internasional. Tapi mungkin saja para pemimpin negara Barat akhirnya menutup kasus ini seperti kasus pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan rezim Al Saud terhadap oposisi, termasuk ulama, dan lainnya.

Masalah ini mengindikasikan pertanyaan penting saat ini mengapa media global dan para pejabat tinggi Barat sangat cepat mereaksi kasus terbunuhnya Khashoggi. Tapi pada saat yang sama mengabaikan masalah lain yang lebih besar seperti agresi militer Arab Saudi di Yaman. Padahal PBB sendiri menyebut krisis Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar dalam dua dekade terakhir.

Kejahatan rezim Al Saud di Yaman dilakukan di bawah instruksi langsung Mohammed bin Salman yang saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan Arab Saudi.

Perang tersebut menjadi sumber ekonomi bagi negara-negara Barat, terutama AS dengan penjualan senjata dan alutsistanya yang dipergunakan untuk membantai rakyat Yaman. Oleh karena itu, dukungan politik dilakukan para pemimpin negara Barat terhadap rezim Al Saud. Tapi kecerobohan putera mahkota Arab Saudi yang membunuh "pion Barat" sendiri apakah akan mengubah sikap mereka.

Kini, saatnya publik internasional melanjutkan aksi lebih besar lagi dengan mendorong supaya Mohammed bin Salman diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas berbagai aksi kejahatannya selama ini.

Tapi apakah negara-negara Barat akan serius melakukannya, atau hanya sebatas kecaman saja, tanpa aksi nyata penegakkan HAM sebagaimana diklaim selama ini.Kita menunggu langkah apa yang akan diambil para pemimpin negara Barat terhadap putera mahkota yang dulu pernah mereka digelari sebagai pangeran reformis, padahal hakikatnya hanya berperan sebagai diktator tradisional.(PH)