Kilas Balik Timur Tengah

Sejumlah isu penting di kawasan Asia Tenggara yang terjadi selama tahun 1397 Hs yang dimulai sejak 21 Maret 2018 hingga 21 Maret 2019, di antaranya upaya AS yang berupaya menghidupkan kembali kelompok teroris Daesh Jilid 2 di Irak.

Isu lainnya mengenai keberhasilan gerakan muqawama mengagalkan plot AS di Timteng, laporan PBB mengakui dukungan Israel kepada teroris, rezim Zionis menjadi simbol kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perundingan damai intra-Yaman di Swedia.

AS Ingin Hidupkan Daesh Jilid 2 di Irak

Anggota Parlemen Irak menyatakan AS sedang merancang plot baru untuk menghidupkan kembali kelompok teroris Daesh jilid dua.

"AS memindahkan sejumlah besar milisi teroris Daesh dari wilayah timur Suriah ke dalam pangkalannya di Irak," ujar anggota parlemen Irak dari perwakilan koalisi Al Bana.

"Keputusan anggota Daesh untuk menyerahkan diri mereka dan keluarganya kepada AS tanpa koordinasi dengan pemerintah Suriah menunjukkan tingginya tingkat kerja sama antara AS dan Daesh," tegasnya.

Kepala kantor Badr di provinsi Al Anbar, Qasi Al Anbari mengatakan, seluruh aksi teroris Daesh di dalam wilayah al-Anbar dilakukan dengan pengawasan langsung pasukan AS.

Rakyat Irak merayakan pembebasan sebagian besar wilayahnya dari cengkeraman kelompok teroris Daesh pada Desember 2017, dan kini masih melanjutkan penumpasan sebagian kecil teroris Daesh yang masih tersisa.

Gerakan Muqawama Gagalkan plot AS di Timteng

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Sayyid Hassan Nasrullah memandang sanksi AS akan meningkat terhadap poros perlawanan untuk melemahkannya. Nasrullah mengatakan, "Front perlawanan menggagalkan proyek Amerika-Israel, yang didukung oleh beberapa faksi regional." Pemimpin gerakan perjuangan Islam Lebanon ini menegaskan bahwa poros perlawanan berdiri tegar menghadapi setiap skenario musuh, termasuk plot "Kesepakatan Abad" yang diusung Presiden AS Donald Trump.

Amerika Serikat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengimplementasikan konspirasinya dari "Timur Tengah Baru" hingga "kesepakatan abad" yang dilakukan di berbagai tingkatan, dengan target utama melenyapkan gerakan perlawanan, dan menjadikan rezim Zionis Israel sebagai kekuatan terbesar di kawasan Timur Tengah.

Prakarsa "Timur Tengah Baru" dilancarkan oleh George Bush bersama Condoleezza Rice yang saat itu menjabat sebagai presiden dan menlu AS yang diimplementasikannya dengan menyulut perang 33 hari di tahun 2006. Tapi realitas lain terjadi dalam perang tersebut, karena AS dan Israel tidak berhasil mewujudkan targetnya. Bahkan rezim Zionis mengakhiri perang menghadapi gerakan perlawanan Hizbullah dengan kekalahan fatal. Saking besarnya pengaruh perang tersebut bagi Israel, Tel Aviv setelah itu tidak berani untuk menyulut perang langsung dengan gerakan Hizbullah Lebanon.

Salah satu dampak terpenting dari perang 33 hari adalah patahnya mitos militer Israel yang tidak terkalahkan. Untuk pertama kalinya Israel gagal menghadapi sebuah gerakan perlawanan Islam yang tidak dilengkapi dengan persenjataan selengkap dan secanggih rezim Zionis.

Setelah kekalahan tersebut, plot AS dan Israel selanjutnya juga membentur dinding. Rangkaian perang yang disulut rezim Zionis di jalur Gaza pada perang 22 hari di tahun 2009, perang delapan hari di tahun 2012, perang 50 hari di tahun 2014 dan perang dua hari pada November 2018 menunjukkan kekalahan bertubi-tubi rezim Zionis menghadapi gerakan perlawanan Palestina.

Perang yang disulut Israel tahun lalu di jalur Gaza dilancarkan dengan lampu hijau AS. Tidak hanya itu, AS juga memberikan dukungan besar-besaran dari politik hingga persenjataan dan finansial. Namun tetap saja dukungan tersebut tidak berhasil mengubah perimbangan kekuatan Timur Tengah yang saat ini berada di tangan gerakan perlawanan.

Meskipun melancarkan berbagai plot baru, tapi AS dan rezim Zionis senanatiasa gagal mewujudkan ambisinya untuk melenyapkan gerakan perlawanan. Alih-alih melemah dan hancur, gerakan perlawanan Palestina dan Lebanon justru semakin kuat melebihi sebelumnya.

Laporan PBB Akui Dukungan Israel kepada Teroris

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengakui bahwa rezim Zionis Israel mendukung kelompok-kelompok teroris. Pengakuan itu tertuang dalam laporan Guterres yang disajikan untuk Sidang ke-40 Dewan HAM PBB di Jenewa, yang berlangsung dari 25-28 Februari 2019.

Laporan Sekjen PBB menyatakan Israel memberikan dukungan logistik kepada kelompok-kelompok teroris, seperti Front al-Nusrah, yang saat ini beroperasi di sepanjang garis gencatan senjata di Suriah.

Seperti dilansir The Jerusalem Post, laporan Sekjen PBB mencatat bahwa rezim Zionis memberikan senjata, amunisi, uang, dan perawatan medis kepada kelompok-kelompok teroris.

Israel adalah rezim pencetus terorisme di Timur Tengah. Pembentukan Israel dilakukan dengan menduduki tanah Palestina, dan pendudukan wilayah telah menjadi ciri khas para teroris. Eksistensi Israel sampai sekarang bergantung pada dukungan kekuatan besar dan tindakan terorisme yang mereka lakukan, seperti kejahatan besar Deir Yassin, Sabra dan Shatila, dan pembantaian di Gaza.

Dalam situasi saat ini di Timur Tengah, Israel menyambut perang yang dilakukan para teroris internasional terhadap negara-negara Muslim, karena rezim Zionis melihat hal ini sejalan dengan kepentingannya. Untuk itu, mereka memberikan dukungan langsung kepada teroris.

Ada banyak laporan yang mencatat tentang evakuasi teroris yang terluka di Suriah ke tanah pendudukan dan kemudian dirawat di sejumlah rumah sakit Israel.

Israel adalah manifestasi nyata dari terorisme negara di kawasan. Di sini, Sekjen PBB telah mengambil sebuah langkah positif dengan mengakui dukungan Israel kepada kelompok teroris. Namun, pengakuan semata tidak akan mencegah rezim Zionis dari mendukung para teroris.

Rezim Zionis, Simbol Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Komite Penyelidikan PBB menerbitkan laporan mengenai kejahatan rezim Zionis Israel terhadap warga Palestina yang berunjuk rasa di perbatasan Jalur Gaza dan.

Dalam laporan tersebut, Israel diperkenalkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Laporan setebal 250 halaman Komite Penyelidikan PBB ini menyebutkan bahwa Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan menggunakan senjata terhadap pengunjuk rasa Palestina dalam Pawai Hak Kepulangan.

Sejak dimulainya Pawai Akbar Hak Kepulangan Palestina di perbatasan Gaza pada 30 Maret 2019, pasukan rezim Zionis telah melakukan banyak kejahatan terhadap warga Palestina.

Tentara Israel menembaki peserta Pawai Hak Kepulangan dan menyebabkan lebih dari 270 warga Palestina gugur syahid. Hingga sekarang, lebih dari 27.000 peserta pawai juga terluka. Sniper rezim Zionis secara sengaja dan sadar menarget anak-anak, petugas medis dan wartawan Palestina.

Beberapa waktu lalu, Ketua Komite Investigasi Dewan HAM PBB Santiago Canton mengatakan bahwa militer Israel telah melanggar hukum internasional dan HAM, di mana pelanggaran ini adalah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para pakar PBB telah berulang kali menegaskan bahwa Israel telah terlibat kejahatan kemanusiaan terhadap pengunjuk rasa di perbatasan Gaza.

Berdasarkan banyak konvensi internasional, termasuk Statuta Mahkamah Pidana Internasional, pembunuhan seperti yang dilakukan Israel di perbatasan Gaza adalah dalam kategori genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Selain melakukan beragam kejahatan di Gaza, rezim Zionis juga memblokade wilayah ini dari darat, laut dan udara sejak akhir 2006. Israel melarang masuknya bahan makanan dan obat-obatan dan bahan bangunan ke Gaza. Rezim Zionis juga melarang keluarnya pasien dari wilayah tersebut untuk berobat dan menyiksa para tahanan Palestina. Semua ini adalah bentuk nyata dari kejahatan rezim Apartheid terhadap bangsa Palestina, di mana dalam Pasal 7 Statuta Pidana Internasional disebut sebagai perilaku yang membentuk kejahatan terhadap kemanusian.

Perundingan Damai Intra-Yaman di Swedia

Tahun lalu terjadi putaran ketiga perundingan damai Yaman yang dimulai pada Kamis, 6 Desember 2018 di Stockholm, ibu kota Swedia yang berlanjut selama satu pekan. Babak pertama perundingan diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada Januari 2016 dan putaran kedua digelar di Kuwait dari Mei sampai Agustus 2016. Namun, negosiasi ini tidak berkontribusi pada penurunan krisis di Yaman.

Faksi-faksi Yaman tidak melakukan pertemuan apapun sejak Agustus 2016 sampai 5 Desember 2018. Negara itu menghadapi tragedi kemanusiaan terburuk di dunia dalam beberapa dekade terakhir akibat serangan koalisi pimpinan Arab Saudi.

Gencatan senjata yang dicapai antara Yaman dan delegasi dari Riyadh diterapkan pada 18 Desember 2018 di Hudaydah, tetapi koalisi Arab Saudi secara rutin melanggar gencatan senjata. Perundingan Stockholm dipimpin langsung oleh wakil khusus Sekjen PBB urusan Yaman, Martin Griffiths.

Serangan Saudi ke Yaman sejak Maret 2015 telah menewaskan lebih dari 14.000 orang, menciderai puluhan ribu lainnya dan menelantarkan jutaan penduduk Yaman.(PH)