Pemakzulan Trump dan Dampaknya bagi Politik AS

Kemenangan Trump di pilpres dan berkuasanya presiden baru Amerika ini senantiasa menuai respon keras dari kubu Demokrat. Kubu ini berulang kali mempertanyakan kelayakan Trump baik dari sisi kemenangan pemilu maupun kelayakan pemikiran serta perilakunya sebagai presiden.

Demokrat sebelumnya juga menggulirkan wacara pemakzulan Trump, namun gagal. Kubu ini sebelumnya menggunakan isu keterlibatan Rusia di kemenangan Trump di pilpres 2016 sebagai alasan untuk pemakzulan presiden kontroversial tersebut, namun setelah perilisan laporan penyidikan khusus kasus ini, Robert Mueller serta terbantahnya dugaan kolusi tersebut, isu ini sedikit banyak redam.

Sementara itu, munculnya skandal Ukrainegate, yakni terbongkarnya isi percakapan telepon Trump dengan sejawatnya dari Ukraina Volodymyr Zelensky pada 25 Juni 2019 untuk mendapatkan informasi terkait aktivitas Hunter Biden, anak Joe Biden bakal kandidat dan rival paling potensial dirinya di pilpres 2020 serta penyalahgunaannya untuk kampanye pilpres guna menyerang Biden, pada akhirnya berujung pada proses resmi pemakzulan presiden Amerika yang dimulai akhir September 2019.

Disebutkan bahwa Trump juga memberikan syarat bantuan militer senilai 400 miliar dolar kepada Ukraina dengan penyidikan terhadap kasus Hunter Biden.

Seiring dengan terkuaknya skandal percakapan telepon Trump dengan Zelensky, Ketua DPR Nancy Pelosi yang hingga saat itu melawan tuntutan pemakzulan Trump, akhirnya secara resmi menuntut dimulainya penyidikan interpelasi dan pemakzulan presiden.

Pelosi seraya menuding Trump menyalahgunakan wewenang dan berusaha memaksa sebuah negara asing mengintervensi urusan pemilu Amerika mengatakan, penyidikan pemakzulan presiden Amerika secara resmi dimulai.

Meski proses pemakzulan Trump diumumkan pada akhir September, namun voting anggota DPR yang dikuasai Demokrat pada Kamis 31 Oktober terkait resolusi dimulainya pemakzulan presiden menjadi peringatan serius bagi presiden Amerika terkait masa depan politiknya yang tidak jelas serta sama halnya dengan terbentuknya mimpi buruk politik baginya. Dengan diratifikasinya resolusi in, jalan untuk pemakzulan Trump terbuka lebar.

Akhirnya setelah beberapa pekan sidang di komisi intelijen dan kehakiman DPR serta pemanggilan para saksi terkait skandal Ukrainegate, anggota komisi kehakiman pada Jumat 13 Desember meratifikasi pemakzulan Trump. Dari dua pasal yang diajukan untuk pemakzulan Trump, yakni penyalahgunaan wewenang dan menghalangi proses penyidikan DPR, diratifikasi dengan 27 suara setuju dan 17 menolak di komisi ini. Dengan demikian isu pemakzulan Trump akan dibahas di DPR dan diambil voting.

Setelah beberapa pekan dimulainya proses pemakzulan Trump, presiden AS ke 45, DPR negara ini yang dikuasai Demokrat melakukan voting pada 18 Desember dan setelah enam jam adu argumentasi, akhirnya pemakzulan Trump dengan dakwaan penyalahgunaan wewenang dan sabotase di penyidikan DPR diratifikasi.

Selama voting tersebut, anggota DPR dengan 230 suarat setuju dan 197 suara menentang, meratifikasi dakwaan penyalahgunaan wewenang. Dan dengan 229 suara setuju dan 198 menolak, DPR meratifikasi dakwaan kedua terkait sabotase proses penyidikan Kongres.

Adam Schiff, ketua komisi intelijen DPR Amerika pasca diratifikasinya dua butir draf tudingan terhadap Trump mengatakan, Saya tidak akan biarkan Amerika berubah menjadi diktator....Kini pertanyaannya adalah kubu Republik yang menguasai Senat akan membiarkan proses peradilan yang adil terhadap Trump?

Pemimpin kubu mayoritas di Senat Amerika dari Republik, Mitchell McConnell mengatakan bukti yang dikumpulkan untuk pemakzulan Presiden AS Donald Trump tidak cukup.

Reuters melaporkan, Mitchell McConnell seraya mengklaim bahwa bukti pemakzulan Trump tidak cukup mengatakan, langkah sembrono Demokrat untuk memakzulkan presiden dan melengserkannya untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika akan gagal. "Kini mereka yang optimis terhadap pemakzulan mulai menghadapi masalah," paparnya.

Sementara itu, Gedung Putih Kamis dini hari saat merespon peratifikasian draf pemakzulan Trump di DPR merilis statemen mengecam langkah tersebut. Gedung Putih di statemennya menilai peratifikasian pemakzulan Trump sebagai puncak salah satu musim politik memalukan di sejarah negara ini  dan menuding Demokrat menindaklanjuti pemakzulan Trump tanpa meminta pendapat satu pun anggoata Republik dan tanpa bukti apapun.

Statemen ini juga kembali mengulang berbagai dakwaan yang kerap disampaikan Trump dan kubu Republik kepada Demokrat dan menekankan, kubu pro pemakzulan Trump tidak menjalankan proses ini secara adil.

Sebelumnya Trump pada Selasa (17 Desember) dalam sebuah surat lima halaman kepada Nancy Pelosi seraya menilai ilegal pemakzulan dirinya juga memperingatkan ketua DPR bahwa sejarah akan menilai mereka yang berusaha memakzulkan dirinya.

Trump di surat terbukanya yang dirilis sehari sebelum voting pemakzulan dirinya di DPR menjelaskan, "Pemakzulan ini sekedar upaya ilegal dan partai tunggal untuk kudeta serta berdasarkan bukti yang ada, upaya ini pasti gagal. Kalian bukan saja berusaha menumbangkan Saya sebagai seorang presiden, tapi melawan seluruh partai Republik. Ketika kalian tetap melanjutkan permainan pemakzulan, sejarah akan menilai kalian."

"Rakyat Amerika akan membalas Nancy Pelosi dan Demokrat di pemilu mendatang. Mereka tidak akan mudah melupakan penyelewengan kalian dari jalur keadilan dan penyalahgunaan wewenang kalian," kata Trump.

Sepertinya melalui surat tersebut, Trump ingin menjadikan surat ini sebagai dokumen terkait alasan dan dampak dari langkah Demokrat.

Menyusul pemungutan suara DPR yang mendukung pemakzulan Trump, beberapa berspekulasi bahwa jika Demokrat tidak yakin akan persidangan Trump Senat dengan syarat dan kepentingan mereka sendiri, mereka mungkin setidaknya untuk waktu yang pendek menolak mengirim resolusi pemakzulan Trump ke Senat.

Dalam kasus seperti itu, Trump tidak akan bisa mendapatkan pembebasan dari Senat untuk waktu yang lama. Demokrat membutuhkan setidaknya 20 suara senator Republik untuk menggulingkan Trump, sementara tidak satu pun anggota Republik di Dewan Perwakilan Rakyat memilih untuk memakzulkan Trump.

Partai Republik di Kongres enggan memakzulkan Trump untuk kepentingan politik mereka sendiri, karena ini merupakan pukulan besar bagi Partai Republik menjelang pemilihan presiden AS tahun 2020, yang sangat merusak citra Partai Republik.

Dengan demikian, posisi Trump yang kuat di Senat dan konsensus negatif para senator Republik atas pemakzulannya telah mendorong Partai Republik untuk mendesak proses peradilan di Senat sesegera mungkin dan membebaskan presiden dari tuduhan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell mengatakan setelah voting di Dewan Perwakilan Rakyat, Senat akan mengadakan pengadilan Presiden Trump pada Januari 2020.

Namun, keputusan McConnell untuk mencegah beberapa orang dekat Trump dari menghadiri persidangan Trump telah membuat marah Demokrat.

Donald Trump adalah kepala lembaga eksekutif ketiga di negara ini yang secara resmi dimakzulkan. Sejauh ini, tidak ada presiden AS yang dicopot dengan pemakzulan. Dalam sisi proses hukum setelah pemakzulan Trump di DPR AS, resolusi akan dikirim ke Senat untuk mengadakan persidangan terhadap Trump pada Januari 2020. Pada sidang Senat yang dipimpin oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, para senator memutuskan apakah Trump akan mundur atau tinggal di Gedung Putih.

Karena pemakzulan Trump adalah pemakzulan pertama di periode pertama jabatan presidennya, maka hasil akhirnya akan memiliki dampak yang menentukan bagi pemilu mendatang bagi dirinya. Itu sebabnya Republik berharap untuk membebaskan diri dari mimpi buruk impeachment dan fokus untuk memenangkan pemilu 2020 lagi. Demokrat, bagaimanapun, mencoba untuk melanjutkan masalah impeachment dan tuduhan terhadap Trump sampai malam pemilihan November 2020 dan untuk mempersiapkan kekalahan Trump dan kemenangan mereka.

Demokrat berharap proses ini dapat meruntuhkan popularitas Trump dan bahkan pengunduran dirinya di persaingan pilpres 2020. Sejatinya belum ada kejelasan mengenai siapa yang bakal menang di pemilu presiden AS 2020 melalui langah pemakzulan Trump, apakah itu, Demokrat atau Republik, hingga sehari setelah diselenggarakannya pemilu.

Tapi mengingat karakteristik unik dan kontroversial Trump, sangat kecil kemungkinannya jika ia akan mundur dari pencalonan kandidat pemilu presiden. Bahkan ia akan berusaha memanfaatkan ancaman pemakzulan sebagai peluang untuk menarik suara rakyat Amerika.

Dengan membesar-besarkan dampak politik, ekonomi dan sosial pemakzulan dan potensi pelengseran dirinya, Trump ingin meraih dukungan Republik. Ia senantiasa mengumbar prestasinya di bidang ekonomi, sosial dan kebijakan luar negeri Amerika serta memperingatkan dampak pelengseran dirinya.

Trump 30 September 2019 di sebuah pesan twitternya menulis, jika Demokrat sukses melengserkan dirinya –tapi menurut Trump ini tidak mungkin- maka akan ada perang saudara di Amerika yang tidak akan tuntas.

Meski demikian statemen Trump sekedar gertakan untuk mencegah berlanjutnya proses pemakzulan. Oleh karena itu, anggota Demokrat di DPR seraya mengabaikan ancaman seperti ini tetap bersikeras melanjutkan pemakzulan presiden sehingga Senat nantinya yang akan memutuskan.