Friksi Rusia dan AS di Era Trump (3)

Kebijakan Amerika Serikat pasca tumbangnya Uni Soviet dan khususnya di era Presiden Barack Obama dan Donald Trump adalah mengontrol Rusia dan membatasinya di perbatasan negara ini.

Di antara kebijakan ini adalah ekspansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke timur Eropa, penempatan sistem anti rudal Amerika di Eropa timur, pengobaran krisis di Ukraina dan konfrontasi langsung serta tak langsung dengan berkas nuklir damai Iran serta pengobaran krisis di Suriah.

Meski demikian Moskow mengingat kian dinginnya hubungan Rusia dan Uni Eropa serta penerapan sanksi terhadap negara ini oleh organisasi Eropa tersebut, berusaha mereduksi tensinya di hubungan dengan Amerika Serikat sehingga mampu mengkompensasi kesulitan ekonomi akibat sanksi tersebut.

Menurut para pengamat, mengingat posisi AS dan Rusia di sistem global, seperti kerja sama kedua negara, seharusnya hal ini membuat kedua negara ini kian dekat dari sisi strategis, sementara friksi sama sekali tidak berarti musnahnya seluruh jalur interaksi dan hubungan dua arah. Ini artinya perilaku dan kinerja negara terhadap hubungan dengan pihak lain dirancang dan dikalankan sesuai dengan bobot dan posisi mereka di sistem internasional.

Sekaitan dengan ini, perilaku Presiden AS Donald Trump terhadap Rusia bertumpu pada dua sisi, represi bertahap dan kerja sama periodik serta lintas sektor. Meski Trump memanfaatkan kerja sama dengan Rusia secara periodik untuk menyelesaikan sejumlah isu internasional dan memajukan kebijakan luar negeri Washington, namun pembatasan terhadap perilaku strategis Moskow sama lanya dengan unsur berlanjutnya di hubungan kedua pihak yang ditempatkan di agenda kerja Trump.

Salah satu kontradiksi global AS dan Rusia adalah terkait isu program nuklir damai Iran yang semakin intens di era Trump. Pendekatan dan sikap Rusia terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Iran termasuk program nuklir damai, mengingat posisi Moskow sebagai salah satu kekuatan besar dan hubungan khusus kedua negara, sangat penting bagi Washington, karena hal ini dapat berpengaruh pada nasib dari setiap isu yang berkaitan dengan Iran.

Oleh karena itu, Amerika berusaha keras membatasi hubungan Iran dan Rusia, khususnya di bidang nuklir. Namun begitu, sebagian pengamat menilai tidak menutup kemungkinan Rusia khawatir Iran akan muncul sebagai kekuatan regional dan menjadi rivalnya. Mereka meyakini, oleh karena itu, Moskow bertindak sangat hati-hati terkait peningkatan kekuatan Iran.

Dmitry Ternin, pengamat Rusia meyakini, dari sudut pandang Moskow, satu Iran yang kuat dapat mengancam Rusia. Iran sebagai negara kedua yang memiliki cadangan gas terbesar di dunia setelah Rusia, menjadi rival potensial di pasar energi dan Iran dengan kekuatan nuklir juga dapat mengacaukan hegemoni rusia di Asia Tengah dan Kaukasus.

Meski ada kekhawatiran elit politik Rusia mengenai peningkatan kekuatan Iran, mereka tidak berminat melemahkan Iran, karena Tehran yang lemah akan memicu dampak keamanan yang parah bagi Rusia dan mengobarkan instabilitas di kawasan. Oleh karena itu, Rusia senantiasa menentang keras represi Amerika terhadap Iran dan menekankan pentingnya mempertahankan JCPOA.

Setelah instruksi Trump soal keluarnya Amerika dari JCPOA, Menlu Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa Moskow komitmen dengan kesepakatan nuklir. Wakil tetap Rusia di Badan Energi Atom Internasioanl (IAEA) saat merespon keputusan presiden Amerika keluar dari JCPOA dan kekuatan dunia, menyesalkan keputusan ini dan menilai keliru keputusan Washington keluar dari kesepakatan nuklir dengan Tehran. Keputusan ini menurutnya sangat merugikan Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT).

Rusia, salah satu penandatangan dokumen strategis JCPOA, mengatakan sangat kecewa dengan kembalinya sanksi AS terhadap Iran. Kementerian luar negeri Rusia juga mengatakan akan melakukan apa pun untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir dan hubungan ekonominya dengan Iran. Di statemen ini ditegaskan bahwa AS dengan keluar secara sepihak dari JCPOA, ingin menghancurkan kesepakatan ini.

Deplu Rusia juga menambahkan, langkah Amerika ini sebuah contoh nyata yang mengindikasikan Washington terus melanjutkan pelanggaran terhadap resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional. Lembaga diplomasi Rusia ini juga mengatakan bahwa masyarakat internasional tidak boleh membiarkan kesuksesan penting diplimasi multilateral ini dikorbankan bagi ketamakan Amerika guna pembalasan dendamnya dengan Iran.

Ruslan Pukhov, direktur pusat analisa strategis dan teknologi Rusia meyakini bahwa dengan keluarnya Amerika dari JCPOA, terbuka peluang lebih besar bagi kerja sama Rusia dan Iran, sehingga dapat ditunjukkan bahwa efektivitas sanksi Amerika telah pudar.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan pada pertemuan Dewan Keamanan Nasional pada 6 November 2018, dua hari setelah penerapan sanksi Trump putaran kedua terhadap Iran, bahwa sanksi tersebut dianggap tidak sah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga menggambarkan sanksi AS terhadap Iran sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan dan keputusan Dewan Keamanan PBB dan langkah yang "sepenuhnya ilegal".

Ia mengatakan, “Moskow dalam kerja sama dengan mitranya di JCPOA mencari mekanisme untuk menjamin kelanjutan perdagangan dan hubungan ekonomi dengan Iran terlepas dari sanksi AS.” Bertentangan dengan aspirasi Washington, sanksi administrasi Trump terhadap Iran, alih-alih membuka jalan bagi AS dan negara lain untuk bersatu melawan Tehran, telah menjadi titik perselisihan antara mereka dan Amerika Serikat.

Selain soal aktivitas nuklir damai Iran, Amerika Serikat dan Rusia juga memiliki perbedaan strategis terkait krisis Suriah. Dari sudut pandang Rusia, logika strategis AS di Suriah tidak seimbang dalam konten dan secara tidak terduga tidak efektif. Amerika Serikat seolah-olah memerangi kelompok teroris ISIS di Irak, dan di Suriah dianggap pemerintah pusat tidak dapat diterima, tetapi pada kenyataannya mendukung tindakan teroris Daesh (ISIS) terhadap pemerintah sah Bashar al-Assad.

Dengan demikian, kesalahan Amerika Serikat di Suriah menciptakan peluang bagus bagi Rusia untuk lebih mengkonsolidasikan posisinya di Suriah dan melanjutkan kehadiran tradisionalnya di negara ini. Hossein Daheshyar, seorang ahli masalah politik di Tehran, percaya bahwa kesalahan dan kurangnya kemauan di antara para pembuat keputusan Amerika telah menciptakan celah besar bagi Rusia dan sekutunya untuk masuk dan mempengaruhi krisis Suriah.

Salah satu cara Rusia untuk melawan monopoli AS di kawasan, termasuk di Suriah, adalah bekerja sama dalam aliansi dengan kekuatan kawasan, termasuk Republik Islam Iran dan China. Kepentingan bersama Iran dan Rusia pada beberapa masalah regional, serta posisi bersama mereka pada kebijakan dan perilaku sepihak AS, berbagai bidang konfrontasi dengan sistem AS unipolar dan unilateralis untuk menentang penggulingan pemerintah yang sah, terutama Suriah. Termasuk. Melawan terorisme dan ekstremisme adalah pemahaman dan kerja sama lain antara Iran dan Rusia. Pada September 2014, Lavrov menyebut Republik Islam Iran sebagai "sekutu alami" Rusia dalam perang melawan ekstremis Takfiri di Asia Barat.

Masalah lain yang memicu perbedaan antara Rusia dan Amerika Serikat selama era Trump adalah program ekspansionis dan rudal Washington. Moskow telah berulang kali menyatakan keprihatinan tentang penyebaran rudal AS baru di dekat Rusia (di Asia dan Eropa). Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, penyebaran rudal AS di Korea Selatan dan Jepang mengancam pangkalan Rusia di Timur Jauh. Dengan dalih untuk melawan ancaman Korea Utara, Amerika mengerahkan dan memperkuat misil mereka di Jepang dan Korea Selatan, yang menciptakan banyak masalah signifikan bagi Rusia. Perjanjian Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah (INF)1987 ditandatangani antara Washington dan Moskow, dibatalkan oleh Presiden Donald Trump.