Berri: Beri Saya Persatuan, Kuberikan Kemenangan atas Israel

Pars Today - Ketua DPR Lebanon menekankan kepatuhan negaranya terhadap mekanisme pemantauan gencatan senjata yang dikenal sebagai "Komite Mekanisme" dan implementasi Resolusi Dewan Keamanan 1701, dan menganggap persatuan internal sebagai syarat utama untuk mewujudkan kepentingan nasional dan kemenangan atas Israel.

Surat kabar Al-Jumhuriya melaporkan hari Sabtu (25/10/2025) bahwa Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri mengatakan dalam sebuah wawancara terbaru dengan koran ini, "Kami mematuhi mekanisme yang disepakati dalam Komite Mekanisme, yang melibatkan semua pihak, dan kami tetap berkomitmen penuh pada Resolusi 1701. Kami hanya memiliki dua hal ini."

Komite "Mekanisme" ini merupakan mekanisme yang dibentuk setelah perjanjian gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel pada 27 November 2024, dengan partisipasi pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL), pemerintah Lebanon, dan perwakilan internasional, termasuk Amerika Serikat dan Prancis.

Tujuan komite ini adalah untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata dan menindaklanjuti komitmen para pihak dalam kerangka Resolusi Dewan Keamanan 1701, resolusi yang sama yang pertama kali disetujui setelah perang tahun 2006 untuk menghentikan konflik dan menarik pasukan Israel dari Lebanon selatan.

Merujuk pada situasi politik dan ekonomi Lebanon yang rapuh, Berri melanjutkan dengan menekankan perlunya integrasi internal sebagai syarat untuk menjaga stabilitas dan kekuatan nasional, dengan mengatakan, "Stabilitas internal dan persatuan rakyat Lebanon lebih penting daripada apa pun. Berikan aku persatuan di antara rakyat Lebanon, dan aku akan memberimu kemenangan yang menentukan atas Israel."

Pernyataan ini muncul di saat Israel, bertentangan dengan ketentuan gencatan senjata, belum mundur dari lima titik strategis di Lebanon selatan dan, menurut sumber-sumber Lebanon, masih melancarkan serangan udara sporadis di wilayah perbatasan.

Tel Aviv membenarkan serangan-serangan ini "untuk melindungi permukiman di utara", tetapi pemerintah Lebanon menganggapnya sebagai pelanggaran nyata terhadap Resolusi 1701 dan gencatan senjata 2024.(sl)