Klaim Baru IAEA Soal Cadangan Uranium yang Diperkaya di Iran

Pars Today - Associated Press mengklaim bahwa Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) memberi tahu dewan gubernur dalam sebuah laporan rahasia bahwa mereka tidak dapat memverifikasi status cadangan uranium yang diperkaya Iran setelah Perang 12 Hari.

Menurut laporan IRIB, IAEA mengklaim dalam laporannya, yang salinannya telah diberikan kepada Associated Press hari Rabu (12/11/2025), bahwa situasi material nuklir yang sangat diperkaya "harus segera ditangani".

Menurut klaim IAEA, penilaian terakhir yang diterbitkan pada bulan September menunjukkan bahwa Iran memiliki 440,9 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen.

Bagian lain dari laporan yang diduga dibuat oleh IAEA menyatakan bahwa Iran belum mengizinkan inspektur untuk mengakses beberapa lokasi yang rusak dalam perang baru-baru ini.

Associated Press, mengutip sumbernya, menulis bahwa Tehran untuk sementara menangguhkan kerja samanya dengan IAEA setelah serangan AS dan Israel. Namun, setelah kesepakatan antara Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, dan Menteri Luar Negeri Iran, Sayid Abbas Araghchi, di Kairo pada awal September, Tehran mengizinkan untuk memeriksa fasilitas yang masih utuh.

Perlu dicatat bahwa kerja sama Iran dengan IAEA menghadapi beberapa batasan menyusul serangan ilegal AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir damai Iran dan undang-undang yang disetujui oleh Parlemen Iran untuk menangguhkan kerja sama jika kewajiban pihak lain tidak dipenuhi.

Setelah itu, negosiasi diadakan antara Iran dan IAEA tentang bagaimana melanjutkan interaksi dalam kerangka hukum yang ada, yang menghasilkan kesepahaman teknis pada 9 September. Namun, keputusan Eropa untuk mengaktifkan mekanisme "Snapback" menyebabkan implementasi perjanjian ini ditangguhkan.

Republik Islam Iran menekankan bahwa dasar kerja sama dan interaksi dengan IAEA adalah undang-undang yang disetujui oleh Parlemen Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei sebelumnya mengatakan terkait hal ini, "Kami tetap menjadi anggota Perjanjian Non-Proliferasi dan berkomitmen pada Perjanjian Safeguards. Dalam melaksanakan komitmen-komitmen ini, kami terus meningkatkan interaksi dengan IAEA, dengan mempertimbangkan resolusi parlemen yang telah menetapkan Dewan Tinggi Keamanan Nasional sebagai penanggung jawab masalah ini."(sl)