Lembaga HAM Internasional Protes Penundaan Penerbitan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dan Gallant
Ketua Euro-Mediterranean Human Rights Monitor memprotes penundaan penerbitan surat Mahkamah Internasional terkait penangkapan Perdana Menteri dan Menteri Perang rezim Zionis.
Tehran, Parstoday, Kantor berita Palestina, Sama melaporkan, Rami Abdou, Ketua Euro-Mediterranean Human Rights Monitor mengkritik keputusan Mahkamah Internasional untuk menunda penerbitan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Yoav Gallant pada Kamis malam.
"Putusan terbaru Mahkamah Internasional berarti lampu hijau untuk kelanjutan genosida di Jalur Gaza," ujar Abdou.
Sementara surat kabar Zionis, Yedioth Ahronoth sebelumnya mengatakan bahwa Mahkamah Internasional diperkirakan akan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant sebelum perjalanan Netanyahu ke Amerika.
Jika hakim Mahkamah Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant, mereka akan dilarang bepergian ke 124 negara.
Namun, setelah sekitar 9 bulan berlalu sejak rezim Zionis menginvasi Jalur Gaza tanpa hasil dan capaian apa pun, rezim Zionis semakin tenggelam dalam krisis internal dan eksternalnya dari hari ke hari.
Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apa pun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza.
Meningkatnya perbedaan internal antara pimpinan rezim Zionis mengenai penyebab kegagalannya menghadapi perlawanan Palestina dan Hizbullah juga meningkatkan cakupan ketegangan di wilayah pendudukan.
Kebanyakan Zionis menyalahkan Netanyahu atas kegagalan ini dan menuntut penggulingannya.
Menyusul berlanjutnya krisis internal di wilayah pendudukan Rabu malam, keluarga tahanan melakukan protes di depan rumah Benjamin Netanyahu di Tel Aviv dengan menyalakan api dan meneriakkan slogan-slogan yang menentang kebijakan Perdana Menteri Rezim Zionis.(PH)
