Gencarnya Serangan untuk Teman Ahok Pasca Pengumpulan 1 Juta KTP

Belum selesai polemik kucuran dana Rp30 miliar dari pengembang reklamasi, Teman Ahok harus menghadapi masalah baru. Kali ini tak kalah serius. Beberapa orang yang menyebut diri bekas relawan angkat bicara, menyerang hal hakiki dari gerakan yang mengklaim tanpa imbalan tersebut. Eks sukarelawan akhirnya bersisurut karena menengarai Teman Ahok tak transparan soal pengelolaan fulus.

Lima orang yang mengaku pernah menjadi relawan Teman Ahok pada Rabu petang, 22 Juni 2016 di salah satu kafe di Cikini, Jakarta membongkar “dosa-dosa” Teman Ahok. Tim pendukung Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama tersebut dituding tidak transparan dalam hal pengelolaan dana. Tidak hanya itu, setiap bulannya, para koordinator, penanggung jawab (PJ) dan sukarelawan bisa mendapatkan upah dari aktivitas mereka.

Para eks Teman Ahok itu yakni Paulus Romindo yang merupakan PJ Kelurahan Kamal, Jakarta Barat, Richard Sukarno yaitu PJ Kelurahan Kebon Kelapa Dua, Khusnus Nurul yang mengaku sebagai PJ Kelurahan Jati di Jakarta Timur, Dodi Hendaryadi yaitu PJ Pinang Ranti dan Dela Novianti. Kelimanya mengatakan mengundurkan diri dari karena khawatir terjerat kasus korupsi setelah adanya isu Rp30 miliar yang dikucurkan pengembang reklamasi Teluk Jakarta kepada Teman Ahok.

Teman Ahok disebut memiliki dana yang cukup besar. Bahkan setiap PJ atau relawan jika bisa memenuhi target pengumpulan KTP dalam jumlah tertentu per bulan akan bisa memeroleh pamrih Rp2,5 juta hingga Rp10 juta. Tak hanya itu, lima eks sejak awal istilah relawan dianggap sudah tak pantas sebab komunitas itu jelas menawarkan bayaran untuk setiap calon anggota yang akan masuk menjadi relawan. Kerja dengan dasar ikhlas disebut sekadar bualan.

Setiap minggunya, untuk 140 KTP dukungan yang dikumpulkan untuk Ahok, maka bakal dihargai Rp500 ribu. Paulus mengatakan hingga saat ini sudah ada 153 posko Teman Ahok  dan dibawahi oleh 5 hingga 10 orang penanggung jawab dan disebut koordinator posko alias korpos.

“Per minggu 140 KTP kami setor, kami dapat honor Rp500 ribu per minggu. Minggu kedua, setor 140 KTP dapat lagi Rp 500 ribu. Minggu ke-4 kalau 140 KTP kami dapat Rp500 ribu dan ditambah yang operasional Rp500 ribu. Jadi satu bulan kami dapat Rp2,5 juta,” kata Paulus lagi.

Menurut para mantan sukarelawan itu, dengan biaya upah setiap bulan, pembuatan poster, pencetakan formulir dan keperluan lainnya maka Teman Ahok pasti memiliki anggaran yang besar, hingga miliaran rupiah. Sayangnya mereka yang bergabung tidak mengetahui asal-muasal uang keperluan operasional tersebut. (Viva)

Penggembos Gerakan

Hitungan jam setelah bekas sukarelawan membeberkan soal dana operasional dan “borok” kerja Teman Ahok, pendiri komunitas itu angkat bicara. Teman Ahok mengatakan tak terkejut dengan adanya gerakan penggembosan dari dalam komunitas.

Amalia Ayuningtyas yang merupakan salah satu pendiri Teman Ahok menyayangkan manuver sejumlah mantan koleganya yang disebut sebagai politisasi “Barisan Sakit Hati” oleh mereka, yang sudah dikeluarkan dari struktur perkumpulan.

Melalui rilis pers, Teman Ahok menangkal segala tudingan yang diarahkan ke komunitas pendukung calon gubernur petahana itu termasuk soal jumlah posko Teman Ahok yang menurut mereka tidak valid disebutkan para “pembangkang”.

“Sebagian dari mereka sudah dikeluarkan dari struktur karena ketahuan berbuat curang dalam pengumpulan KTP via posko Teman Ahok. Mulai dari pemalsuan tanda tangan, mengarang nomor HP dan lainnya. Ini semua terkonfirmasi karena Teman Ahok memiliki sistem verifikasi sebelum KTP dikumpulkan,” ujar Amalia.

Dia melanjutkan, kebanyakan sukarelawan memang bekerja tidak selalu diupah. Namun sistem kerja gerakan tersebut adalah profesional dalam arti diharapkan mencapi target. Oleh karena itu, relawan yang bisa mencapai sasaran pengumpulan KTP memang harus diberikan penghargaan. Sistem itu dianggapnya sangat mahfum dalam organisasi termasuk komunitas yang memiliki misi tertentu. (Viva)

Ahok: Silahkan Tanya Saja Sama Mereka!

Calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengomentari adanya mantan Teman Ahok yang membongkar aib dari tempat mereka mengabdikan diri mengumpulkan fotokopi KTP.

"Silakan saja tanya sama mereka, kan bisa di audit kok," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

Mantan Bupati Belitung Timur itu meyakini jika pengumpulan KTP tersebut belum diaudit atau diverifikasi lebih lanjut. "Itu kan kirim SMS, terima SMS kalau kamu merasa enggak pernah kirim, kan sekarang lewat notifikasi toh dan harus jawab," ujarnya.

Sebelumnya, eks Teman Ahok membantah bahwa para pendukung Ahok berhasil mengumpulkan satu juta KTP. Pasalnya, pengumpulan KTP untuk Ahok masih terus dilakukan hingga 28 Juni 2016.

Paulus Romindo Penanggung Jawab (PJ) KTP Kelurahan Kamal, Jakarta Barat membeberkan, kalau TemanAhok mengatakan bahwa jumlah KTP sudah mencapai 1 juta itu hanya klaim saja.(Sindonews)

Teman Ahok Balik Menantang

Teman Ahok gerah dituding menerima dana Rp30 miliar dari pengembang proyek reklamasi teluk Jakarta. Bahkan Teman Ahok menantang para pihak terkait untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap aliran dana tersebut.

Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas mengklaim Teman Ahok bersih dari sumber dana siluman. Apalagi, dikatakan memperoleh dari pengembang proyek reklamasi.

"Kalau ada yang mau audit ya ayo, kami siap. Kami pasti transparan, nanti begitu semua KTP yang kami kumpulkan itu akan diserahkan ke KPU, kami akan buka semuanya secara detail," ujar Amalia dalam konferensi persnya di Graha Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2016).

Sementara itu, juru bicara Teman Ahok lainnya, Singgih Widyastomo mengakui lima orang yang mengungkap mengenai dana Teman Ahok merupakan mantan anggota Teman Ahok. Dia mengatakan, kelima mantan anggota Teman Ahok itu sudah dipecat karena dianggap tidak becus dalam pengumpulan data KTP untuk Ahok.

"Semua perbuatan lima orang mantan Teman Ahok itu bukan lagi tanggung jawab kami,"  ucap Singgih.

Dugaan adanya aliran dana Rp30 miliar ke Teman Ahok dari pengembang proyek reklamasi teluk Jakarta terungkap setelah anggota Komisi III DPR Junimart Girsang mengungkapkannya secara terbuka dalam kesempatan rapat kerja Komisi III DPR bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Sindonews)