Pemimpin Dunia Soroti Upaya Jokowi Entaskan Kemiskinan
Para pemimpin dunia memberikan apresiasi terhadap upaya presiden Indonesia menanggulangi kemiskinan di negaranya dalam pertemuan para pemimpin dunia di Filipina pekan lalu.
Situs Kata Data baru-baru ini melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memuji kinerja ekonomi Indonesia yang berhasil berangkat dari kemiskinan menjadi salah satu negara yang pertumbuhannya tinggi. Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga tak ketinggalan.
Pujian dilontarkan oleh Trump saat berpidato dalam pembukaan forum Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), Da Nang, Vietnam, Jumat (10/11) lalu. Trump menuturkan, "Sejak 1990-an, rakyat Indonesia telah mengangkat diri mereka dari kemiskinan menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di G20,".
Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Trump menilai telah terjadi perubahan yang luar biasa di Indonesia. Selain itu, dia menekankan bahwa negara-negara di Asia Pasifik harus menjadi lebih terbuka dan bebas dalam perdagangan dunia.
"Indonesia selama beberapa dekade telah membangun institusi domestik dan demokratis untuk mengelola wilayah luas yang terdiri dari 13 ribu pulau," ujar Trump. Ia pun terkejut saat diberi tahu bahwa Indonesia memiliki 17 ribu pulau.
Selain Trump, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull juga menyatakan Indonesia berperilaku positif dalam melaksanakan sinergi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Peningkatan indeks kemudahan berbisnis yang terjadi di Indonesia juga menjadi sorotan.
Sementara, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memuji iklim investasi Indonesia yang dianggap semakin kondusif sejak beberapa tahun terakhir. Pernyataan ini disampaikannya langsung kepada Jokowi dalam pertemuan bilateral di Hotel Diamond, Manila, Filipina pada Ahad (12/11).
"Terima kasih atas kepemimpinan Presiden Jokowi, iklim investasi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan," ucap PM Abe sebagaimana disampaikan dalam keterangan tertulis Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memaparkan tiga program pengentasan kemiskinan, yakni mengenai stabilitas harga, program subsidi dan dana desa, serta bantuan sosial. Menurut Jokowi, jika semua harga kebutuhan bahan pokok melambung naik, maka angka kemiskinan juga ikut meningkat.
"Bila harga bahan pokok naik, artinya juga garis kemiskinan akan naik dan artinya biaya hidup penduduk miskin akan naik. Ini akan membuat kenaikan pendapatan penduduk miskin baik petani dan buruh bangunan tidak berarti," ujar Presiden Indonesia, seperti dilansir Antara Juli lalu.
Selain itu Jokowi juga menyoroti soal beberapa program di kementerian, seperti program di Kementerian Pertanian, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).
"Kedua, saya minta agar program-program kementerian terutama pertanian, UMKM, dan penyaluran dana desa betul-betul bisa menjangkau 40 persen penduduk lapisan terbawah artinya program kementerian harus fokus peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian maupun informal," tegasnya.
Jokowi juga ingin agar program subsidi yang dialokasikan dari Kementerian Pertanian bisa tepat sasaran, sehingga mampu menaikkan nilai tukar petani.
"Kita telah mengalokasikan dana desa tiga tahun yang lalu Rp20 triliun, tahun lalu Rp47 triliun dan tahun ini Rp60 triliun. Ini juga harus berdampak dalam menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu," ungkap Presiden, seperti dilaporkan situs Tirto.
Selain itu, Jokowi juga ingin program bantuan sosial yang digagas pemerintah bisa tersalurkan dengan baik sehingga bisa meringankan beban hidup masyarakat miskin.
Dia berharap agar program-program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, kemudian beras sejahtera bisa disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu sehingga bisa meringankan beban hidup masyarakat miskin, agar tepat sasaran data harus betul-betul akurat, mutakhir, satu dan terpadu. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar para menteri terkait tidak menggunakan data sendiri-sendiri.
Ia mengingatkan jangan bekerja linear tanpa perubahan-perubahan dalam sistem penyaluran dan juga perlu saya ingatkan salah satu reformasi bantuan sosial adalah penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran.
Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan fokus menggarap program penanggulangan kemiskinan, termasuk dengan mendongkrak daya beli masyarakat. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 292,8 triliun untuk seluruh program penanggulangan kemiskinan 2018, termasuk subsidi. (Antara/Katadata/Tirto)
