Tantangan Pesta Politik Pilkada 2018

Ujaran kebencian atau hate speech diprediksi akan mewarnai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Bahkan, ketika salah satu calon dianggap kuat tak menutup kemungkinan adanya gerakan-gerakan penyebar hoak atau berita bohong untuk menurunkan elektabilitas calon tersebut.

Deputi IV Staff Kepresidenan Eko Sulistyo mengatakan, hate speech atau hoax itu sengaja dilakukan untuk menciptakan suasana tidak aman di masyarakat. Dia mengingatkan, kepada semua pihak khususnya kepada para calon kepala daerah untuk lebih berhati-hati saat melakukan kampanye secara terbuka.

"Sehingga pada pidato, kandidat jangan memberikan pidato yang berpotensi membelah masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, faktor penyebab masih adanya masyarakat yang termakan dengan isu-isu bohong adalah perbedaan pandangan dan pertemanan tanpa melihat fakta di lapangan.

Senada dengan Eko, Humas Polri Kombes Sri Suari menyebut hasil temuan pihaknya mengenai hoax sebagai ancaman penting terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak yang sudah banyak ditemukan melalui media sosial.

Sehingga, dibutuhkan kecerdasan masyarakat untuk menelaah kembali informasi yang beredar termasuk media sosial. Untuk menekan hate speech itu, Polri pun mengerahkan petugas siber selama 24 jam guna melakukan pemetaan, meredam, dan melakukan penindakan sebagai langkah terakhir.

Humas Polri Kombes Sri Suari mengatakan, untuk mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak itu pihaknya pun gencar melakukan operasi mantap praja dan operasi anti money politic. "Operasi kepolisian ini akan melibatkan seluruh satuan kepolisian," pungkas Sri.

“Penindakan adalah tindakan terakhir. Kerja keras tim siber Polri bahkan secara tak sengaja berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkoba dalam jumlah besar yang memanfaatkan perhatian masyarakat pada pesta politik,” ungkapnya.

Tensi Pilkada 2018 Dinilai akan Cenderung Tinggi

Tensi Pilkada serentak 2018 dinilai akan cenderung tinggi. Sebab, Pilkada serentak kali ini merupakan peluang terakhir bagi setiap partai politik untuk memenangkan kandidatnya menuju Pilpres 2019.

"Karena untuk pilpres masih mengandalkan kepala-kepala daerah untuk mengumpulkan suara," kata Deputi IV Staff Kepresidenan Eko Sulistyo dalam diskusi bertajuk 'Pilkada 2018: Pesta Politik dengan Semangat Kebangsaan' di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2018.

Eko menganggap, Pilkada sebagai sarana transit menuju konstalasi politik yang lebih tinggi yaitu Pilpres. Oleh karena itu, para stakeholder seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, TNI dan Kepolisian hingga masyarakat bersama-sama menjaga proses demokrasi ini.

Menurut Eko, Pilkada dalam konteks kebangsaan sulit, namun penting untuk dilaksanakan. Mengingat, bangsa Indonesia sepakat bila proses atau cara memilih dan mencari pemimpin melalui pemilihan umum.

Sehingga, penting masyarakat dan para stakeholders Pilkada baik partai politik ataupun kandidat memiliki sikap semangat kebangsaan yang sama. Namun, terpenting dari semua itu adalah menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Pilkada sebagai sebuah proses kontestasi politik membutuhkan para calon pemimpin dengan semangat kebangsaan yang ditunjukkan melalui cara-cara menggalang dukungan jauh dari fanatisme dan partisan.

“Negara membutuhkan peran serta masyarakat sipil dan media konvensional untuk memberikan narasi tandingan yang mampu menyasar seluruh lapisan masyarakat dari beragam latar belakang,” kata Eko.

Eko Sulistyo mengingatkan, Pilkada serentak tahun 2018 akan berlangsung lebih keras karena dilaksanakan di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. “Pilkada 2018 merupakan titik penting bagi partai maupun elit politik menuju Pileg dan Pilpres 2019,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada, Putut Prabantoro menilai merenggangnya kebangsaan Indonesia terutama di daerah tidak dapat lepas dari belum meratanya ekonomi dan tingginya biaya politik di Indonesia.

“Tingginya biaya politik membuat motivasi para pemenang kontestasi politik adalah mengembalikan investasi dan cenderung mengabaikan pembangunan ekonomi daerah. Hal yang terjadi terus menerus membuat kebangsaan kita perlahan tergerus,” ujarnya.

Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Surya Tjandra mengingatkan perlunya sikap realistis terhadap kondisi politik saat ini tanpa harus meninggalkan idealisme kebangsaan yang dicita-citakan dalam pesta demokrasi daerah.

“Tokoh dan partai politik harus mampu mewujudkan harapan masyarakat. Namun diperlukan energi dari para pemimpin yang terpilih adalah menjaga diri agar tetap teguh dari tuntutan para pemilihnya,” tegasnya. (Metrotv/Kantor Staf Presiden/RM/PH)