Upaya Mencegah Radikalisme di Kampus

Gerakan radikalisme sudah terindikasi masuk ke dunia akademik di perguruan tinggi. Sejumlah upaya pun telah dilakukan untuk mengidentifikasi gerakan tersebut, salah satunya adalah merilis daftar perguruan tinggi yang diindikasi terpapar paham radikal

Seperti dilansir Kompas, Rektor Universitas Paramadina Profesor Firmanzah menyatakan, ketimbang merilis daftar kampus yang terpapar paham radikal, ada sejumlah instrumen yang dapat dijadikan solusi untuk mencegah radikalisme di kampus. Pilihan instrumen solusi yang tepat, kata Firmanzah, akan menentukan hasilnya.

"Saya rasa instrumennya banyak. Pilihan instrumen akan menentukan hasilnya," kata Firmanzah dalam diskusi Perspektif Indonesia yang digelar Smart FM dan Populi Center di Jakarta, Sabtu (9/6/2018).

Instrumen pertama menurut Firmanzah adalah dengan instrumen instruksi. Maksudnya adalah ada struktur komando dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada rektor di perguruan tinggi yang dilanjutkan kepada dosen terkait pencegahan gerakan radikal. Namun, instrumen ini tidak bersifat otoriter, melainkan mengedepankan dialog.

Instrumen kedua adalah pemilihan dan pembenahan kurikulum di kampus. "Bela negara bisa masuk, tapi dalam konteks kekinian," ujar Firmanzah.

Instrumen ketiga adalah perlu diadakannya kegiatan-kegiatan di luar kelas yang bisa memperkuat persatuan dan kesatuan. Kegiatan ini bersifat lintas universitas dan didukung pula oleh pemerintah.

Terakhir, imbuh Firmanzah, perlu digunakannya strategi budaya. Indonesia, tutur dia, memiliki modal besar berupa kearifan-kearifan budaya lokal yang menjunjung tinggi toleransi dan harmoni.

"Saya masih yakin mereka yang terpapar terorisme jumlahnya sangat kecil, jangan sampai yang kecil ini jadi faktor dominan. Kita masih punya masyarakat yang toleran dan harmonis," kata Firmanzah.

Firmanzah menuturkan, terkait adanya paham radikal di kampus, salah satu dimensi yang berkaitan erat adalah pola komunikasi pemerintah kepada perguruan tinggi. Masuknya paham radikal ke kampus adalah isu yang sensitif. Dalam hal ini, Firmanzah menyoroti dirilisnya daftar tujuh perguruan tinggi yang terpapar paham radikalisme.

Menurut dia, dibutuhkan diskusi yang intens terkait metodologi perumusan daftar tersebut dan bagaimana dampaknya ketika informasi disampaikan. Hal-hal semacam itu dibahas pula oleh para rektor, menurut Firmanzah. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah dan instansi terkait untuk lebih hati-hati ketika membahas tentang radikalisme di kampus. Ia juga meminta pemerintah berdiskusi dengan para rektor.

"Mungkin lebih baik sebelum dikomunikasikan ke ruang publik, kami rektor diundang terlebih dahulu," kata dia.

Dengan mengajak diskusi para rektor, maka pemerintah dapat memperoleh masukan mengenai permasalahan yang terjadi. Di samping itu, sebut Firmanzah, para rektor pun dapat memberikan solusi yang sesuai dengan lingkungan akademik.

"Kami akan sangat dengan senang hati ketika diajak diskusi, sekaligus mencari solusi bersama," ucap Firmanzah.

Presiden Tekankan Kerja Sama dengan Ormas Islam

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, pemberantasan radikalisme dan terorisme di lingkungan akademik saat ini, tidak hanya menjadi kewenangan lembaga negara, semisal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri atau TNI.

Pemberantasan terorisme dan radikalisme di lingkungan akademik juga merupakan tanggung jawab organisasi masyarakat, khususnya yang berbasis Islam.

"Proses-proses deradikalisasi sekarang mulai kita gerakkan tidak hanya di pemerintah. Misalnya di BNPT untuk pencegahan atau tindakan. Kemudian di Polri dan TNI. Tetapi yang paling penting, misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Jawa Barat, Kamis (7/6/2018), seperti dilansir Kompas.

Sebab, berdasarkan laporan yang diterima Presiden Jokowi, angka pelajar di segala jenjang pendidikan yang terpapar ideologi radikalisme dan terorisme di Indonesia cukup besar. Apalagi, masih berdasarkan laporan yang sama, keberadaan ideologi terorisme dan radikalisme di lingkungan akademik bukan tiba-tiba terjadi. Hal itu sudah berlangsung dalam waktu yang lama.

"Radikalisme ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ini sudah proses lama dan tidak mendadak atau ujug-ujug gitu datang, kan tidak," ujar Jokowi.

Maka diperlukan upaya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk menyetop perkembangan aktivitas kelompok tersebut. "Memang kalau melihat data yang terpapar (ideologi radikalisme dan terorisme) itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan dan proses pencegahan adalah yang lebih baik daripada kita menyelesaikan kalau sudah terjadi," lanjut Jokowi. (RA)