Pelantikan Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar dan Berbagai Reaksi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Komjen Pol M Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Senin (18/6/2018). Dengan jabatan barunya itu, Iriawan mengaku tidak akan menyalahgunakan kekuasaan yang diembannya.

Kariernya selama ini di kepolisian pun, menurut dia, tidak akan dikorbankan. Iriawan pun menyatakan bakal netral dalam Pilkada Jawa Barat.

Dalam keterangan tertulis di laman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (19/6/2018), Iriawan mengatakan, "Saya sudah berdinas di Polri sejak 1984 dan sekarang saya hampir di penghujung karier saya. Apa mungkin saya mau mengorbankan atau menghancurkan karier saya di Polri yang sudah dengan susah payah saya titi selama hampir 34 tahun."

Iriawan mengaku berjanji akan memegang teguh apa yang dipesankan Mendagri; melayani masyarakat sebaik mungkin, menyukseskan Pilkada dan menjaga netralitas aparatur di Jabar.

Lebih lanjut dijelaskannya, "Bagaimana caranya saya tidak netral? Apakah dengan cara saya menggerakan komponen yang ada di Jabar untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu? Kalau itu saya lakukan, pasti akan bocor dan ramai. Sangat besar risikonya untuk jabatan dan karier saya."

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komjen Pol Mochammad Iriawan sebagai penjabat sementara (Pj) Gubernur Jawa Barat yang dinilai telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Maka itu,

Dalam keterangan tertulisnya Selasa (19/6/2018), Fadli Zon menyatakan, "Dulu presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut.

Kemudian, lanjut dia, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut. Namun, lanjut dia, Iriawan justru dilantik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Selain itu, dia menilai pelantikan Iriawan alias Iwan Bule sebagai Pj Gubernur itu akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan

Kendati demikian, dia yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi.

Di lain pihak, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto menilai pelantikan Irjen Pol M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat telah melanggar konstitusi sehingga fraksinya mendorong DPR membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk mengoreksi kebijakan tersebut.

"DPR harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan, kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat DPR RI dan DPR RI menggunakan Hak Angket mengingatkan dan mengkoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah," kata Didik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Didik menilai setiap kebijakan dan keputusan pemerintah mutlak harus konstitusional dan mendasarkannya kepada UU dan aturan yang berlaku. Menurut dia ada hal yang cukup serius yang harus disikapi dan dilakukan koreksi terhadap pemerintah karena diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang.(MZ/Antara/Kompas/Sindonews)