Pilpres 2019 dan Permasalahan Ekonomi Nasional

Direktur Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Enny Sri Hartati menyatakan, pasangan calon presiden ( capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2019 harus mengusung tim ekonomi yang kuat.

Pernyataan Enny ini berkaca dari beragam permasalahan yang dihadapi perekonomian nasional saat ini. "Yang dibutuhkan dalam mengatasi (permasalahan) ekonomi itu titik krusialnya adalah di team work (kerja tim), tim ekonominya," kata Enny dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Enny mengungkapkan, apabila tim ekonomi tidak solid, maka kerja sektor ekonomi pada pemerintahan tidak dapat optimal. Sebab, masing-masing kementerian berjalan sendiri tanpa ada koordinasi dan sinergi dalam tim ekonomi.

"Sekarang misalnya berakrobatik sendiri di antara kementerian teknis itu yang menyebabkan kinerja tim ekonomi pemerintahan menjadi tidak optimal," tutur Enny.

Ia memandang, saat ini tim ekonomi pemerintah cenderung kurang baik dalam hal koordinasi. Enny memberi contoh, dua kementerian teknis yang menangani masalah yang sama dapat memberikan pernyataan yang bertolak belakang.

Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kementerian-kementerian banyak yang saling bertabrakan dan tidak saling mendukung. Implementasi konsep serta visi dan misi pemerintah pun belum dilaksanakan dengan baik.

"Juga persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi di detail. Komitmen Nawa Cita ada, komitmen deregulasi dan debirokratisasi sudah ada, komitmen memberikan stimulus sampai 15 paket sudah ada, detail yang mengimplementasikan ini yang tidak jalan," ujar Enny.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Eka Sastra menjelaskan, partainya tidak membebani Jokowi dengan figur cawapres untuk Pilpres 2019. Golkar kini lebih memilih fokus menguatkan koalisi.

Eka menyatakan, komitmen kuat sejak awal digulirkan Golkar. Partai berlambang beringin sudah sepakat mendukung Jokowi sebagai capres periode 2019-2024.

Penetapan dukungan pada Jokowi bahkan dilakukan melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

"Golkar akan menyodorkan nama apabila diminta Jokowi untuk mengajukan nama cawapres," ujar Eka dalam diskusi bertajuk ‘Mencari Pendamping Jokowi: Visi Ekonomi Cawapres 2019’, Jakarta, Jumat 20 Juli 2018.

Antisipasi juga sudah dilakukan Golkar. Mereka menunjuk pendamping Jokowi harus piawai dalam hal ekonomi. Tujuannya agar perekonomian Indonesia stabil di tengah kondisi ketidakpastian global.

"Bagi Golkar, kalau diminta pasti diberikan. Yang jelas, pendamping bagi Jokowi harus memperkuat industri agar fundamental ekonomi aman di tengah tekanan global," terang Eka.

Angota Komisi VI DPR RI ini juga menuturkan, Indonesia harus memperkuat ekonomi domestiknya di tengah tekanan ekonomi global. Saat ini, semua negara sudah menjalankan transformasi struktural dari sektor petanian lalu menuju industri. Dari industri lalu berganti menuju sektor jasa. Dan, Indonesia ini harus terus didorong untuk menjalankan kebijakan tersebut.

"Ekonomi domestik harus lebih diperkuat. Ini untuk menahan tekanan ekonomi global. Transformasi lintas sektoral harus didorong lebih cepat dan menyeluruh. Idealnya tenaga kerja di bidang pertanian masuk sebagai industri padat karya,” pungkasnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj juga mengkritik paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Said Aqil, kebijakan itu belum menyentuh rakyat Indonesia secara menyeluruh, terutama warga Nahdlatul Ulama.

"Paket kebijakan ekonomi sudah 14 kali. Tapi belum menyentuh warga NU yang paling bawah," ujar Said Aqil dalam acara Musyawarah Nasional VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2018). Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Kerja hadir dalam acara itu.

Said kemudian menyebutkan tetangganya di kampung halamannya di Cirebon yang dinilainya belum ada perubahan dari sisi kapasitas ekonomi.

"Saya punya tetangga di kampung saya di Kempek, Cirebon. Namanya Solikhin, Djumadi, Madrais, Zulkifli, enggak ada tuh yang berubah. Masih begitu-begitu saja," ucap Said Aqil Siradj. "Sudah 14 kali paket kebijakan ekonomi padahal. Yang berubah barangkali yang di Jakarta," ujar dia.

Said juga mengutip ayat suci Al Quran. Dalam sebuah ayat tertulis bahwa percuma manusia bersatu di dalam organisasi, bahkan negara, apabila tidak bisa mengentaskan kemiskinan.

"Allah menegaskan, sama sekali tidak ada nilai baiknya kamu berorganisasi, berpartai politik, bahkan bernegara, atau ber, apa itu di DPR? RDP ya? Percuma itu RDP di DPR, kecuali yang dibahas, yang dibicarakan, adalah mengentaskan kemiskinan," ujar Said Aqil. (Kompas dan Liputan6)