Wawancara Eksklusif Direktur HAM Kemlu RI Seputar HAM dan Diplomasi Iran

Parstoday berkesempatan berbincang seputar Hak Asasi Manusia (HAM) dan kemajuan dunia diplomasi Republik Islam Iran dengan Direktur Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Achsanul Habib di Tehran. Parstoday-bagian dari (IRIB) The Islamic Republic of Iran Broadcasting.

Perbincangan dilakukan di sela-sela ramah tamah bersama diaspora Indonesia di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tehran, ibu kota Republik Islam Iran, Senin malam, 30 Juli 2018.

Parstoday: Selamat malam Bapak.

Selamat malam.

Parstoday: Tadi Bapak cerita tentang kiprah Iran di dunia internasional dan Bapak melihat sisi positif, dan di Iran cukup aktif. Kira-kira apa yang membedakan Iran dengan negara Islam lainnya, dan bila dibandingkan dengan Indonesia, sisi positifnya?

Sisi positif, kalau saya melihat bahwa Iran itu adalah sebuah negara yang kaya, yang punya sejarah panjang, baik sejarah kuno, sejarah masa lalu. Kemudian Iran punya sejarah terlibat perang berkepanjangan dengan negara tetangganya, sampai kemudian menghadapi eskalasi politik dunia yang sangat dinamis, termasuk dalam bentuk embargo. Panjang sekali… Nah di tengah tekanan yang Iran hadapi, saya melihat ada sisi positif dalam kemampuan negara tersebut untuk justru meningkatkan kemampuan swadayanya; SDM, teknologi, pembangunan, bahkan kepercayaan diri.

Jadi, tekanan tidak secara otomatis membuat negara ini mengecil. Tekanan justru membuat negara ini besar. Ini contoh yang menurut saya perlu kita pelajari, bagaimana sebuah negara seperti Iran dengan kemampuannya sendiri mampu berdiri menghadapi tantangan yang dihadapi. Nah dalam hal ini termasuk tantangan dalam kerangka hubungan internasionalnya, baik dalam kerangka bilateral–yang bisa kita lihat bagaimana ia berinteraksi dengan Amerika Serikat, kemudian berinteraksi di kawasan dengan negara-negara Teluk (Teluk Persia) misalnya– sampai dalam kerangka multilateral yang lebih luas di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), baik di Jenewa maupun di New York.

Dalam kerangka multilateral mungkin bisa kita lihat sisi positifnya, Iran sejauh ini sangat konsisten dengan posisinya dalam berbagai isu yang sangat sensitif. Mereka konsisten, mereka punya argumen yang cukup baik, yang sering kali bisa diterima akal, dan sering kali juga memiliki kesamaan dengan posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yang intinya adalah kedaulatan negara yang disumbangsihkan dalam bentuk kontribusi menciptakan perdamaian dunia.

Di bidang HAM misalnya, Iran sangat mengangkat dan menjunjung tinggi kedaulatan hukumnya. Indonesia juga sama. Kedaulatan hukum kita, kita junjung. Misalnya dalam bentuk bahwa hukum yang berlaku di negara ini maupun hukum yang berlaku di Indonesia, itu adalah hukum positif yang justru digunakan untuk melindungi rakyatnya. Tekanan internasional untuk mengubah hukum tersebut dalam contoh misalnya hukuman mati. Trendnya sekarang kan, terutama negara-negara Barat itu, inginnya semua hukuman mati dihapus, ditiadakan, moratorium.

Tapi argumentasinya adalah… hukuman mati itu adalah bentuk hukum positif yang diterima secara konsensus dan diterima secara yudisial sebagai aturan yang kita terima untuk diterapkan kepada kasus-kasus tertentu. Ya, tentunya menghormati yang dilakukan di Indonesia, dan saya percaya juga di Iran, bukan hukuman mati tanpa pandang bulu ya. Orang salah dihukum mati…, maling dihukum mati…, enggak (begitu), namun (harus) ada proses, ada pembuktian, ada tingkatan, bahkan para terdakwa yang dihukum mati pun punya hak untuk mengajukan banding ataupun kasasi, dan itu kita terapkan. Nah persoalan ini kemudian dianggap sebagai keanehan oleh negara-negara Barat itu.

Parstoday: Padahal posisi Indonesia sama ya dalam hukuman mati ya?

Posisi kita dengan Iran sama bahwa proses pemberian hukuman mati itu adalah proses yang sangat panjang, sangat delikit, hati-hati, dan hanya diberikan kepada kejahatan yang kita anggap sangat serius. Kalau di kita itu, apa namanya.., narkoba ya. Pelaku pengedar narkoba itu diancam dengan hukuman mati.

Kalau saya tidak salah, empat juta dalam setahun, penderita baru…, penderita baru dari narkoba. Buat Indonesia itu kan serius. Kalau empat juta (dalam) satu tahun, misalnya ya, itu, negara-negara kecil di Eropa itu berapa penduduknya, ada yang cuma dua juta misalnya, atau tiga juta, mereka tidak punya bayangan bahwa massif sekali dampaknya, sehingga kita merasa bahwa kejahatan pengedaran narkoba adalah kejahatan serius yang ancamannya hukuman mati.

Nah, ini adalah bentuk dari kedaulatan hukum, dan kita, Indonesia maupun Iran percaya, ada kesamaan. Percaya bahwa kedaulatan kita atas negara ini, bukan hanya wilayah, tetapi kedaulatan hukum juga harus kita jaga. Nah, hal-hal seperti tadi (adalah) contoh bahwa kita dengan Iran itu banyak kemiripan posisi, yang dalam banyak hal kita memang saling mendukung, saling membantu-membantu untuk memperjuangkan posisi nasional.

Parstoday: Yang kedua Pak. Bapak tadi bercerita tentang Suriah. Ada gap informasi, bau sektarian, namun para pemberontak itu, teroris itu, diperlakukan secara manusiawi, diberikan bus, diberikan jaminan keamanan seluruh keluarganya. Itu kan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu tidak bisa dilepaskan dari peran Rusia dan Iran. Nah itu kenapa berita ini tidak sampai ke Indonesia? Menurut Bapak bagaimana?

Nah kenapa tidak sampai ke Indonesia… saya enggak bisa bilang kenapanya. Cuman, dalam contoh Suriah tadi, saya ingin menggambarkan bahwa banyak sekali kejadian internasional itu yang kita cuma menerima dan melihat satu sisi. Jadi cuma melihat covernya. Kita enggak melihat daftar isinya, kita tidak melihat ujung kesimpulan dari sebuah buku. Yang perlu kita pahami, sebagai kami ya, sebagai pelaku hubungan internasional, kami ingin melihat semua masalah itu sekomprehensif mungkin. Apa sih yang terjadi sesungguhnya? Dan itu selalu ada di kepala kita.

Jadi kalau kita disodorkan sebuah naskah, tolong ditandatangani deh kalau kamu setuju. Nah kita enggak akan tanda tangan begitu saja. Naskah itu kan perlu ada latar belakang, dan tugas kami adalah mencari tau latar belakangnya, termasuk dalam hal isu-isu Suriah.

Kita berpikir bahwa mungkin rezim di sana punya kebijakan yang sangat tidak manusiawi terhadap rakyatnya, tapi apakah kebijakan yang tidak manusiawi itu sudah menjadi justifikasi bahwa pemerintahan ini harus dirobohkan dan negaranya harus diganti? Ya enggak gitu kan ya, enggak begitu lah, kita melihatnya...

Dalam sisi HAM, tentu ada cara untuk membantu mereka memperbaikinya. Ya tidak harus dengan invasi militer, tapi bisa dengan dialog, demokrasi, mengenalkan tata hukum yang lebih universal, dan itu yang kita lakukan dalam dialog-dialog HAM, berbagi… ini lho Indonesia, kita punya hukum yang kita terapkan terhadap anak, dan perempuan misalnya.

Parstoday: Kira-kira kesulitannya apa pak, dari sisi Kemenlu? karena informasi pada saat terjadi perang itu kan diproduksi non-negara, non state, di masjid-masjid dan sebagainya.

Kalau kita di luar negeri, relatif mesin kita sudah jalan. Kita punya KBRI, Konsulat Jenderal…, itu mesin jalan. Laporan masuk, disharing semua, terus arahan pimpinannya bagaimana, itu semua jelas. Tetapi begitu masuk ke dalam negeri,  ibarat tangan, Kemenlu cuma seujung jari. Yang lain itu ada kementerian dalam negerinya, kementerian agamanya, kepolisian, ada kejaksaan, macam-macam lah.

Nah ini,… (multi informasi) dan multi koordinasi juga. Dan koordinasi itu, begini.., idealnya koordinasi itu kan tiap hari. Cuma kalau kita koordinasinya tiap hari untuk itu, lalu yang lain bagaimana kita kerjakan. Jadi tantangannya memang besar, dan satu hal menurut saya, kewajiban kita tidak hanya Kemenlu, tapi mungkin masyarakat internasional, diaspora Indonesia juga bisa meningkatkan edukasinya.

Parstoday: Ada juga infomasi tentang Iran ya?

Betul.

Parstoday: Ada hal-hal yang positif misalnya di bidang teknologi, di bidang militer.. itu di atas rata-rata negara Islam ..

Exactly… exactly..exactly. Saya tidak sebut Iran ya, tapi saya pernah bertugas di Korea Utara. Mereka disiplinnya nomor satu, kemampuan olahraga nomor satu, dan kita enggak ada apa-apanya, soal disiplin. Disiplinnya luar biasa mereka. Jadi yang saya bayangkan, apabila Korea Utara dan Korea Selatan digabung, itu (jadi) negara besar…, tentaranya disiplin, patuh dan berani mati. Jika ekonominya digabung dengan Korea Selatan, ekonominya tinggi, teknologinya tinggi…(kalau digabung) kayak apa tu. Sama kayak Iran. Iran ini punya banyak keunggulan. Teknologinya luar biasa kan, diplomatnya pintar-pintar.

Parstoday: Bagaimana pendapat Bapak tentang kiprah Menteri luar Negeri Iran (Mohammad Javad Zarif) di forum internasional?

Kalau saya mengenal beliau itu dari lama, waktu beliau jadi juru runding di IAEA (Badan Energi Atom Internasional). Saya melihat beliau itu salah satu diplomat andalannya Iran yang sangat tangguh. Jadi menlu pun saya pikir luar biasa itu. Iran akan digawangi oleh menlu itu, saya kira contoh diplomat yang sangat baik.

Parstoday: Yang terakhir Pak, Trump mau menyerang negara ini, dengan berita yang kira-kira banyak publik tidak paham, jadi pertama, sudah withdraw ya kan, Amerika sudah keluar dari perjanjian, kemudian tidak mematuhi kesepakatannya sendiri, setelah itu justru nambah sanksi, negara ini tidak boleh mengekspor minyak.

Kemudian ada pernyataan bahwa kalau tidak bisa ekspor kan, ya sudah kita tutup semua. Dalam hal-hal yang begitu, ada keberanian, ada alasan yang masuk akal, bukan sekedar berita yang bombastis. Nah di bidang perjanjian itu sendiri, Iran berkembang maju, duduk satu meja di antara negara-negara besar: Amerika, Cina, Perancis, Jerman, Rusia, Inggris duduk satu meja dengan equal agreement. Itu kira-kira menurut Bapak bagaimana sebagai diplomat?

Pertama, Trumpnya sendiri, Trump itu unik. Presiden Amerika yang unik. Kalau kita bilang, itu keluar dari pakem. Kalau kita lihat pakemnya presiden Amerika itu kan gini… mulai dari dulu… Clinton, Bush yunior, Obama, Jimmy Carter sebelumnya… ada polanya lah, paling berganti ideologi Demokrat, ideologi Republik, nah Trump ini kita bingung nih, ideologi yang mana nih. Unik…, sangat unik. Tapi dengan koalisinya Trump sendiri, ini sebenarnya oleh aliansinya sendiri kan enggak diterima.

Negara-negara Eropa Barat kan menolak, bahwa ada sanksi yang diterapkan kembali dengan mencabut perjanjian JCPOA. Itu kan enggak bulat, enggak diterima, bahkan waktu itu saya ingat, Presiden Perancis Macron (Emmanuel Macron) datang khusus ke White House untuk melobi. Terus Theresa May juga datang, Angela Merkel datang, Cuma tetap saja kan dia (Trump) jalan terus.

Nah, akhirnya memang Trump memaksakan agar sanksi diberlakukan kembali, semua aliansinya ngikutin. Kalau kita lihat running text sore tadi, dia minta agar tidak ada negara yang membeli minyaknya Iran. Ya kalau saya melihatnya begini, apakah negara-negara yang masih punya prinsip seperti negara-negara yang menolak ajakan Trump itu berani? Karena itu persoalannya adalah persoalan kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Itu yang paling penting.

Negara-negara Eropa Barat itu adalah negara-negara yang sangat mengagungkan hukum internasional. Apapun isunya itu mereka akan dasarkan pada hukum internasional. Nah sekarang ada contoh kasus di mana sebuah kekuatan besar ingkar terhadap komitmen internasional. Nah apakah negara-negara Eropa Barat itu akan ikutan melanggar perjanjian itu? Sebenarnya dari sisi hukum internasional kan bisa jadi permasalahan, mencabut sepihak, membuka masalah sendiri. Tapi kembali pertanyaannya, apakah ajakan Trump ini akan secara efektif diikuti oleh aliansi tadi (atau tidak)?

Parstoday: Menurut Bapak bagaimana?

Saya tidak tau ya. Tapi kalau dari bacaan statemen-statemen mereka, mereka masih menolak.

Parstoday: Artinya itu sebuah kekuatan diplomasi atau bagaimana?

Iya, diplomasi nanti. Ya, akhirnya akan menjadi jalan keluarnya adalah perundingan diplomasi. Bisa saja kan, ya namanya Trump, bisa saja dia keluarnya cuma di Twitter. Kenapa? Karena dia tetap butuh populisme, dukungan rakyat terhadap kebijakannya Trump. Tapi pada level implementasi kan nanti yang menjalankan bukan Trump.. di bawah kemenlu AS, kementerian perdagangannya dll..

Parstoday: Terakhir Pak. Apa harapan Bapak terhadap hubungan Indonesia dan Iran, misal soal kemungkinan meningkatkan profesionalitas dalam bidang diplomasi?

Kalau saya seh membayangkan barang kali kita masih bisa mulai berpikir untuk melakukan pertukaran pendidikan diplomatik.

Parstoday: Seperti apa itu?

Jadi kita kan punya pendidikan diplomatik. Di Jakarta kita punya. Kemenlu punya. Saya yakin Iran di bawah Kemenlu juga punya pusat pendidikan diplomatik. Nah kita bisa belajar dari mereka.

Parstoday: Bentuknya seperti apa kira-kira?

Itu Diplomatic Skills. Jadi diajarkan bagaimana kita bernegosiasi... Teknik juga. Teknik pendidikan. Jadi katakanlah mereka bisa membentuk diplomat-diplomat yang punya karakter tertentu. Nah kalau karakter-karakter itu bagus dan kebetulan kita belum punya, kenapa kita enggak belajar dari mereka. Misalnya, mereka terkenal diplomat yang sangat "kekeh." Kenapa mereka bisa begitu, tentu ada tekniknya.

Kita mesti belajar…mungkin bisa dimulai dari pertukaran pendidikan diplomatik. Kita bisa aja kirim siswa diplomatik kita hingga dua tiga minggu di sekolah mereka atau sebaliknya, diplomat mereka dikirim ke foundation kita, terus kita kenalkan kepada mereka tentang bagaimana kita mendidik diplomat… saling berbagi ilmu.