Upaya Antisipasi Kerawanan Konflik Pemilu 2019

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan Polri dan Bawaslu telah mengantongi data daerah-daerah yang dinilai rawan saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Wiranto menuturkan aparat telah menetralisir kerawanan di daerah-daerah sejak 6 bulan sebelum hari H pemilu.

"Semua sudah dipetakan. Kemudian dari peta itu, dalam waktu enam bulan kita netralisir kerawanan itu. Sehingga di hari H bisa zero, supaya ancaman sangat kecil," kata Wiranto usai memberi pembekalan dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2019 di lobi Auditorium STIK-PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

Wiranto menjelaskan, untuk Bawaslu, kerawanan dilihat dari segi proses distribusi logistik pemilu dan kesiapan pelaksanaan pencoblosan.

"Bawaslu juga sudah melakukan survei indeks kerawanan pemilu, tapi bukan dari sisi keamanan. Tapi dari segi penyelengaraannya, dari sisi kotak suara belum beres, daftar pemilih belum beres, dan sebagainya," jelas Wiranto.

Wiranto melanjutkan, kesadaran masyarakat dan partai politik mengenai pemilu damai juga penting. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pemilu yang tertib dan aman akan berhasil jika didukung masyarakat dan partai politik yang berkompetisi.

"Makanya saya sampaikan harapan dan permohonan kepada para pemimpin partai politik dari pusat dan daerah, seluruh masyarakat pemilih, marilah kita manfaatkan pemilu sebagai pesta demokrasi. Bukan sebagai ajang konflik, bukan sebagai suatu kesempatan saling membenci, saling menjelekkan, saling menista, bukan," ucapnya.

"Tapi saling adu kompetisi untuk hasilkan pemimpin yang berkualitas ke depan nanti," sambung dia.

Sementara itu peneliti 7 (Seven) Strategic Studies, Girindra Sandino mengingatkan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pihak keamanan dan masyarakat untuk mengantisipasi dua belas titik kerawanan pada Pemilu 2019 mendatang. Hal tersebut disampaikan Gerindra Sandino yang juga Wakil Sekjen KIPP Indonesia di Jakarta, kemarin (28/1).

Menurut Girindra, proses pemilu yang berkualitas, beradab, bermartabat, bersih sangat menentukan untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat Indonesia.

Berikut ini 12 poin kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pemilu 2019:

Pertama, Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan instrumen paling mendasar dari penyelenggaraan pemilu. Saat ini masih ada sekitar 5,38 juta penduduk Indonesia belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP).

Kedua, proses produksi dan distribusi logistik juga merupakan titik rawan yang harus segera diantisipasi. Ketiga, Potensi mobilisasi pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPK adalah warga yang punya hak pilih namun belum terdata dalam DPT.

Keempat, potensi surat suara tertukar, menurut pengalaman Pemilu 2014 banyak surat suara tertukar. Kelima, independensi penyelenggara dari pusat hingga kab/kota harus di awasi.

Keenam, masa kampanye yang sat ini sudah mulai ramai juga merupakan titik rawan, harus diantisipasi dan dipantau apakah mereka kontestan pemilu menggunakan fasilitas negara atau tidak.

Ketujuh, penimbunan formulir C6 (surat undangan untuk pemilih dan lokasi TPS), yang belum diberikan kepada pemilih. Kedelapan, potensi pelanggaran pada masa tenang. Kesembilan, di hari H, rekapitulasi suara oleh PPS di tingkat desa dan kelurahan.

Kesepuluh, ketidakpahaman dan kelalaian penyelenggara tingkat bawah, yakni KPPS. Kesebelas, intimidasi berbentuk hasutan kebencian atau SARA diprediksi akan terjadi dalam Pemilu serentak kali ini.

Keduabelas, berita-berita hoaks akan terus bergulir, dan puncaknya diprediksi akan masif menjelang dan di masa tenang, hingga hari pemungutan suara. (JPNN, Detik.com)