Menjauhkan Kampanye Terbuka dari Isu SARA

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang akan digelar pada 17 April tidak lama lagi akan dilaksanakan. Masyarakat Indonesia di seluruh pelosok negeri ini akan memilih pemimpin bangsa Indonesia untuk memimpin negara ini lima tahun ke depan.

Sementara kampanye baru saja dimulai hari ini, Ahad Ahad (24/3) hingga 21 hari. Semua pihak diharapkan untuk menjaga keamanan dan ketenangan, tanpa kehilangan substansi pemilu sebagai pesta demokrasi.

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Mahyudin. S.T, M.M mengingatkan dan berharap agar para kontestan pemilu serentak 2019, tidak mengusik atau membawa-bawa isu SARA yang berpotensi memecah belah bangsa dalam materi-materi serta strategi-strategi kampanye terbuka.

Tim-tim kampanye para kontestan lanjut Mahyudin, harus lebih cerdas mengolah dan menjual ide-ide serta gagasan-gagasan kepada masyarakat Indonesia jangan malah membodohi-bodohi masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Mahyudin, usai memberikan sambutan di hadapan sekitar 300 lebih masyarakat Desa Kutai Lama peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR dengan OKP Sakti, yang juga dihadiri anggota MPR RI Fraksi Golkar Hj. Popong Otje Djunjunan, dosen Universitas Mulawarman Samarinda Dra. Wingkolatin, M.Pd, Ketua Adat Anggana Abdul Munir, Camat Anggana Norhairi, Kepala Desa Kutai Lama Nurdin, serta Pimpinan dan anggota OKP Sakti, di dermaga Kutai Lama, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Ahad (24/3/2019).

"Semua harus memberikan pembelajaran politik yang baik dan cerdas kepada masyarakat, supaya masyarakat kita menjadi lebih luas wawasannya dan lebih cerdas dalam berkehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara," katanya. Sebagaimana dilansir Liputan6, Ahad (24/03).

Sementara itu, Ustadz Badruziaman, salah seorang tokoh agama di Kabupaten Pandeglang mengatakan, "Jangan samakan pilpres dengan perang, apalagi Perang Badar. Bahaya kalau sampai persepsi seperti ini tertanam dalam pemahaman masyarakat."

Saat ditemui, Ahad, ia mengharapkan para elit agar menyampaikan pernyataan yang menyejukkan pada masyarakat terkait pilpres.

"Silakan mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon. Sampaikan saja siapa calon yang didukungnya itu, apa programnya. Masyarakat sudah pintar kok," katanya. Demikian dilansir Antaranews, Ahad (24/03).

Ia mengharapkan, agar kata "perang" itu jangan digunakan, karena khawatir ada kesalahan faham pada masyarakat yang mendengarnya.

Ketum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya juga menyatakan bahwa pilpres bukanlah Perang Badar, dan mengajak masyarakat untuk menghormati pilihan pada pilpres yang akan digelar 17 April 2019 itu.

"Pilpres bukan Perang Badar, tapi kegiatan lima tahunan untuk memilih pemimpin bangsa, dan ajang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan," kata Zulkifli yang juga Ketua MPR RI itu.

Sementara calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin menyatakan pemilihan presiden bukan sebuah perang, tapi ajang untuk mencari pemimpin terbaik bagi bangsa Indonesia.

"Pilpres itu bukan perang akan tetapi mencari pemimpin terbaik dari bangsa. Pemimpin itu harus menjaga agama dan membangun kemakmuran untuk rakyat seluruhnya," katanya dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Lahir Ke-96 Nahdlatul Ulama di Lapangan Lapas Anak Pria, Kota Tangerang, Sabtu (23/3).