Mencermati Alasan Pemerintah Jokowi Fokus Bangun Infrastruktur

Salah satu yang menghambat perekonomian Indonesia saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur -- hal ini ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana. Baik infrastruktur "keras" (yang merujuk kepada jaringan fisik seperti jalan dan bandara) maupun infrastruktur "non-fisik" atau "lunak" (seperti pasokan listrik, kesejahteraan sosial dan kesehatan) Indonesia tampaknya memiliki kesulitan untuk mendorong pengembangan struktural dan secara cepat.

Sejak pemerintah Orde Baru yang otoriter di bawah kepemimpinan Suharto diganti dengan era reformasi pada akhir 1990-an, pengembangan infrastruktur di Indonesia tidak sejalan dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi yang kuat -- yang terjadi setelah pemulihan dari krisis keuangan Asia di tengah commodities boom yang sangat menguntungkan Indonesia pada tahun 2000-an. Akibat kurangnya infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia gagal mencapai potensi penuh.

Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negeri lemah, itu berarti bahwa perekonomian negara itu berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi, berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing (karena biaya bisnis yang tinggi). belum lagi dengan munculnya  ketidakadilan sosial, misalnya, sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, atau susahnya anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanannya terlalu susah atau mahal.

Mencermati masalah ini, sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di pelbagai wilayah tanah air.

Presiden Jokowi menekankan bahwa program pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Jadi, pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa saja, melainkan di seluruh daerah di Indonesia.

"Dalam lima tahun ini kita dalam proses berjalan membangun sebuah fondasi sebagai syarat pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas, yaitu pembangunan infrastruktur," ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutannya di acara Deklarasi Pengusaha Pekerja Pro Jokowi (Kerjo) di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (21/3/2019). Sebagaimana dilansir Kompas, Selasa (26/03).

Maka dari itu, kata Jokowi, hampir tiap hari dirinya berada di lapangan untuk memastikan setiap proyek dan pembangunan itu berjalan.

Salah satu pembangun yang dikebut oleh pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi, adalah pembangunan infastruktur berupa jalan dan jembatan. Tujuannya supaya dapat menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain.

Dengan konektivitas antar daerah, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk memudahkan mobilitas manusia dan barang, serta membuat harga bahan pokok semakin terjangkau.

Saat ini, total jalan nasional yang dibangun dari tahun 2015 hingga 2018, mencapai 3.387 kilometer (km). Pembangunan jalan nasional akan berlanjut hingga tahun 2019, dengan penambahan 732 km.

Dengan demikian, total jalan nasional yang terbangun selama pemerintahan Jokowi (2014-2019) mencapai 4.119 km.

Di sisi lainnya pemerintah pun telah membangun jalan tol sepanjang 782 km dalam kurun empat (4) tahun terakhir. Pembangunannya terus berlanjut hingga saat ini, dengan target pembangunan sepanjang 1.070 kilometer pada 2019.

Sementara itu, total pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Jokowi, tercatat mencapai 1.852 km. Adapun jembatan yang telah terbangun pada periode 2015 hingga 2018, mencapai 41.063 meter. Jumlah tersebut akan ditambah 10.029 meter pada tahun ini.

Lebih dari itu, Jokowi berkomitmen pula untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.