Ketika Virus Corona Membayangi Pilkada 2020

Menteri Koordinator Bidang Politik , Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta supaya protokol kesehatan pencegahan Covid-19 benar-benar diterapkan saat pelaksanaan pilkada.

Mahfud mengingatkan, jangan sampai gelaran pilkada tahun ini menimbulkan kesedihan karena terjadi penyebaran virus corona.

Pernyataan ini Mahfud sampaikan saat membuka rakor pencegahan dan pengendalian Covid-19 bersama sejumlah pejabat negara dan para kepala daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2020). Demikian hasil pantauan Parstodayid dari Kompas, Jumat (27/08/2020).

Perlu diketahui bahwa sebanyak 19 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur bakal menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020. Ke-19 kabupaten/kota itu merupakan bagian dari 270 daerah di Indonesia yang mengadakan Pilkada Serentak.

Rincian kabupaten/kota di Jatim yang akan memilih kepala daerah-nya adalah Kota Surabaya, Kabupaten/Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Trenggalek, Banyuwangi, Malang, Ngawi, Mojokerto, Tuban, Lamongan, Ponorogo, Pacitan, Sidoarjo, Jember, Situbondo, Gresik, dan Kediri.

Berbeda dengan Pilkada Serentak edisi sebelumnya, pilkada kali ini berlangsung dalam suasana yang berbeda. Bayang-bayang pandemik virus Corona atau COVID-19 yang melanda wilayah Tanah Air sejak Maret lalu belum ada tanda-tanda bakal "menghilang" sampai sekarang.

Sebelumnya sempat muncul usulan Pilkada Serentak tahun ini diundur pada 2021 sambil menunggu situasi pandemik mereda. Namun, sebagian pihak lainnya menghendaki pilkada tetap digelar tahun ini, tetapi jadwal-nya dimundurkan. Hingga kemudian DPR dan pemerintah menyepakati jadwal baru Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020, dari awalnya 23 September 2020.

Protokol kesehatan ketat
Sejak pemerintah dan DPR RI menyepakati jadwal terbaru Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020, tahapan pilkada yang sempat terhenti beberapa bulan kembali dijalankan sejak Juli lalu dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pilkada juga telah mendapat tambahan alokasi anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), termasuk anggaran untuk pemeriksaan kesehatan petugas.

Penggunaan APD juga telah dijalankan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) saat melaksanakan pencocokan dan penelitian atau coklit. Kehatian-hatian dan kewaspadaan terhadap penularan virus corona menjadi perhatian utama KPU ketika menjalankan setiap tahapan pilkada.

Penerapan protokol kesehatan juga sudah dipersiapkan saat pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember mendatang. Sejumlah langkah antisipasi yang dilakukan KPU adalah menambah jumlah tempat pemungutan suara dan mengatur waktu pencoblosan bagi pemilih agar tidak datang bersamaan ke TPS.

Secara nasional, KPU RI menargetkan kehadiran pemilih saat Pilkada Serentak 2020 sebanyak 77,5 persen. Angka itu sedikit menurun dari target awal 77,9 persen.