JCPOA, Agenda Perundingan Menlu Iran dan Prancis di New York
-
Pertemuan Menlu Iran Abdollahian dengan sejawatnya dari Prancis di New York
Paris mengkhawatirkan keterlambatan dilanjutkannya perundingan nuklir dan berminat memulai secepatnya dialog ini.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengungkapkan masalah ini hari Jumat (24/9/2021) di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB.
Kembali ke kesepakatan nuklir JCPOA dengan syareat ada hasil praktis dan nyata dalam menjamin kepentingan Iran dari kesepakatan multilateral ini sanga penting; Namun baik Amerika Serikat maupun troika Eropa tidak menunjukkan langakh serius dan praktis di bidang ini.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Hossein Amir Abdollahian terkait poin ini mengatakan bahwa Tehran meragukan keseriusan pemerintah Biden untuk kembali ke JCPOA.
Menlu Iran hari Jumat saat jumpa pers dengan wartawan dan jurnalis senior AS dan PBB di New York mengisyaratkan bahwa Amerika dari satu sisi menekankan kembali ke JCPOA dan meminta Iran kembali ke perundingan Wina, tapi bersamaan dengan itu, Washington menjatuhkan sanksi baru kepada Iran. “Perilaku seperti ini tidak membawa pesan konstruktif,” ungkap Abdollahian.
Rencana Aksi Komprehensif Bersama yang dikenal dengan JCPOA dan ditandatangani pada Juli 2015. Tapi ada satu pertanyaan mendasar di bidang ini, mengapa implementasi penuh JCPOA terlilit sebuah kendala yang tak dapat dijustifikasi. JCPOA dalam koridor resolusi 2231 Dewan Keamanan telah menentukan komitmen dua arah yang harus dijalankan.
Mantan presiden AS, Donald Trump pada 8 Mei 2018 secara resmi menginstruksikan keluarnya negara ini dari kesepakatan nuklir JCPOA. Sementara Eropa meski merilis berbagai statemen dan menyatakan penentangannya di berbagai pertemuan, namun secara praktis tidak mengambil langkah nyata untuk mengakhiri sanksi dan kembali ke kesepakatan internasional ini.
Troika Eropa di JCPOA (Inggris, Prancis dan Jerman) mengejar tujuan lain saat mengaitkan dialog dengan kemampuan pertahanan dan kekuatan rudal Iran. Padahal dua isu ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan JCPOA. Penggguliran isu-isu menyesatkan seperti ini sejatinya sekedar alasan untuk menjustifikasi pelanggaran JCPOA mereka. Perilaku seperti ini mengindikasikan bahwa Amerika Serikat dan Eropa ingin membentuk kondisi dan atmosfer baru bagi JCPOA dengan kedok perundingan.
Pakar politik, Sayid Jalal Sadatian saat menganalisa kegagalan JCPOA mengatakan, “Eropa tidak pernah ingin atau mampu memainkan peran independen dan yang sesuai dengan posisinya selama tahun-tahun ini. Faktanya Eropa dan Amerika yang mengaitkan implementasi JCPOA dengan upaya meraih tujuannya, bukan Iran yang menurut berbagai laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah menjalankan komitmen JCPOAnya.”
Dengan demikian apa yang sangat penting bagi Iran bukan perundingan untuk membicarakan JCPOA, tapi terkait implementasi komitmen sebelumnya. Komitmen ini mencakup pencabutan seluruh sanksi yang direncanakan di JCPOA, kedua sanksi yang dijatuhkan setelah Amerika keluar dari kesepakatan nuklir, dan ketiga sanksi yang judulnya diubah dengan trik hukum. Oleh karena itu, nasib JCPOA tergantung pada perilaku pihak seberang.
Tuntutan Eropa dari Amerika untuk kembali menjalankan komitmen JCPOA dalam koridor resolusi 2231 Dewan Keamanan, pastinya solusi paling logis untuk mempertahankan JCPOA. Karena berlanjutnya kesalahan di masa lalu hasilnya adalah kehancuran kesepakatan nuklir dan kerugian bagi semua pihak.
Statemen Menlu Abdollahian di bidang ini sebuah pesan yang jelas. Menlu Iran mengatakan, pemerintah baru Iran sejak mulai bekerja mengumumkan kebijakan yang jelas dan transparannya terkait JCPOA yang bertumpu pada pengakuan resmi dilanjutkannya perundingan, tidak mengambil jarak dari JCPOA dan menindaklanjuti proses kembali secara penuh semuah pihak ke kesepakatan nuklir, tapi peluang ini tidak selamanya terbuka. (MF)