Iran Aktualita, 3 April 2022

Perkembangan di Iran selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya, Iran Tetapkan Minggu 3 April 2022 Awal Bulan Ramadhan.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti Abdollahian: Zionis Israel Tantangan Utama Dunia Islam, Raisi: Kami Tidak Mengikat Ekonomi Iran dengan Pihak Asing, Owji: Kapasitas Produksi Minyak Iran Kembali Seperti Sebelum Disanksi, Khaji: Kelanjutan Bencana Kemanusiaan di Yaman Harus Dicegah, Jubir Kemlu Iran: KTT Negev, Pengkhianatan terhadap Palestina, Bagheri ke Enrique Mora: AS Realistis, Iran Siap Capai Kesepakatan.

Iran Tetapkan Minggu 3 April 2022 Awal Bulan Ramadhan

Tim Rukyat Kantor Rahbar seraya mengumumkan bahwa Jumat (1/4/2022) malam, hilal belum terlihat mengonfirmasi bahwa awal Ramadhan jatuh pada hari Minggu (3/4/2022).

Menurut laporan Iran Press, berdasarkan pengumuman Tim Rukyat Hilal Kantor Rahbar dan pemantau hilal milik kantor ini di seluruh wilayah Iran yang melakukan pemantauan hilal pada hari Jumat bahwa rukyatul hilal bulan Ramadhan di hari Jumat tidak mungkin; Oleh karena itu, bulan Sya'ban penuh 30 hari dan awal Ramadhan jatuh pada hari Minggu (3/4/2022).

Sejumlah negara Islam menetapkan awal bulan suci Ramadhan jatuh pada hari Sabtu (2/4/2022).

Qatar, Arab Saudi, Palestina, Bahrain, Kuwait, Suriah, Uni Emirat Arab (UEA) dan Yaman menetapkan awal Ramadhan hari Sabtu.

Turki dan Republik Azerbaijan juga menetapkan awal Ramadhan pada hari Sabtu.

Sementara Yordania dan Oman menyebut Sabtu akhir bulan Sya'ban dan awal Ramadhan jatuh pada hari Minggu.

Kantor berita resmi Irak Jumat sore mengumumkan, Kantor Ayatullah Sistani, Marja Syiah negara ini mengumumkan awal Ramadhan jatuh pada hari Minggu.

Abdollahian: Zionis Israel Tantangan Utama Dunia Islam

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Hossein Amir-Abdollahian menyebut rezim Zionis Israel sebagai kendala utama dunia Islam.

Seperti dilaporkan Humas Kemenlu Iran, Hossein Amir-Abdollahian Rabu (30/3/2022) saat bertemu dengan sejawatnya dari Qatar, Sheikh Mohammad bin Abdulrahman Al Thani di sela-sela pertemuan ketiga menlu negara-negara tetangga Afghanistan di Tunxi, Cina menilai penyelenggaraan pertemuan Negev sebagai pengkhianatan besar terhadap cita-cita bangsa Palestina.

"Sangat disayangkan, sejumlah negara kawasan melalui aksi pengkhianatan terus mengejar normalisasi hubungan dengan rezim Zionis meski bertentangan dengan cita-cita tinggi muslim dunia terkait Quds dan Palestina," ungkap Amir-Abdollahian.

Menlu empat negara Arab, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Maroko hari Minggu menghadiri pertemuan di Negev yang dihadiri Menlu Israel, Yair Lapid dan Menlu AS, Antony Blinken.

Seraya menjelaskan hasil perundingan Wina, Amir-Abdollahian menilai finalisasi perjanjian dalam hal ini membutuhkan realisme pihak Amerika. Ia menegaskan, Amerika harus mengakhir ketamakannya, sehingga upaya ketat berminggu-minggu berbagai pihak di Wina dapat berujung pada hasil yang diperlukan terkait kembalinya semua anggota ke komitmen mereka.

Menlu Iran seryaa menekankan kapasitas yang ada di bidang kerja sama bilateral Iran dan Qatar di sektor ekonomi, menekankan penindaklanjutan implementasi kesepakatan antara kedua negara.

Mohammad bin Abdulrahman Al Thani di pertemuan ini seraya menekankan perluasan hubungan bilateral, mengingatkan urgensi penerapan keamanan di kawasan dengan melibatkan Iran dan mengaku optimis bahwa semua negara kawasan akan berusaha menerapkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Barat.

Hossein Amir-Abdollahian Selasa (29/3/2022) bersama delegasi politik bertolak ke kota Tunxi, Provins Anhui, Cina timur untuk menghadiri pertemuan ketiga menlu negara-negara tetangga Afghanistan.

Sidang ketiga negara-negara tetangga Afghanistan dihadiri menlu dan pejabat Iran, Pakistan, Cina, Turkmenistan, Uzbekistan, Rusia dan Tajikistan serta akan digelar Kamis (31/3/2022) di kota Tunxi, Provinsi Anhui, timur Cina.

Raisi: Kami Tidak Mengikat Ekonomi Iran dengan Pihak Asing

Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi mengatakan, kami menyukai komunikasi dan interaksi dengan semua pihak tetapi tidak mengikat ekonomi dan kehidupan kami dengan pihak asing.

Pembicaraan putaran kedelapan mengenai pencabutan sanksi terhadap Iran telah dimulai pada 27 Desember 2021. Atas saran Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell, perundingan ini memasuki fase sangat penting pada 11 Maret 2022, dan para perunding kembali ke negara  mereka untuk konsultasi politik.

Sejak saat itu hingga sekarang, para pihak yang terlibat perundingan telah berbicara tentang kemajuan dalam negosiasi dan berkurangnya perselisihan, namun masalah jaminan dan penghapusan nama orang dan badan hukum dari daftar merah dan dari daftar sanksi masih menjadi salah satu kasus, di mana Amerika Serikat sebagai pelanggar JCPOA, belum mengadopsi kebijakan yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

"Kami tidak mengikat ekonomi dan kehidupan rakyat dengan perjanjian nuklir JCPOA dan negosiasi dengan cara apa pun," kata Raisi dalam pidatonya di hadapan para ulama di Provinsi Khorasan Razavi, Kamis (31/3/2022) seperti dilansir situs Kepresidenan Iran.

Dia menambahkan, pengalaman telah membuktikan, dan kami juga telah belajar dari para pendahulu kami untuk tidak mempercayai pihak asing dalam hal apapun. Sebab, mereka tidak membuka "ikatan" siapa pun dan juga tidak akan melepaskan kami. Kepercayaan kami hanya kepada sumber daya-sumber daya dan kapasitas negara.

Menurut Sayid Raisi, ada permusuhan dan hambatan-hambatan yang menghadang jalan rakyat Iran, dan juga gerakan penyusupan yang selalu berusaha mencegah kemajuan bangsa negara ini, tetapi tidak satupun dari mereka akan menghentikan gerakan bangsa Iran.

Presiden Iran lebih lanjut menyinggung keadaan perdagangan negaranya saat ini di kawasan. Raisi menjelaskan, perdagangan luar negeri nonmigas Iran mencapai 100 miliar dolar Amerika pada tahun lalu. Menurutnya, bagian dari capaian ini karena peningkatan interaksi dan penggunaan kapasitas negara-negara tetangga.

Sejak pelantikannya pada 3 Agustus 2021, pemerintah Iran ke-13 percaya pada keseimbangan dalam kebijakan luar negeri, dan menjadikan pengembangan kerja sama dengan negara-negara tetangga dan negara-negara Muslim sebagai prioritas dalam agenda luar negerinya.

Kebijakan regional, melihat ke timur, partisipasi dalam organisasi-organisasi dan lembaga regional dan trans-regional seperti Perjanjian Shanghai dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi (ECO) adalah beberapa contoh penyeimbangan kebijakan luar negeri Iran yang ditempuh oleh pemerintah ke-13 negara ini.

Owji: Kapasitas Produksi Minyak Iran Kembali Seperti Sebelum Disanksi

Menteri Perminyakan Iran mengatakan, kapasitas produksi minyak Iran, saat ini sudah kembali seperti masa sebelum disanksi, yaitu mencapai lebih dari 3.800.000 barel.

Javad Owji, Kamis (31/3/2022) malam menuturkan, "Seiring dengan dilakukannya sejumlah langkah efektif di ladang minyak, baik di daratan maupun perairan, pengeboran sumur-sumur baru, rekonstruksi, dan modernisasi fasilitas serta pusat-pusat penyimpanan minyak, hasilnya hari ini kapasitas produksi minyak Iran, kembali ke masa sebelum sanksi."

Ia menambahkan, "Di sektor gas juga telah dilakukan sejumlah langkah yang baik oleh perusahaan minyak dan gas nasional di musim dingin, sehingga tingkat produksi tertinggi di Pars Selatan mencapai angka 705 juta meter kubik per hari."

Menurut Menteri Perminyakan Iran, berkat pengenalan konsumen, dan pasar-pasar baru, penggunaan beragam metode dalam kontrak-kontrak minyak, serta pemanfaatan tenaga kerja yang berkomitmen dan ahli, penjualan minyak sekarang mengalami peningkatan.

Berlanjutnya operasi militer Rusia di Ukraina, dan serangan balasan terbaru Yaman, ke kilang minyak Aramco, Arab Saudi,  menyebabkan harga minyak dunia melonjak tinggi.

Setelah diserang, Saudi mengumumkan tidak bertanggung jawab terkait keseimbangan harga minyak dunia, dan masalah ini menyebabkan harga minyak terus bergerak maju.

Khaji: Kelanjutan Bencana Kemanusiaan di Yaman Harus Dicegah

Mengacu pada memasuki tahun kedelapan perang yang menghancurkan dan pengepungan brutal koalisi Saudi terhadap rakyat Yaman, Penasihat Senior Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Khusus Politik menekankan perlunya mencegah berlanjutnya bencana kemanusiaan di Yaman.

Menurut laporan IRNA, Ali Asghar Khaji, Penasihat Senior Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Khusus Politik, pada hari Selasa (29/03/2022) melanjutkan konsultasi Republik Islam tentang perkembangan terakhir di Yaman dan bagaimana menyelesaikan bencana kemanusiaan di negara itu dengan Hans Grundberg, Utusan Khusus Sekretaris Jendral PBB untuk Yaman melalui video konferensi.

Khaji menyatakan harapan bahwa bencana kemanusiaan akan dicegah dengan upaya politik dan langkah-langkah praktis untuk mencabut pengepungan, membangun gencatan senjata dan dialog politik.

Penasihat Senior Menteri Luar Negeri Iran dalam hal ini menganggap inisiatif perdamaian yang disampaikan oleh Ketua Dewan Tinggi Yaman sebagai langkah penting.

Ali Asghar Khaji menekankan bahwa jika berinteraksi secara positif dengan inisiatif ini dan memiliki keinginan nyata untuk menyelesaikan krisis Yaman dan memberikan prioritas pada masalah kemanusiaan, kita bisa melihat pembukaan untuk mengakhiri perang menjelang bulan suci Ramadhan.

Dalam video konferensi ini, Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Yaman menjelaskan rencana dan tindakan terbarunya, termasuk konsultasi terakhirnya dengan berbagai kelompok Yaman di Yordania dan penjajakan terakhirnya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam krisis Yaman, serta rencananya untuk mengunjungi Tehran demi melanjutkan konsultasi dengan Republik Islam Iran.

Pekan ini, Mahdi al-Mashat, Ketua Dewan Tinggi Politik Yaman, mengumumkan gencatan senjata tiga hari sepihak oleh angkatan bersenjata negara itu di semua lini internal dan eksternal.

Mahdi al-Mashat mengatakan, gencatan senjata akan final jika koalisi Saudi menghentikan semua serangan dan agresi terhadap melawan Yaman. Gencatan senjata tiga hari memasuki fase implementasi sejak hari Minggu.

Arab Saudi, dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain, telah melancarkan invasi militer ke Yaman dan pengepungan darat, laut dan udara sejak Maret 2015.

Perang yang digelar Arab Saudi dan sekutunya di Yaman sejauh ini telah menewaskan dan melukai ratusan ribu warga Yaman dan membuat 4 juta orang mengungsi.

Jubir Kemlu Iran: KTT Negev, Pengkhianatan terhadap Palestina

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran Saeed Khatibzadeh mengecam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negev 2022 di Palestina pendudukan (Israel) yang melibatkan menteri luar negeri dari empat negara Arab, dan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

KTT Negev yang berlangsung di wilayah gurun Negev pada hari Senin (28/3/2022) ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, Menlu Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, Menlu Maroko Nasser Bourita, Menlu Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani dan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken serta Menlu rezim Zionis Yair Lapid.

"Setiap upaya dan langkah untuk menormalkan dan membangun hubungan dengan Zionis-teroris dan penjajah al-Quds adalah belati yang ditusukkan ke punggung rakyat Palestina yang tertindas dan hadiah bagi rezim pembunuh anak-anak (Israel) untuk terus membantai rakyat Palestina dan menduduki tanahnya," kata Khatibzadeh ketika menyinggung KTT Negev, Selasa (29/3/2022).

Dia menambahkan, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa proses kompromi dan menyerah hanya akan berujung pada kekalahan dan kehinaan para pendukungnya, dan tanah Palestina tidak akan bisa dibebaskan kecuali dengan perlawanan rakyat Palestina dan dukungan negara-negara dan pemerintah Islam.

Jubir Kemlu Iran lebih lanjut memperingatkan hasutan, fitnah dan kejahatan Zionis di kawasan. Khatibzadeh lebih lanjut menegaskan kesiapan Republik Islam Iran untuk bekerja sama dan memperluas hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan untuk melawan konspirasi Zionis-Amerika yang berusaha menciptakan perselisihan dan ketidakstabilan di Asia Barat.

Gerakan Muqawama Islam Palestina Hamas dan Jihad Islam Palestina juga mengutuk diadakannya pertemuan para menteri luar negeri empat negara Arab dengan rezim Zionis di wilayah Palestina pendudukan.

Bagheri ke Enrique Mora: AS Realistis, Iran Siap Capai Kesepakatan

Deputi Menteri Luar Negeri Iran yang juga Kepala delegasi Iran di Perundingan Wina, Ali Bagheri, bertemu dengan Koordinator Delegasi Uni Eropa, Enrique Mora, di Tehran.

Dalam pertemuan yang digelar hari Minggu (27/3/2022), Ali Bagheri kepada Enrique Mora menegaskan, jika Amerika Serikat bersikap realistis, maka kesepakatan bisa dicapai.

Pada kesempatan ini kedua pihak saling bertukar pendapat terkait perkembangan terbaru perundingan pencabutan sanksi Iran, di Wina, dan masalah-masalah yang masih belum terselesaikan.

Ali Bagheri kepada Koordinator Delegasi Uni Eropa di Perundingan Wina, menegaskan keseriusan dan tekad Republik Islam Iran untuk merampungkan kesepakatan di Wina.

Rencananya Ali Bagheri dan Enrique Mora akan melanjutkan kontak dan negosiasinya dalam beberapa hari mendatang. Koordinator Delegasi Uni Eropa dalam kunjungannya ke Tehran, juga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian.

Setelah dari Iran, Enrique Mora akan terbang ke Amerika Serikat untuk merampungkan perundingan pencabutan sanksi Iran di Wina.