Kemlu Iran Tanggapi Sanksi Baru AS
Nasser Kanani Chafi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran menanggapi sanksi baru AS terhadap negaranya.
Departemen Keuangan AS hari Senin mengumumkan bahwa mereka telah menempatkan nama-nama perusahaan baru dalam daftar sanksi dengan dalih hubungan dengan Iran. Perusahaan-perusahaan ini berbasis di UEA, Cina, Singapura, dan Malaysia.
Jubir Kemlu Iran, Nasser Kanani Chafi Selasa (2/8/2022) pagi mengatakan, "Ketergantungan Gedung Putih terhadap sanksi dan penggunaan instrumennya merupakan indikator sistem dominasi Amerika, dan perubahan pemerintahan di negara ini tidak membuat perbedaan dalam pendekatannya,".
"Pejabat pemerintahan Biden telah berulang kali menyebut kebijakan tekanan maksimum Trump sebagai kebijakan yang gagal dan tidak efektif. Tetapi dalam praktiknya, mereka memperluas kebijakan yang gagal ini. Bahkan terus melanjutkannya ketika terjadi negosiasi untuk kembali ke kesepakatan JCPOA. Mereka tidak menghentikan tindakan sia-sia dan merusak ini," ujar Jubir kemlu Iran.
"Pertama, Republik Islam Iran akan menunjukkan reaksi tegas, kuat dan segera terhadap desakan Gedung Putih untuk melanjutkan sanksi. Kedua, akan menggunakan semua tindakan yang diperlukan untuk menetralisir kemungkinan efek negatif dari sanksi tersebut terhadap perdagangan dan perekonomian nasional," tegasnya.
Kanani Chafi menilai sanksi AS ini mengungkapkan sifat penipuan atas ungkapan belasungkawa dari perwakilan khusus AS untuk Iran.
Sanksi baru AS terhadap Iran dijatuhkan dalam situasi ketika pemerintah Presiden Joe Biden mengklaim bahwa mereka menyiapkan sarana untuk mengembalikan negaranya ke perjanjian nuklir JCPOA melalui negosiasi.(PH)
