Pars Today

Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majelis Syura Islam Iran mengecam statemen campur tangan Parlemen Korea Selatan, dan dukungan mereka terhadap kerusuhan serta para teroris.

Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Sabtu (17/12/2022) mendesak Kementerian Luar Negeri Iran untuk meninjau ulang hubungan dengan Korsel di berbagai bidang.

"Statemen Parlemen Korsel dirilis di saat negara itu selama bertahun-tahun memblokir aset rakyat Iran dalam jumlah yang sangat besar sejalan dengan kebijakan anti-Iran, Gedung Putih, dan menolak mengembalikannya kepada Republik Islam Iran," katanya.

Menurut Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Korsel dalam kerangka kebijakan anti-kemanusiaan dan terorisme medis, di puncak wabah Corona, ketika rakyat Iran sangat membutuhkan vasin dan obat-obatan untuk mengobati penyakit ini, dengan mematuhi penuh kebijakan sanksi Amerika Serikat, dan melanggar seluruh konvensi kemanusiaan internasional, dengan motif politik, menutup akses Republik Islam Iran untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan guna menangani wabah Virus Corona.

"Tidak diragukan jika kebijakan anti-Iran, pemerintah Korsel demi mematuhi langkah AS terhadap rakyat Iran berlanjut, maka di masa depan hal ini akan mempengaruhi hubungan dua negara di berbagai bidang, dan Majelis Syura Islam Iran, dengan menggunakan kapasitas-kapasitas legal dan pengawasannya, akan mengambil langkah-langkah untuk membela hak rakyat Iran," pungkasnya. (HS)