Iran Aktualita, 5 Agustus 2023
(last modified Sat, 05 Aug 2023 12:25:48 GMT )
Aug 05, 2023 19:25 Asia/Jakarta
  • Menlu Iran, Hossein Amir-Abdollahian
    Menlu Iran, Hossein Amir-Abdollahian

Perkembangan di Iran selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; Begini Usulan Iran untuk Menghadapi Penistaan Al Quran.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti;

  • Legislator Iran: Minyak untuk Negara Penista Al Quran Harus Diboikot!
  • IRGC Dilengkapi Rudal-Rudal Berteknologi Kecerdasan Buatan
  • Kunjungan Menteri Warisan Budaya, Pariwisata, dan Kerajinan Tangan Iran ke Pakistan
  • Iran-Pakistan Teken Program Strategis Perdagangan Lima Tahun
  • Iran Khawatirkan Berlanjutnya Konflik di Kamp Ain Al Hilweh
  • Wapres Iran: Selain Korsel Kami Upayakan Pembebasan Aset di Bahrain
  • AL IRGC Kini Dilengkapi Rudal-Rudal Berjarak Tempuh 600 km
  • Laksamana Irani: Negara-Negara Dunia Akui Kekuatan Maritim Iran
  • Kemlu Iran: Kesepakatan Nuklir Bukan Buah Kepercayaan pada AS
  • Iran Siap Masuki Pasar Afrika

Begini Usulan Iran untuk Menghadapi Penistaan Al Quran

Menteri Luar Negeri Iran dalam pertemuan luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam, OKI menyampaikan usulan Iran untuk menghadapi penistaan terhadap Al Quran.

Hossein Amir Abdollahian, Senin (31/7/2023) dalam pertemuan virtual OKI mengatakan, "Pertemuan hari ini harus membahas langkah-langkah kelanjutan dari upaya negara-negara OKI sebelumnya untuk menghadapi penistaan kitab suci Al Quran dan nilai-nilai agama Islam."

Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian

Ia menambahkan, "Sungguh disesalkan ketidakadilan dan kekerasan terhadap Islam serta Muslim di beberapa negara Barat terus mengalami peningkatan disebabkan oleh dukungan sebagian sayap politik di pemerintahan negara-negara itu atas fenomena anti-kemanusiaan, dan hal itu telah berubah menjadi tantangan asasi."

Menurut Abdollahian, aksi penistaan terhadap Al Quran adalah penistaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai paling suci serta keyakinan lebih dari dua miliar umat Islam di seluruh dunia, dan merupakan bukti lain dari fenomena yang sangat mengkhawatirkan.

"Dalam hal ini Republik Islam Iran menyampaikan beberapa usulan untuk menghadapi penistaan terhadap Al Quran," imbuhnya.

Pertama, mengirim delegasi OKI ke Swedia dan Denmark, untuk bertemu dengan pejabat resmi kedua negara serta menyampaikan kekhawatiran mendalam dan sensitivitas tinggi pemerintah dan umat Islam terkait penistaan Al Quran di dua negara tersebut, dan menuntut hukum seberat-beratnya bagi semua yang terlibat dalam aksi keji itu, dan menyerahkan pelaku ke pengadilan negara-negara Muslim.

Kedua, Komisi Fikih OKI harus bertindak cepat untuk mengusulkan supaya aksi semacam ini dimasukkan kategori kejahatan di level nasional, regional dan internasional, baik di dunia nyata maupun dunia maya, kemudian membuka pintu dialog antaragama dengan pemuka agama di Swedia dan Denmark atau bahkan di level Uni Eropa dengan maksud memanfaatkan kapasitas besar lembaga-lembaga keagamaan kedua belah pihak untuk menyeimbangkan situasi saat ini.

Legislator Iran: Minyak untuk Negara Penista Al Quran Harus Diboikot!

Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Majelis Syura Islam Iran (parlemen) meminta negara-negara Muslim, untuk melakukan boikot minyak dan energi terhadap negara-negara penista Al Quran.

Zohreh Elahian, Sabtu (5/8/2023) mengatakan, "Di saat negara-negara Barat, mengizinkan munculnya gelombang kebencian terhadap Islam, dan Islamfobia di negara-negara mereka, negara-negara Muslim harus memboikot pengiriman minyak ke negara-negara penista Al Quran."

Parlemen Iran

Ia menambahkan, "Cara ini diharapkan dapat mencegah Barat, dan negara-negara yang telah mengizinkan pembakaran Al Quran, supaya tidak mengulangi perbuatannya."

Menurut Elahian, negara-negara Eropa yang mengklaim diri sebagai pembela hak asasi manusia di dunia, hari ini mengizinkan warganya untuk membakar Al Quran.

"Kami percaya bahwa masalah pemahaman dan hak asasi manusia menurut pandangan ajaran-ajaran lain harus dibuka. Pasalnya Iran, menginginkan dialog dan pemahaman, tapi Barat, malah membakar Al Quran dan menyebarkan Islamfobia," pungkasnya.

IRGC Dilengkapi Rudal-Rudal Berteknologi Kecerdasan Buatan

Komandan Angkatan Laut, Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC mengabarkan bergabungnya rudal-rudal berteknologi kecerdasan buatan, dan peningkatan jarak tempuh serta deteksi sistem perang elektronik.

Laksamana Alireza Tangsiri, Sabtu (5/8/2023) mengatakan, "Dengan bergabungnya peralatan khusus dan pertahanan rudal, petunjuk Komandan IRGC, dan kerja keras ilmuwan serta insinyur muda dan revolusioner, langkah penting dan efektif dalam peningkatan level kemampuan tempur laut akan meningkat."

Ia menambahkan, "Pada tahap ini, peralatan, keahlian dan pertahanan rudal, drone dan perang elektronik sudah bergabung dengan unit tempur Angkatan Laut IRGC."

Menurut Tangsiri, di antara keunggulan rudal jelajah dan balistik baru ini adalah penambahan jarak tempuh, pengurangan waktu persiapan, penembakan berputar dari balik penghalang, melawan perang elektronik musuh, mengubah target setelah penembakan, dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan.

Komandan AL IRGC menuturkan, "Dalam sistem drone juga dilakukan penambahan durasi terbang, menambah besar dan berat hulu ledak, melawan perang elektronik musuh, penembakan terhadap target bergerak, dan deteksi akurat target-target laut."

Sistem-sistem perang elektronik yang baru digabungkan ini juga akan meningkatkan kemampuan dan sistem pertahanan Angkatan Laut IRGC.

Kunjungan Menteri Warisan Budaya, Pariwisata, dan Kerajinan Tangan Iran ke Pakistan

Menteri Warisan Budaya, Pariwisata dan Kerajinan Tangan Republik Islam Iran melakukan perjalanan ke Islamabad, ibu kota Pakistan untuk berpartisipasi dalam pertemuan ketiga menteri pariwisata dari delapan negara Islam berkembang yang dikenal sebagai Organisasi D-8 di Pakistan.

Ezzatullah Zarghami

Menurut laporan IRNA, Sayid Ezzatullah Zarghami, Menteri Warisan Budaya, Pariwisata dan Kerajinan Tangan Iran, setibanya di Islamabad, ibu kota Pakistan disambut oleh Aoun Chaudhry, Asisten Khusus Perdana Menteri Pakistan untuk Urusan Pariwisata, Ehsan Khazaei, Atase Kebudayaan Kedubes Iran, ​​​​dan Hadi Golriz Atase Pers Kedubes Iran.

Zarghami akan bertemu dengan beberapa pejabat Pakistan hari Sabtu (05/08/2023), termasuk presiden negara itu, saat berpartisipasi dalam pertemuan utama para menteri pariwisata Organisasi Ekonomi D-8.

Menteri Warisan Budaya, Pariwisata dan Kerajinan Tangan Iran juga akan berkonsultasi dengan pejabat Pakistan mengenai perluasan kerja sama bilateral dengan Pakistan di bidang pariwisata dan penguatan hubungan budaya antara kedua negara bertetangga.

Hal yang akan dibahas dalam pertemuan ketiga D-8 Pariwisata seperti kemajuan implementasi strategi komprehensif D-8 Pariwisata dari 2020 hingga 2023, laporan negara-negara anggota tentang perkembangan industri travel dan pariwisata, penjelasan tentang peluang investasi di Pakistan, dan gambaran tentang peluang pasar pariwisata Islam serta meratifikasi Deklarasi Islamabad tentang kerja sama pariwisata.

Kelompok Delapan Negara Islam Berkembang (D-8) adalah kelompok ekonomi yang terdiri dari delapan negara berkembang Islam: Iran, Turki, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Nigeria.

Kelompok ini dibentuk pada tanggal 15 Juni 1997 atas usul Necmettin Erbakan (pemimpin Partai Kesejahteraan Islam dan Perdana Menteri Turki saat itu) dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi negara-negara anggota.

Iran-Pakistan Teken Program Strategis Perdagangan Lima Tahun

Empat dokumen termasuk program strategis kerja sama perdagangan lima tahun antara Iran dan Pakistan ditandatangani di Islamabad.

Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian, kemarin, Rabu, tiba di Islamabad untuk memenuhi undangan sejawatnya dari negara itu Bilawal Bhutto Zardari.

Hari ini, Kamis (3/8/2023) Menlu Iran, di kompleks Kemlu Pakistan, mendapat sambutan resmi dari sejawatnya untuk menanam bibit pohon persahabatan dua negara.

Menlu Iran dan Pakistan di akhir pertemuan mereka, menandatangani dokumen program strategis kerja sama perdagangan lima tahun yaitu tahun 2023 hingga 2028.

Selain itu ditandatangani juga dokumen pertemuan ketiga Komisi Bersama Investasi Iran-Pakistan, serta protokol kerja sama ekonomi dan perdagangan dua negara oleh para pejabat terkait di hadapan Menlu Iran dan Pakistan.

Dalam jumpa pers bersama dengan sejawatnya dari Iran, Menlu Pakistan mengatakan, "Hari ini bersama sejawat saya, kami menandatangani dokumen-dokumen penting, dan yang terpenting adalah program strategis perdagangan dua negara untuk tahun 2023-2028."

Ia menambahkan, "Kami ingin mencapai target kami untuk meningkatkan level perdagangan hingga lima miliar dolar setelah periode lima tahun ini berakhir, dan kami juga menyepakati kerja sama perdagangan bebas serta beberapa kerja sama lebih erat di antara sektor swasta dua negara."

Iran Khawatirkan Berlanjutnya Konflik di Kamp Ain Al Hilweh

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengaku khawatir dengan muncul dan berlanjutnya konflik di kamp pengungsi Palestina, Ain Al Hilweh di Lebanon selatan.

Nasser Kanaani, Kamis (3/8/2023) menuturkan, Palestina saat ini sangat membutuhkan persatuan dan soliditas dari seluruh rakyatnya, lebih dari sebelumnya.

Jubir Kemlu Iran mengaku cemas dengan bentrokan senjata di kamp Ain Al Hilweh, selatan Lebanon, yang telah menewaskan dan melukai puluhan warga Palestina, dan terusirnya sejumlah besar pengungsi dari kamp tersebut.

Pada saat yang sama, Kanaani menekankan urgensi menghentikan total bentrokan senjata di Ain Al Hilweh, dan meminta semua pihak mematuhi gencatan senjata serta menjaga ketenangan.  

"Dengan tetap menjaga kewaspadaan, penting bagi seluruh kelompok, faksi dan rakyat Palestina, untuk mengerahkan seluruh kemampuan, dan fasilitasnya guna melawan Rezim Zionis yang merupakan sumber masalah rakyat Palestina, serta sumber instabilitas dan ketidakamanan di kawasan," imbuhnya.

Jubir Kemlu Iran menegaskan, "Penting bagi seluruh rakyat Palestina, untuk membuka kesempatan penghapusan total penjajahan, kembalinya seluruh pengungsi Palestina ke tanah airnya, dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan bersatu, dengan ibu kota Al Quds, di seluruh wilayah bersejarah Palestina."

Wapres Iran: Selain Korsel Kami Upayakan Pembebasan Aset di Bahrain

Wakil Presiden Iran urusn hukum mengatakan, selain Korea Selatan, pemerintah Iran, juga akan mengupayakan pembebasan asetnya di Bahrain.

Mohammad Dehghan, Rabu (2/8/2023) di sela pertemuan kabinet pemerintah Iran, hari ini menuturkan, "Kami berharap Parlemen, menyetujui penyerahan tuntutan Iran atas Korsel, ke badan arbitrase internasional sesegera mungkin."

Menurut keterangan Wakil Presiden Iran urusan hukum ini, draf yang dimaksud adalah terkait dengan tuntutan pembebasan aset Iran, di Korsel senilai tujuh miliar dolar.

"Selain Korea Selatan, kami juga mengajukan tuntutan yang sama terhadap Bahrain, dan kami tengah mengupayakan pencairan aset Iran, di negara itu," pungkasnya.

AL IRGC Kini Dilengkapi Rudal-Rudal Berjarak Tempuh 600 km

Komandan Pangkalan Operasi Imam Muhammad Baqir, Angkatan Laut, Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC mengatakan, unit-unit khusus Syahid Hojaji, kini dilengkapi rudal-rudal berjarak tempuh 600 kilometer di Teluk Persia.

Laksamana Ali Azmaei, Rabu (2/8/2023) di sela manuver militer di pulau Abu Musa menerangkan bahwa langkah ini dilakukan untuk melindungi wilayah-wilayah Iran, termasuk pulau Abu Musa.

Ia menambahkan, "Dalam manuver ini kapal-kapal unit khusus Syahid Hojaji dilengkapi rudal jarak jauh 600 kilometer untuk melindungi wilayah pulau Abu Musa."

Menurut Azmaei, dalam manuver ini pasukan Basij dikerahkan secara cepat untuk melindungi pulau Abu Musa melalui pesawat, kapal-kapal ringan dan berat.

Selain itu, imbuhnya, dalam manuver ini parade kendaraan dan maritim diikuti oleh Basij laut dan rakyat, nelayan, serta kapal-kapal peluncur rudal, kapal Syahid Mahdavi, Syahid Roudaki, Syahid Nazeri, dan kapal-kapal cepat peluncur rudal, serta kapal peluncur rudal Zolfeghar dan kapal peluncur roket.

Salah satu keunggulan dari manuver militer kali ini adalah penggunaan drone, dan kapal-kapal tanpa awak yang dioperasikan dengan sistem kecerdasan buatan yang telah ditingkatkan.

"Dalam manuver ini pesawat-pesawat tanpa awak juga dilibatkan, dan mereka melakuan pengintaian di seluruh wilayah manuver," pungkasnya.

Laksamana Irani: Negara-Negara Dunia Akui Kekuatan Maritim Iran

Komandan Angkatan Laut Militer Iran mengatakan, saat hadir dan bernegosiasi di St Petersburg, sejumlah pejabat tinggi negara dunia mengakui kekuatan maritim Militer Iran.

Laksamana Shahram Irani, Selasa (1/8/2023) menuturkan, kehadiran di St Petersburg, dan partisipasi tiga kapal jelajah Iran, dalam parade maritim Rusia, membawa sejumlah pesan penting. Pesan pertama adalah Iran tidak terkucil, dan berpartisipasi aktif di semua bidang.

Laksamana Shahram Irani

Ia menambahkan, "Pesan lain adalah untuk musuh Iran, mereka harus tahu era pemaksaan hegemoni dan dominasi regional sudah berakhir, dan poin penting lain adalah zona maritim bagi seluruh negara yang memiliki perbatasan laut termasuk Iran, adalah zona strategis."

Komandan AL Iran menjelaskan, "Iran dikarenakan letak geografisnya, berada di titik yang terbaik, dan jalur perdagangan internasional adalah jalur laut, di sisi lain Angkatan Laut Iran, memainkan peran penting di bidang keamanan ekonomi maritim."

Kemlu Iran: Kesepakatan Nuklir Bukan Buah Kepercayaan pada AS

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, kesepakatan nuklir JCPOA bukanlah buah kepercayaan Iran pada Amerika Serikat.

Nasser Kanaani, Senin (31/7/2023) menuturkan bahwa kelanjutan perundingan untuk menghidupkan JCPOA serta pencabutan sanksi menindas dan kembalinya seluruh pihak ke JCPOA secara bertanggung jawab, bukan bersumber dari kepercayan Iran pada rezim AS.

Ia menambahkan, "Pandangan Republik Islam Iran atas pemerintah AS jelas dan transparan. Kami tidak pernah sekali pun berdialog dan berunding dengan bertumpu pada kepercayaan ke pemerintah AS. JCPOA juga bukan buah dari kepercayaan kami pada AS."

Menurutnya, JCPOA rencananya ditandatangani dan dijalankan, sehingga hasil dari implementasi dan komitmen pemerintah AS dapat menjadi sumber sebuah kepercayaan relatif, tapi nyatanya pemerintah Gedung Putih tidak pernah menciptakan kepercayaan ini bagi rakyat dan pemerintah Iran.

Kanaani menegaskan, "Dalam kelanjutan proses diplomatik untuk mencabut sanksi, dan kembalinya seluruh pihak termasuk AS ke JCPOA secara bertanggung jawab, Iran sama sekali tidak bersandar pada kepercayaan ke AS, tapi pada kepentingan nasionalnya, dan isi JCOPA."

"Kapan pun pihak lawan siap kembali ke kesepakatan nuklir secara bertanggung jawab, dan Iran yakin dengan keseriusan mereka, maka implementasi JCPOA dapat dimulai," pungkasnya.

Iran Siap Masuki Pasar Afrika

Kepala kelompok persahabatan parlementer Iran dan Uganda menekankan bahwa Iran berencana memasuki pasar Afrika senilai 600 miliar dolar.

Adel Najafzadeh, Ketua Kelompok Persahabatan parlemen Iran dan Uganda hari Minggu mengungkapkan rincian perjanjian kliring antara Iran dan Afrika.

Presiden Iran, Sayid Ebrahim Raisi baru-baru ini mengunjungi tiga negara Afrika yaitu: Kenya, Uganda dan Zimbabwe.

Adel Najafzadeh dalam sebuah wawancara dengan IRNA hari Minggu (30/7/2023) menjelaskan detail perjalanan Presiden Iran, Sayid Ebrahim Raisi baru-baru ini ke tiga negara Afrika dengan mengatakan, "Afrika dianggap sebagai salah satu tujuan barang Iran, dan diplomasi pemerintah ke-13 mampu membuka pintu Afrika, terutama bagian timur dengan gerbangnya di Kenya,".

Kepala kelompok persahabatan parlemen Iran dan Uganda juga mengatakan,"Jika kita dapat memasuki pasar 600 miliar dolar kawasan Afrika Timur, kita akan mendapat manfaat dari produk pertanian mereka di satu sisi, dan di sisi lain, kita akan mengekspor kemajuan teknologi Iran ke negara-negara tersebut,".

"Dimungkinkan untuk menggunakan kapasitas Iran dalam bentuk mengekspor layanan dan pengetahuan teknik, dan kesepakatan yang baik telah disepakati dalam hal ini," tegasnya.