Apakah Greenland akan Menjadi Venezuela Berikutnya?

Pars Today - Perdana Menteri Denmark menolak klaim baru Donald Trump tentang menguasai Greenland, dan menyerukan Washington untuk berhenti mengancam sekutu bersejarahnya.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dengan nada yang belum pernah terjadi sebelumnya dan blak-blakan menyebut klaim baru Donald Trump tentang "menguasai" Greenland "sama sekali tidak masuk akal" dan menyerukan Washington untuk berhenti mengancam sekutu bersejarahnya.

Reaksi tajam ini merupakan tanda kekhawatiran mendalam Kopenhagen dan ibu kota Eropa lainnya tentang perubahan mendasar dalam perilaku strategis Amerika Serikat. Perubahan yang telah mengambil dimensi yang lebih mengkhawatirkan setelah operasi militer AS di Venezuela dan penculikan Presiden Venezuela.

Klaim Trump tentang Greenland bukanlah isu baru. Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, ia telah berulang kali berbicara tentang "membeli" atau mencaplok wilayah otonom Denmark ini.

Namun, perbedaan dalam situasi saat ini adalah bahwa kali ini, kata-kata itu diucapkan dalam suasana di mana Amerika Serikat secara praktis telah menunjukkan bahwa mereka bersedia menggunakan intervensi militer langsung dan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara untuk mencapai tujuan geopolitiknya.

Dari perspektif Eropa, operasi militer di Caracas dan penculikan Nicolas Maduro telah menggeser garis merah dalam politik internasional kontemporer, dan ini telah mengangkat ancaman Trump terhadap Greenland dari tingkat "pernyataan kontroversial" ke tingkat "skenario yang mungkin terjadi".

Reaksi pemerintah Denmark dapat dipahami justru dalam konteks ini. Frederiksen membela kedaulatan nasional Denmark dengan menekankan bahwa "kontrol Amerika atas Greenland" tidak terpikirkan dan secara eksplisit berbicara tentang tatanan hukum internasional dan prinsip untuk tidak mengubah perbatasan dengan paksa.

Sikap ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih dalam di Eropa. Kekhawatiran tentang kembalinya logika imperialis kekuatan besar dan melemahnya aturan-aturan yang telah membentuk dasar keamanan benua Eropa setelah Perang Dunia II.

Sementara itu, pemerintah lokal Greenland berusaha menenangkan opini publik dan mencegah krisis berubah menjadi guncangan politik domestik. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyebut pesan dari istri seorang pejabat senior Gedung Putih, yang telah menerbitkan peta wilayah itu dengan warna bendera Amerika, sebagai "penghinaan" yang terang-terangan dan menekankan bahwa masa depan Greenland tidak ditentukan oleh pesan-pesan di media sosial.

Reaksi itu mencerminkan meningkatnya kepekaan masyarakat Greenland terhadap setiap pengabaian terhadap status hukum dan politik wilayah ini. Meskipun kecil dalam hal populasi, wilayah ini telah menjadi fokus persaingan antara kekuatan besar karena lokasi geopolitiknya dan sumber daya mineral yang vital.

Di tingkat Eropa, reaksi itu menyebar melampaui Denmark. Presiden Prancis Emmanuel Macron mencoba mengirimkan pesan yang jelas kepada Washington dengan menekankan dukungannya yang "tak tergoyahkan" terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Denmark. Eropa tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman untuk mengubah perbatasan.

Presiden Komisi Eropa juga menyatakan solidaritas dengan Denmark dan rakyat Greenland, dan berbicara tentang konsultasi berkelanjutan dengan sekutu dan mitra. Sebuah ungkapan diplomatik yang sebenarnya mencerminkan upaya Eropa untuk mencari respons kolektif dan terkoordinasi terhadap kebijakan Amerika Serikat yang tidak dapat diprediksi.

Yang mengkhawatirkan Eropa saat ini bukan hanya Greenland. Isu utamanya adalah pola perilaku baru di mana Amerika Serikat, sebagai sekutu tradisional Eropa, justru menjadi faktor ketidakstabilan.

Jika Venezuela dapat menjadi sasaran intervensi militer dengan alasan keamanan atau kepentingan ekonomi, jaminan apa yang ada bahwa logika yang sama tidak akan diterapkan pada wilayah lain, termasuk Arktik? Ini adalah pertanyaan yang sekarang diangkat secara serius di lembaga think tank Eropa.

Pada akhirnya, respons pemerintah Denmark dan pemerintah Eropa lainnya terhadap klaim Trump tentang Greenland lebih dari sekadar pembelaan wilayah, tetapi upaya untuk membela prinsip-prinsip dasar tatanan internasional. Eropa sangat menyadari bahwa diam dalam menghadapi klaim semacam itu dapat membuka jalan bagi normalisasi politik kekerasan.

Oleh karena itu, posisi terbaru Kopenhagen, Paris, dan Brussel harus dilihat sebagai bagian dari upaya Eropa yang lebih luas untuk mempertahankan stabilitas minimum dan supremasi hukum dalam sistem yang lebih rentan terhadap erosi daripada sebelumnya.(sl)