Peringatan Iran kepada AS terkait Intervensi Masa Depan Gaza

Presiden Republik Islam Iran, Sayid Ebrahim Raisi menekankan, keputusan terakit masa depan Jalur Gaza berada di tangan warga wilayah tersebut, dan intervensi AS di bidang ini pasti gagal.

Sayid Ebrahim Raisi Minggu (26/11/2023) sore dalam kontak telepon dengan sejawatnya dari Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan, "Rakyat Gaza harus memutuskan masa depan Gaza melalui Hamas, sebagai pemerintahan yang sah dan legal berdasarkan suara masyarakat di wilayah ini, dan Amerika tidak berhak ikut campur dan mengambil keputusan apa pun bagi rakyat Gaza."

Meskipun Senin (27/11/2023) adalah hari keempat dan terakhir dari perjanjian gencatan senjata sementara antara Hamas dan rezim Zionis, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam percakapan telepon dengan Presiden AS Joe Biden menekankan akan dimulainya kembali serangan di Jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir, tapi secara implisit menyambut baik perpanjangan gencatan senjata dengan imbalan pembebasan tahanan Zionis.

Sementara presiden AS dalam kontak tersebut mengklaim bahwa pembentukan dua negara sebagai solusi tunggal untuk menjamin keamanan jangka panjang bagi Zionis dan Palestina, dan Amerika Serikat tidak akan mundur untuk mencapai tujuan ini.

Meskipun otoritas Amerika dan Zionis, setelah operasi pejuang Hamas pada tanggal 7 Oktober dan serangan militer rezim Zionis di Jalur Gaza, menolak untuk membuat pernyataan yang tepat dan jelas tentang rencana mereka mengenai Gaza, namun dari ungkapan dan laporan media, dapat dibayangkan sejumlah ide dan opsi terkait masalah ini.

Pejabat Zionis mengatakan tidak berencana menduduki Jalur Gaza, tapi mereka mengatakan bahwa berlanjutnya pemerintahan Hamas setelah operasi 7 Oktober tidak lagi dapat diterima.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken terkait hal ini mengatakan, "Kita tidak lagi dapat kembali ke kondisi sebelumnya, yakni kekuasaan Hamas atas Jalur Gaza...Kami juga tidak dapat menyerahkan pengelolaan Jalur Gaza kepada Israel seperti yang diusulkan oleh Tel Aviv."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Amerika, sebagai penentu dan faktor utama di balik berlanjutnya serangan rezim Zionis di Gaza, sedang mempertimbangkan berbagai pilihan untuk masa depan kawasan ini; Pengambilalihan Jalur Gaza oleh Otoritas Palestina, pemerintahan sementara Jalur Gaza oleh PBB, pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Jalur Gaza, atau mempercayakan pengawasan Jalur Gaza kepada beberapa negara Arab yang menjadi sekutu Barat, termasuk beberapa opsi yang selama ini dibahas mengenai masa depan Gaza.

Poin penting yang ada dalam semua opsi ini adalah menyingkirkan Hamas dari kekuasaan dan mengabaikan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, sedangkan gerakan Hamas sebagai bagian dari poros perlawanan dan juga sebagai sebuah pemikiran yang mengakar, tidak mungkin pudar, dan setelah perang di Jalur Gaza, popularitas gerakan ini pun semakin meningkat. Survei pusat penelitian "Awrad", yang hasilnya dipublikasikan oleh saluran Zionis 12, menunjukkan bahwa akibat perang, dukungan terhadap Hamas selain di Gaza, kini berada pada tingkat yang tinggi di Tepi Barat dan 90 persen responden dalam survei ini menyatakan bahwa mereka mendukung gerakan ini.

Faktanya adalah bahwa orang-orang Palestina telah sampai pada kesimpulan dalam tujuh dekade terakhir bahwa tidak ada jalan lain selain berperang melawan penjajah Zionis; Perundingan dan upaya perdamaian selama bertahun-tahun, yang berujung pada kesepakatan di Camp David dan Oslo, belum membuahkan hasil apa pun bagi rakyat Palestina, karena tidak hanya menghilangkan hak untuk menentukan nasib sendiri, namun juga menyebabkan Zionis terus melanjutkan upaya ekspansionisme dan kejahatan mereka.

Oleh karena itu, presiden Iran selain mendukung muqawama Palestina untuk merebut kembali tanah air mereka, dan juga menyatakan legalitas pemerintahan Hamas di Gaza yang berkuasa melalui suara rakyat, juga menilai segala bentuk intervensi AS terkait masa depan Gaza sebagai kelanjutan kejahatan negara ini terhadap hak bangsa Palestina. (MF)