Araghchi: Pertemuan DK-PBB Tidak Bisa Tutupi Kejahatan AS di Iran

Parstoday- Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dalam percakapan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, "Peran langsung rezim Zionis dalam mempersenjatai dan mengorganisir teroris bersenjata dan mendukung mereka oleh Amerika Serikat sudah jelas."

Pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai perkembangan terkini di Iran diadakan di markas besar PBB di New York pada Kamis, 15 Januari waktu setempat atas permintaan Amerika Serikat. Dalam beberapa hari terakhir, Presiden AS Donald Trump dan pejabat Amerika lainnya mengambil sikap intervensionis terhadap perkembangan internal Iran.

Menurut laporan ISNA, Sayid Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dalam percakapan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis (15/01) malam mengemukakan, "Kejahatan keji yang dilakukan terhadap pasukan polisi dan masyarakat biasa, membunuh anak-anak dan perempuan, membakar orang, menyerang rumah sakit dan pusat kesehatan, membakar sejumlah besar ambulans dan truk pemadam kebakaran, menghancurkan masjid dan pusat kebudayaan, mengikuti contoh terorisme ISIS dan kami menuntut agar kejahatan ini dikutuk oleh PBB."

Araghchi menambahkan, "Tindakan Amerika mengadakan pertemuan Dewan Keamanan PBB dengan dalih menangani perkembangan internal Iran adalah upaya melarikan diri."

Menlu Iran menyatakan bahwa pemerintah Amerika, yang bertanggung jawab atas pembunuhan ribuan warga Iran dengan menjatuhkan sanksi kejam terhadap bangsa Iran dan keterlibatan rezim Zionis dalam agresi militer terhadap Iran, dan selama kerusuhan baru-baru ini, telah menyebabkan pembunuhan ratusan warga Iran oleh teroris bersenjata, tidak dapat menutupi kejahatannya dengan mengadakan pertemuan Dewan Keamanan.

Araghchi menekankan, "Partai-partai yang memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan merupakan kaki tangan rezim Zionis dalam genosida terhadap warga Palestina, tidak memiliki kredibilitas dan posisi untuk berpura-pura bersimpati dengan rakyat Iran."

Dalam percakapan telepon itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengacu pada pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh semua pemerintah, menolak segala campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, termasuk intervensi militer, dan menekankan perlunya menghormati prinsip-prinsip Piagam PBB, khususnya prinsip pelarangan penggunaan dan ancaman kekerasan.(sl)