Menlu Iran Respon Pernyataan Interventif Menhan AS

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran mereaksi pernyataan interventif para pejabat Amerika Serikat yang bertentangan dengan pirnsip dan peraturan internasional mengenai perlunya perubahan dalam pemerintahan Republik Islam.

Mohammad Javad Zarif dalam pertemuan lembaga think tank Dewan Hubungan Luar Negeri AS di New York pada Senin (17/7/2017) malam mengatakan, "Anda jangan menipu diri sendiri; tidak mungkin untuk mengubah pemerintahan di Iran."

Statemen tersebut merupakan reaksi terhadap pernyataan James Mattis, Menteri Pertahanan AS kepada Daily Caller, di mana Mattis  mengatakan  bahwa untuk terjalinnya hubungan bilateral yang positif antara Washington dan Tehran, maka diperlukan untuk mengubah pemerintahan di Iran.

Zarif menambahkan, AS tidak mengambil pelajaran di masa lalu dan upaya negara ini untuk mengubah pemerintahan di Iran akan selalu gagal, sebab legitimasi dan kekuatan pemerintahan Republik Islam Iran berasal dari rakyat negara ini.

Menlu Iran lebih lanjut menyinggung kebijakan AS untuk mengubah pemerintahan di negaranya yang selalu menjadi agenda Gedung Putih sejak kemenangan Revolusi Islam di Iran.

"Rakyat Republik Islam Iran –dalam pemilu presiden di negara mereka baru-baru ini– berdiri mengantri selama lebih dari 10 jam untuk memberikan suaranya," ujarnya.

Zarif menegaskan, tidak ada negara manapun di kawasan yang memiliki demokrasi seperti di Iran.

Ia juga menyebut sanksi-sanksi AS terhadap program damai nuklir Iran sebagai tidak efektif. Menurutnya, Washington harus mengubah kebijakannya terkait dengan sanksi.

"AS ketika mulai menerapkan sanksi terhadap Republik Islam Iran, negara ini hanya memiliki 200 sentrifugal, namun pasca sanksi dan di masa perundingan nuklir, jumlah sentrifugal Republik Islam Iran mencapai 20.000 sentrifugal," ungkapnya.

Di bagian lain pernyatannya, Menlu Iran menyinggung krisis Yaman. Ia menuturkan, tidak ada yang diuntungkan atas kelanjutan konflik di Yaman, dan tidak seharusnya negara-negara di kawasan saling bermusuhan.

"Penyelesaian krisis Yaman bisa menjadi dasar kerjasama antara Republik Islam Iran dan Arab Saudi," pungkasnya.

Agresi militer Arab Saudi dan sekutunya ke Yaman yang memperoleh lampu hijau dari Amerika Serikat dimulai sejak tanggal 26 Maret 2015. Invasi militer ini telah merenggut  lebih dari 12.000 orang terutama anak-anak dan melukai belasan ribu lainnya.

Agresi militer Arab Saudi ke Yaman juga menyebabkan kehancuran infrastruktur penting Yaman seperti rumah sakit, sekolah, bandara, pelabuhan, pabrik dan fasilitas publik lainnya. Yaman saat ini juga diblokade dari darat, laut dan udara oleh pasukan agresor sehingga menambah penderitaan rakyat di negara ini. (RA)