Terorisme Menurut Pandangan GNB
Duta Besar Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, Gerakan Non-Blok (GNB) mengecam segala bentuk terorisme dalam semua bentuknya dan menilainya sebagai pelanggaran terhadap hukum-hukum internasional dan kemanusiaan.
Gholamali Khoshroo mengatakan hal itu dalam pertemuan Komite Hukum Majelis Umum PBB di New York pada Senin, 2 Oktober 2017 ketika mewakili GNB. Pertemuan ini mengusung tema "Langkah-langkah untuk Menghapus Terorisme."
Ia menambahkan, GNB mengecam segala bentuk ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap anggota gerakan ini dengan dalih memerangi terorisme dan menegaskan pentingnya pemberantasan efektif terhadap fenomena buruk ini.
Khoshroo menegaskan, semua pemerintah harus melaksanakan tugas hukum dan internasional mereka dalam menangani terorisme dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan termasuk menangkap dan mengekstradisi para pelaku terorisme, serta menghindari segala bentuk dukungan kepada aktivitas para teroris di negara-negara lainnya.
Pengakuan sejumlah pejabat Amerika Serikat terkait pembentukan dan dukungan negara ini kepada kelompok-kelompok teroris seperti Daesh membenarkan fakta tersebut. Para pejabat AS lebih baik berpikir agar sejumlah negara sekutunya di kawasan menghentikan dukungan finansial, intelektual dan senjata kepada kelompok-kelompok teroris ketimbang melontarkan tuduhan palsu terhadap Iran dan melanjutkan kebijakan gagalnya dalam memperalat terorisme untuk meraih tujuan dan ambisi mereka.
Kebijakan standar ganda AS dan Barat dapat dilihat dalam banyak kasus di berbagai titik dunia. Penjualan berbagai jenis senjata terlarang negara-negara Barat kepada rezim-rezim pendukung teroris seperti rezim Zionis Israel dan rezim Al Saud serta kinerja mereka di Suriah, Yaman, Irak dan Afghanistan –yang telah menyebabkan ribuan perempuan dan anak-anak serta orang-orang tak berdosa tewas– merupakan contoh nyata dari kebijakan tersebut.
Beau Grosscup, Profesor Ekonomi Politik dari Universitas California mengatakan, AS "memegang" kepemilikan kata teror dan menggunakannya untuk kepentingan negara ini. Ia dalam seminar di Tehran yang mengusung tema "Amerika, HAM dan Wacana Dominasi" pada Juli 2017 menuturkan, jika dengan melabeli terorisme belum bisa mencapai tujuan-tujuannya, AS akan berusaha menutupi persoalan dengan perang.
Anthony James Hall, Dosen Riset Globalisasi dari Universitas Lethbridge Kanada menilai pengintensifan perang sebagai contoh sempurna dari terorisme. Ia mengatakan, pengobaran perang bukan "obat pasti" dan kemenangan dalam menghadapi terorisme.
Grosscup,. Sosiolog Amerika mengatakan, AS berusaha mendefinisikan konsep terorisme untuk kepentingannya. Ia menambahkan, perang AS terhadap terorisme adalah makna sebenarnya untuk lari dari tema terorisme.
Sayangnya, banyak peristiwa pahit terjadi setiap hari di berbagai belahan dunia dengan dalih memerangi terorisme, di mana fenomena ini adalah dampak dari kebijakan standar ganda Barat dan penyembunyian tujuan-tujuan politis di bawah kedok pemberantasan terorisme.
Dengan demikian, tantangan utama pemberantasan terorisme adalah kurangnya persyaratan dan komitmen internasional untuk melakukannya sehingga hal ini justru memperluas terorisme di dunia. Tantangan lainnya adalah adanya hambatan untuk implementasi konvensi-konvensi internasional tentang pemberantasan terorisme.
Hari ini, para teroris telah berubah menjadi "aktor dan agen" internasional dan dalam siklus berbahaya ini, terorisme telah berubah dari ancaman nasional menjadi sebuah ancaman internasional dan global. Pandangan yang lebih mendalam terkait masalah ini dapat dipahami bahwa dalam budaya politik Barat terutama AS, dukungan kepada kelompok-kelompok teroris telah berubah menjadi sarana untuk mencapai tujuan dominasi mereka. (RA)
