Perang Psikologis AS terhadap Iran dan Irak

Pemerintah Amerika Serikat memulai babak baru gerakan anti-Republik Islam Iran dan intervensi terhadap urusan internal di kawasan Asia Barat. Washington melancarkan perang psikologis terhadap hubungan antara Tehran dan Baghdad.

Selama setahun terakhir, AS meningkatkan kebijakan dan langkah anti-Republik Islam Iran. Pada tanggal 8 Mei 2018, Amerika secara sepihak keluar dari perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama) untuk menekan Iran.

Setelah itu, dalam dua tahap, yaitu 90 dan 180 hari, AS memulihkan sanksi-sansi terhadap Republik Islam, dan pada April 2019, Washington memasukkan nama Garda Revolusi Islam Iran (IRGC/Pasdaran) ke dalam daftar organisasi teroris.

Tidak hanya itu, AS juga tidak memperpanjang pengecualian sanksi terhadap delapan eksportir utama minyak Iran, dan menghapus sejumlah pengecualian di bidang nuklir negara ini. Keputusan-keputusan tersebut merupakan langkah anti-Iran yang dilakukan secara langsung.

Sejumlah langkah juga secara tidak langsung menarget para pemain regional dan negara-negara sekutu Republik Islam Iran termasuk Irak. Para pejabat Washington berusaha melakukan sabotase untuk merusak hubungan Tehran dengan Baghdad, namun upaya ini hingga sekarang gagal.

Pada babak baru gerakan anti-Iran, AS melancarkan perang psikologis terhadap Iran dan menggambarkan seakan-akan perkembangan sedang mengarah pada perang militer dengan negara ini. Di antara perang urat saraf itu adalah pernyataan Kemenlu AS untuk menarik para staf yang "tidak penting" dari kedutaan besarnya di Baghdad dan dari konsulatnya di Erbil sebagai bentuk antisipasi kemungkinan terjadinya perang dan serangan sekutu Iran.

Ali Jabbar, anggota Komite Keamanan dan Pertahanan di Parlemen Irak mengatakan deklarasi secara tidak langsung mengenai perang melawan Iran dan provokasi terhadap Republik Islam dengan perang media dan perang psikologis adalah di antara tujuan Washington atas langah tersebut.

Washington berusaha menciptakan suasana di kalangan media agar anti-pemerintah Irak melalui penarikan warganya dari negara ini dan menciptakan opini bahwa Baghdad tidak mampu mengontrol sejumlah kelompok yang berafiliasi dengan al-Hashd al-Shaabi.

Padahal, yang sebenarnya, tujuan utama langkah AS melancarkan peran urat saraf terhadap Iran dan tekanan terhadap pemerintah Irak itu adalah untuk membatasi al-Hashd al-Shaabi.

Langkah lain yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir ini adalah wawancara mantan Perdana Menteri Irak Iyad Allawi, yang mengindikasikan wawancara ini telah terkoordinasi dengan pemerintah Washington dalam konteks langkah anti-Iran.

Allawi dalam wawancara live dengan jaringan televisi al-Sharqiya Irak mengklaim para pejabat AS telah membertahunya bahwa dinas intelijen rezim Zionis Israel telah memantau tempat-tempat peluncur rudal balistik yang ada di Iran, Suriah dan Jalur Gaza yang diarahkan ke negara-negara Arab Teluk Persia.

Pernyataan Allawi itu menunjukkan bahwa AS tampaknya telah putus asa untuk memanfaatkan para pejabat Irak yang berkuasa untuk mencapai tujuan-tujuan anti-Iran, sehingga Washington terpaksa memanfaatkan orang-orang yang tidak memiliki posisi politik apapun di negara Arab itu.

Salah al-Bardawil, anggota Biro Politik Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas) mereaksi klaim Allawi dan menyebutnya sebagai dikte dari "para sutradara Zionis" terhadap mantan PM Irak ini tentang rudal-rudal Hamas. (RA)