Cara Lain AS Menghadang Langkah Iran
Perjanjian nuklir Iran dan Kelompok 5+1 yang dilaksanakan Januari lalu, telah menyebabkan penghapusan sanksi yang diterapkan dengan alasan program nuklir Republik Islam.
Para pejabat Amerika Serikat juga mengaku tidak ada hambatan untuk mengangkat sanksi, tapi tindakan dan langkah yang diambil oleh lembaga-lembaga AS bertentangan dengan pengakuan mereka.
Kongres AS terus mencari cara untuk menciptakan gangguan dalam pelaksanaan perjanjian nuklir. Televisi Fox News dalam laporannya, Selasa (3/5/2016) menyatakan tiga anggota Kongres AS mengirim surat kepada perusahaan Boeing untuk menyampaikan bahwa segala bentuk kontrak dengan Iran akan memperkuat negara itu dalam mendukung terorisme.
Dalam suratnya itu, mereka mengklaim bahwa pesawat produksi Amerika di Iran kemungkinan akan disulap menjadi "pesawat tempur."
Surat yang dikirim kepada CEO Boeing, Dennis Muilenburg, meminta perusahaan itu untuk menahan diri dari kesepakatan dengan Tehran untuk memasok pesawat dan layanan lainnya.
Berdasarkan panduan penghapusan sanksi, maskapai penerbangan Iran telah dikeluarkan dari daftar sanksi Dapartemen Keuangan AS. Menurut butir-butir perjanjian nuklir, penjualan pesawat sipil ke Iran tidak dilarang.
Boeing tentu saja bukan satu-satunya perusahaan yang ingin menikmati keuntungan dari pasar Iran, tapi perusahaan-perusahaan lain juga sedang berlomba untuk memanfaatkan peluang bisnis dengan Tehran.
Tehran berkali-kali mengumumkan bahwa AS tidak berada dalam prioritas Iran meskipun perusahaan-perusahaan Amerika berminat untuk terlibat bisnis dan masuk ke pasar Iran.
Salah satu poin penting yang ditekankan Iran di sektor bisnis adalah memperhatikan perilaku politik negara-negara lain di masa lalu dan tingkat kepercayaan kepada mereka. Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayid Ali Khamenei dalam pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye di Tehran, menegaskan bahwa kesepahaman dan kontrak kerjasama tidak boleh terpengaruh oleh faktor luar dan ini menjadi salah satu kewajiban dasar dalam kerjasama perdagangan Iran dengan negara-negara lain.
Jelas bahwa semua sabotase itu bukan karena ada hambatan dalam undang-undang AS atau kekhwatiran tentang hak asasi manusia dan terorisme, tapi tujuannya adalah bagaimana bisa mempertahankan kampanye hitam terhadap Iran.
Salah satu klaim AS adalah bahwa Iran telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dengan melakukan uji coba ruda balistik. Sebelumnya, sebuah pengadilan di AS dalam putusan yang melanggar konvensi internasional, memerintahkan penyitaan sebuah rekening bank milik Iran.
Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa pengadilan di negara itu dapat menggunakan aset Iran yang diblokir sebagai uang kompensasi untuk keluarga korban marinir Amerika, yang tewas dalam pemboman Beirut pada tahun 1983.
Makar terbaru AS berhubungan dengan penyerahan sebuah draft resolusi oleh Randy Forbes, wakil Partai Republik dari Virginia di Kongres. Rancangan itu mengklaim bahwa latihan militer Iran di perairan Teluk Persia dengan cara yang menimbulkan ketegangan, telah menggerogoti stabilitas kawasan, meningkatkan eskalasi bahaya yang tidak perlu, dan menambah risiko bagi personel Angkatan Bersenjata AS di luar negeri.
Draft resolusi ini meminta pemerintah AS untuk mengambil tindakan tegas terhadap apa yang disebut perilaku berbahaya Iran.
Perilaku AS lebih mirip dengan sebuah gejala penyakit, tapi pada dasarnya mengungkap karakter asli para politisi negara itu. Para pejabat AS tampaknya sudah kecanduan dalam melontarkan tudingan-tudingan tak berdasar terhadap Iran. (RM)
