Iran Aktualita, 22 Agustus 2020

Dinamika Iran selama sepekan terakhir diwarnia sejumlah isu penting di antaranya Presiden Iran sebut AS lakukan kejahatan paling keji terhadap bangsa Iran.

Selain itu, ada isu lainnya seperti sikap menlu Iran menanggapi rencana pengaktifan mekanisme snapback oleh AS, respon Bagheri terhadap normalisasi hubungan UEA dan Israel, Zaris sebut era adidaya AS telah berakhir, statemen menteri perminyakan Iran soal kapal yang dirampas AS, Menhan Hatami sebut Iran tidak memiliki masalah produksi senjata strategis, Ayatullah Taskhiri meninggal dunia dan berbagai isu lainnya.

Rouhani: Trump Lakukan Kejahatan paling Keji terhadap Bangsa Iran

Presiden Republik Islam Iran menyebut pemerintah Amerika arogan dan pelanggar hukum internasional serta mengatakan, presiden Amerika saat ini melakukan kejahatan paling buruk dan terkeji terhadap bangsa Iran.

Hassan Rouhani Ahad (16/8/2020) sore di sidang kabinet setelah laporan menlu terkait kegagalan memalukan AS untuk meratifikasi resolusi perpanjangan sanksi senjata Iran mengatan, Donald Trump dengan keluar dari JCPOA dan menjatuhkan sanksi ilegal, bukan saja melanggar hak bangsa Iran, tapi juga melanggar kesucian perjanjian dan pakta bersama dengan sejumlah negara.

Resolusi usulan Amerika untuk memperpanjang sanksi senjata Iran digelar Jumat sore gagal diratifikasi setelah resolusi ini mendapat 11 suara abstain, dua setuju dan dua menolak.

Rouhani seraya mengisyaratkan sejumlah kejahatan Amerika menambahkan, pemerintah Amerika dengan sewenang-wenang meneror Syahid Qassem Soleimani dan mengaku bertanggung jawab atasnya.

Syahid Soleimani, komandan pasukan Quds IRGC yang berkunjung ke Irak atas undangan resmi pejabat negara ini pada 3 Januari 2020 bersama Abu Mahdi al-Muhandis dan delapan orang lainnya gugur syahid dalam sebuah serangan udara pasukan Amerika Serikat di dekat bandara udara Baghdad.

Zarif: Sikap AS Manfaatkan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tak Berdasar

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menekankan bahwa pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa oleh Amerika Serikat yang tertera di resolusi 2231 Dewan Keamanan tidak berdasar.

Seperti dilaporkan IRNA, Zarif Ahad (16/8/2020) malam di akun Twitternya menulis, hari ini Bolton mengulang apa yang ia suarakan pada 8 Mei 2020 ketika ia masih menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Amerika.

" Setidaknya Bolton memiliki suara yang stabil, suatu sifat yang kurang, terutama di pemerintahan AS," tambah Zarif.

Di cuitannya, Zarif menekankan, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang tercantum di resolusi 2231 Dewan Keamanan oleh Amerika tidak berdasar.

John Bolton, penasihat keamanan nasional Amerika hari Ahad di sebuah artikelnya yang dimuat Koran Wall Street Journal menulis bahwa pemerintahan Donald Trump berencana memulihkan sanksi terhadap Iran dengan bersandar pada paragraf 11 resolusi 2231 Dewan Keamanan.

"Para pendukung kesepakatan ini berdalih bahwa ketika Washington keluar dari JCPOA maka AS tidak berhak mengaktifkan butir tersebut. Mereka benar," papar Bolton.

Jumat (14/8/2020) sore waktu New York, melalui voting anggota Dewan Keamanan terkait resolusi usulan Amerika untuk memperpanjang sanksi senjata terhadap Iran terbukti bahwa resolusi ini hanya meraih dua suara setuju dan Amerika gagal di aksinya melawan Iran.

Bagheri: UEA Harus Pertimbangkan Kembali Hubungannya dengan Rezim Zionis

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Iran mengatakan, "Uni Emirat Arab harus mempertimbangkan kembali hubungannya dengan rezim Zionis dan tidak melanjutkan jalur yang merugikan keamanan kawasan."

Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, pada hari Minggu (16/08/2020) dalam pertemuan "Komandan Angkatan Bersenjata dan Manajer Media Nasional" di Tehran, mengacu pada perkembangan terbaru di wilayah tersebut dan kesepakatan antara Abu Dhabi dan Tel Aviv untuk menormalkan hubungan menjelaskan, "Hari ini, pada saat semua orang bebas di dunia mengungkapkan kebencian dan menghindari membangun hubungan dan persahabatan dengan rezim Zionis, salah satu tetangga Republik Islam tanpa malu-malu menyatakan hubungannya dengan rezim pembunuhan anak, yang sangat disayangkan."

Jenderal Bagheri menyatakan bahwa rezim Zionis, tanpa memperhatikan nilai-nilai agama Yahudi, tidak menghindar dari penindasan di dunia Islam dan bahkan dengan rakyatnya sendiri.

"Bagi Uni Emirat Arab, sebagai negara Arab dan Muslim, hubungan seperti itu sama sekali tidak dapat diterima untuk membangun hubungan politik dan ekonomi dengan rezim yang menodai kiblat Muslim pertama, yang menggusur dan membunuh rakyat Palestina, dan untuk mengumumkannya di depan umum," ungkap Mayjen Bagheri.

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran menekankan bahwa pendekatan Republik Islam ke UEA pasti akan berubah secara fundamental, seraya menambahkan, "Jika sesuatu terjadi di kawasan Teluk Persia dan keamanan nasional Republik Islam bermasalah, sekalipun sedikit, maka  Angkatan Bersenjata Iran akan melihatnya melalui UEA dan tidak akan mentolerir."

Zarif: Era Adidaya AS sudah Berakhir

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran mengatakan, kesalahan perhitungan menunjukkan bahwa era superpower Amerika Serikat sudah berakhir dan JCPOA mengalahkan Washington.

Seperti dilaporkan IRNA, Mohammad Javad Zarif Senin (17/8/2020) malam dalam sebuah wawancara televisi menambahkan, Amerika sejak 17 tahun lalu membuat kesalahan perhitungan dan hal ini merupakan salah satu kasus paling jarang di mana Eropa tidak mengiringi Amerika.

Seraya menjelaskan bahwa Amerika senantiasa berusaha melanjutkan sanksi senjata terhadap Iran, Zarif menandaskan, Amerika di kasus ini mengalami kegagalan karena alasan terpenting adalah kebijakan keliru Gedung Putih yang dimulai sejak Donald Trump berkuasa dengan keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA.

"Kesalahan perhitungan Amerika dimulai sejak dua tahun lalu dan Deplu negara ini dalam sebuah kampanye mengejar sanksi senjata terhadap Iran dan mereka banyak menebar agitasi di kasus ini," papar Zarif.

Zarif menekankan, Amerika berada dalam masalah ketika resolusi ini gagal diratifikasi di Dewan Keamanan, sementara mereka sendiri tidak memahami bahwa kondisi dunia telah berubah dan senantiasa negara ini bergerak berseberangan dengan masyarakat dunia.

Menlu Iran juga memaparkan bahwa era adikuasa Amerika di dunia telah usai dan mengungkapkan, Amerika melalui berbagai program dan rencananya berpikir mampu meraih dukungan di Dewan Keamanan, namun gagal dan bahkan negara-negara Eropa tidak memberi suara mendukung untuk resolusi ini.

Resolusi usulan Amerika untuk memperpanjang sanksi senjata terhadap Iran digelar Jumat (14/8/2020) sore waktu setempat dan resolusi ini gagal diratifikasi dengan 11 suara abstain, dua setuju dan dua menolak.

Anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang memberi suara abstain atau menolak terhadap resolusi AS anti Iran menilai dukungan terhadap JCPOA dan langkah ilegal Amerika sebagai alasan suara mereka.

Zanganeh: Kapal dan Muatan yang Disandera AS Bukan Milik Iran

Menanggapi klaim AS bahwa kapal tanker minyak Iran disita, menteri perminyakan Iran mengatakan bahwa AS telah membuat klaim ini dengan tujuan untuk mencapai kemenangan bagi dirinya sendiri, sementara kapal dan muatannya bukan milik Iran.

Bijan Zangeneh, Menteri Perminyakan Iran hari Senin (17/08/2020) menjelaskan, "Pengiriman ini termasuk bensin Iran, yang dijual ke Venezuela dalam bentuk FOB dan biayanya telah dibayarkan. Pada dasarnya, Amerika Serikat telah menyita properti Venezuela."

Free On Board (FOB) dikenal sebagai kondisi penyerahan barang yang sudah disepakati antara penjual (eksportir) dengan pembeli (importir) dimana penetapan harga yang dihitung berdasarkan pada nilai barang ditambah semua biaya sampai barang tiba di atas kapal (on board).

Biaya-biaya yang ditanggung penjual meliputi biaya bea atau pajak ekspor, biaya angkut dari gudang ke pelabuhan, biaya muat dari pelabuhan ke atas kapal, dan biaya menyusun komoditi di atas kapal. Sedangkan pembeli menanggung biaya seperti asuransi, bongkar muat di pelabuhan yang dituju, serta biaya angkut sampai komoditi dibawa ke dalam gudang.

Amerika Serikat telah mengklaim bahwa empat kapal tanker minyak milik Republik Islam telah disita bersamaan dengan kegagalan Dewan Keamanan untuk memperpanjang sanksi terhadap Iran.

Sebelumnya, Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani, menyebut rencana bohong AS ini untuk menutupi terhinanya Washington di Dewan Keamanan.

Resolusi AS yang diusulkan untuk memperpanjang embargo senjata Iran ditolak Jumat malam lalu (14/08) dengan 11 suara abstain, dua mendukung Amerika Serikat dan Republik Dominika, dan dua menentang oleh Rusia dan Cina.

Brigjen Hatami: Iran Tidak Punya Masalah Memproduksi Senjata Strategis

Menteri Pertahanan Republik Islam Iran mengatakan, dengan adanya berbagai infrastruktur, Iran tidak kesulitan memproduksi senjata strategis.

Brigadir Jendral Amir Hatami, Menteri Pertahanan Iran hari Selasa (18/08/2020), setelah anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran mengunjungi pameran pencapaian pertahanan Kementerian Pertahanan, dalam pertemuan dengan mereka, menekankan, "Kementerian Pertahanan Iran tetap akan melanjutkan penguatan keamanan nasional dan mempertahankan kekuatan pencegahan dengan baik di jalannya."

Merujuk pada kapasitas dan infrastruktur yang ada Kementerian Pertahanan Iran dalam memenuhi kebutuhan pertahanan negara, Brigjen Hatami menyatakan, "Kementerian Pertahanan Iran siap membantu sektor ekonomi dan sipil negara dengan pengetahuan pertahanannya di tahun yang disebut Lonjakan Produksi."

Hojjatul Islam wal Muslimin Mojtaba Zonnour, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran dalam pertemuan ini mengatakan, "Dalam pembahasan siber dan perang elektronik, rudal, perang darat, laut dan udara, berbagai pekerjaan telah dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan pencegahan Iran."

Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran juga menunjuk pada pencapaian industri pertahanan Iran di bidang bioterorisme dan perang modern seraya menjelaskan bahwa sanksi telah menyebabkan pertumbuhan, kemajuan realisasi slogan "Kami Bisa" di industri pertahanan Iran.

Ayatullah Mohammad Ali Taskhiri Meninggal Dunia

Ayatullah Mohammad Ali Taskhiri, Ketua Dewan Tinggi Forum Pendekatan Antarmazhab Islam dan Penasihat Rahbar urusan Dunia Islam setelah dirawat di sebuah rumah sakit di Tehran akibat penyakit jantung yang dideritanya meninggal dunia pada hari Selasa (18/08/2020) di usia 76 tahun.

Ayatullah Mohammad Ali Taskhiri lahir di Najaf Asyraf pada tahun 1944 di sebuah keluarga yang religius dan di samping pendidikan dasar, menengah dan universitas (di Fakultas Fikih Najaf Asyraf), ia menyelesaikan pendidikan hauzah ilmiah hingga tingkat ijtihad di Najaf Asyraf. Ayatullah Taskhiri sempat belajar kepada para ulama besar seperti Ayatullah Sayid Muhammad Baqir Sadr, Ayatullah Khu'i, Ayatullah Sayid Muhammad Taqi Hakim dan Ayatullah Syeikh Javad Tabrizi.

Ayatullah Taskhiri kemudian melanjutkan kegiatan ilmiahnya sejak tahun 1971 di Hauzah Ilmiah Qom, Iran.

Ayatollah Taskhiri adalah salah satu tokoh ilmiah dan budaya dunia Islam yang selalu berusaha memperkenalkan Syiah dengan benar dan menciptakan pemahaman dan empati di antara umat Islam dan memberikan layanan berharga bagi Islam dan Syiah di bidang ini.

Partisipasi dalam puluhan konferensi ilmiah di berbagai negara sebagai penyelenggara, anggota dewan atau tamu, keanggotaan dalam dewan pengawas dan dewan tinggi beberapa pusat akademik dan asosiasi ilmiah di Iran dan negara lain serta mengajar di berbagai pusat ilmiah, di antara kegiatan efektif Ayatullah Takhiri di bidang ilmu pengetahuan dan budaya.

Ia juga memiliki peran terpuji dalam Forum Fikih Islam Islam di Jeddah (berafiliasi dengan Organisasi Kerja Sama Islam) sejak 1983 sebagai satu-satunya perwakilan resmi Syiah Imamiyah dalam membangun dan mempromosikan prinsip-prinsip yurisprudensi Syiah.

Selama 20 tahun terakhir, Ayatullah Takhiri telah menjadi ketua Islamic Culture and Relations Organization Iran, Ketua Bagian Internasional dari Kantor Pemimpin Besar Revolusi Islam dan Sekretaris Jenderal Forum Pendekatan antar-Mazhab Islam serta Ketua Dewan Pembina Pusat Kajian dan Riset Agama dan Mazhab.

Ulama Islam ini juga telah menghasilkan puluhan buku dan makalah yang telah diterbitkan.