Surat Iran Kepada Sekjen dan Ketua Dewan Keamanan PBB

Dalam sepucuk surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Ketua Dewan Keamanan, duta besar Iran dan perwakilan tetap untuk PBB menekankan bahwa klaim AS bahwa pengembalian sanksi yang telah dibatalkan oleh resolusi 2231 tidak memiliki dampak hukum, tidak valid dan tidak efektif.

Majid Takht-Ravanchi, Duta Besar dan Wakil Tetap Iran di PBB Sabtu (19/09/2020) malam dalam surat ini mengingatkan, tidak ada satu pun dari anggota Dewan Keamanan PBB dalam menanggapi tindakan AS bukan hanya tidakmenerima kewenangan negara ini untuk mengaktifkan proses pengembalian sanksi masa lalu, tetapi juga melalui surat individu atau gabungan kepada ketua Dewan Keamanan, 13 anggota badan ini dengan tegas menolak keabsahan dan penerimaan dari surat AS.

Takht-Ravanchi merujuk pada komentar serupa yang dibuat oleh mayoritas anggota Dewan Keamanan pada sidang Dewan Keamanan pada 25 Agustus, surat 20 Agustus dari kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa dan koordinator JCPOA, serta pernyataan Komisi Bersama JCPOA pada 1 September. Pernyataan dan surat telah memperjelas bahwa Amerika Serikat bukan anggota JCPOA dan tidak akan dapat memulai proses pemulihan sanksi PBB sebelumnya.

Wakil Tetap Iran untuk PBB, dalam surat yang akan didaftarkan dan diterbitkan sebagai dokumen Dewan Keamanan, menyatakan bahwa tujuan Amerika Serikat adalah penghapusan JCPOA secara lengkap dan strateginya untuk mencapai tujuan ini adalah menciptakan kompleksitas hukum melalui penyajian interpretasi sepihak yang sewenang-wenang dan argumen semi hukum.

Takht-Ravanchi mencatat bahwa Iran yakin bahwa anggota Dewan Keamanan akan sekali lagi menentang upaya AS untuk menyalahgunakan dewan dan merusak otoritas dan kredibilitasnya.

Amerika Serikat, yang menarik diri dari JCPOA pada 8 Mei 2018, mengeluarkan pernyataan kepada Dewan Keamanan PBB pada 20 Agustus 2020, menuduh adanya pelanggaran mendasar terhadap JCPOA oleh Iran, dan mengklaim pengembalian otomatis sanksi internasional terhadap Iran mulai 20 September 2020.