Pars Today

Misi ini akan membawa sejumlah isu terkait aturan dan rencana kebijakan UE yang dapat mengancam keberlanjutan minyak sawit Indonesia dan Malaysia.

 

Mulai dari aturan anti-deforestasi yang juga akan mengancam ekspor kopi, kakao, sapi, kayu, karet, kedelai, juga cokelat dan produk hilir konsumsi turunan minyak sawit. Sampai rencana aturan mencegah greenwashing atau klaim pemenuhan industri hijau, sampai soal tenaga kerja paksa.

 

"Ini joint mission pemerintah Indonesia dan Malaysia. Untuk menyampaikan sikap Indonesia dan Malaysia melalui CPOPC terkait EUDR (EU Deforestation Regulation/ UU Deforestasi Uni Eropa)," kata Ketua bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan, Jumat (26/5/2023).

 

Seperti diketahui, Indonesia adalah produsen terbesar minyak sawit dunia, disusul Malaysia di posisi kedua.

 

"Ada beberapa isu yang akan disampaikan, terkait sikap Indonesia dan Malaysia melalui CPOPC, yaitu EUDR. Intinya kita sebenarnya lewat CPOPC meminta beberapa isu terkait kategorisasi high risk, low risk, dan neutral country. Kita meminta jangan diberlakukan unilateral dan kita dimasukkan ke dalam low risk," ungkap Fadhil.

 

Selain itu, kata dia, meminta UE mengakui sistem sertifikasi berkelanjutan dan ketertelusuran milik Indonesia maupun Malaysia.

 

"Berikutnya, supaya kita small holder dikecualikan, lalu mengakui ISPO dan MSPO," katanya.

 

"Juga ada juga rencana regulasi oleh UE, soal forced labour," katanya.

 

Fadhil mengatakan, langkah UE ini bisa dikategorikan sebai restriksi atau hambatan perdagangan.

 

Agenda Misi Bersama

 

Delegasi Indonesia akan dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sedangkan Malaysia rencananya oleh Deputy Prime Minister/Minister for Plantation and Commodities Malaysia H.E. Dato' Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof.

 

"Sehubungan perkembangan terkini Peraturan Deforestasi UE (EUDR) yang akan berdampak negatif terhadap industri kelapa sawit dan mengecualikan petani kecil dari rantai pasokan, CPOPC (Dewan Negara-negara Produsen Sawit/ Council of Palm Oil Producing Countries) mengorganisir Misi Bersama negara-negara produsen ke Brussel, 30-31 Mei 2023," demikian keterangan tertulis dikutip dari situs resmi CPOPC, Jumat (26/5/2023).

 

Selain menemui pejabat Komisi dan Legislator Parlemen Eropa, misi bersama itu juga akan menemui para pemain utama industri kelapa sawit dan organisasi masyarakat sipil di UE.

 

"Pertemuan tersebut juga akan membahas rencana UE yang tengah membahas dan mengembangkan usulan undang-undang lain yang memerlukan perhatian para pemangku kepentingan di industri kelapa sawit," tulis CPOPC.

 

"Yaitu, Forced Labour Regulation (tenaga kerja paksa), Green Claims Directive (klaim hijau), dan Renewable Energy Directive (RED/ arah energi terbarukan) III," tegas CPOPC. (CNBC.com)