Pars Today

Perdana Menteri Malaysia menginginkan agar praktik permintaan dan pemberian komisi dalam pelaksanaan setiap proyek pembangunan, termasuk perumahan, segera dihentikan.

Menurut laporan Bernama hari Kamis (17/08/2023), Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim  dalam acara launching Residensi Wilayah, Residensi Prihatin MADANI dan seremoni peletakan batu pertama Madani Hawkers Center mengatakan, Pemerintah tidak pernah melarang perusahaan manapun untuk beroperasi dan menghasilkan keuntungan, tetapi praktik pemberian komisi kepada menteri atau partai politik untuk tujuan itu tidak boleh terus berlanjut.

Menurutnya, Kalau perusahaan untung, tidak masalah, tapi jangan dipotong RM10 juta atau 15 juta (dari keuntungan perusahaan) hanya untuk menteri atau partai politik seperti yang dilakukan sebelumnya. Inilah yang merusak (sistem). Saya mengerti banyak yang akan marah kepada saya karena menangani masalah ini, tetapi semua orang tahu, tanyakan saja kepada pengembang di Wilayah Federal.

Anwar mengatakan, Sebaiknya “alokasi komisi” dikembalikan kepada masyarakat dengan melaksanakan proyek pembangunan yang lebih berimbang, termasuk perumahan untuk kelompok berpenghasilan rendah atau pasar dan pusat jajanan yang lebih tertata.

Sedangkan untuk ibu kota negara, Kuala Lumpur yang berkembang pesat dan didorong oleh pembangunan, Perdana Menteri mengatakan, Pemerintah Persatuan telah menetapkan syarat bahwa dalam pembangunan proyek perumahan baru harus seimbang agar menjadi MADANI yang peduli.

• Pelatih Malaysia Soroti Kekuatan Indonesia di Tangan STY

Hal ini, kata dia, untuk memastikan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, tidak tertinggal dari arus utama pembangunan.

Pada saat yang sama, ia mengatakan pemerintah dan sektor swasta akan terus memainkan peran penting dalam memastikan perumahan yang lebih terjangkau bagi kelompok tersebut dapat dibangun.(sl)