Dinamika Asia Tenggara, 14 Januari 2023

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; Thailand Tidak Terapkan Pengetatan Pendatang dari Cina.

Selain itu, masih ada isu lain seperti; Malaysia Dukung Indonesia Lawatan Aturan Baru Uni Eropa, Menlu RI: Indonesia Bertekad Jadikan ASEAN Pusat Pertumbuhan dan Perdamaian, Filipina dan Cina Tandatangani Kontrak 22 Miliar Dolar, 17 Orang Tewas akibat Banjir di Filipina, Vietnam, Kamboja perkuat kerja sama anti-narkoba.

Thailand Tidak Terapkan Pengetatan Pendatang dari Cina

Thailand tidak akan memberlakukan tindakan karantina yang lebih ketat bagi orang-orang yang tiba dari Cina.

Sikap itu diambil Thailand bahkan ketika beberapa negara, seperti Jepang, telah mewajibkan orang-orang yang berangkat dari Cina untuk menjalani pengujian virus corona pada saat kedatangan.

Aturan wajib tes virus tersebut diterapkan di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Cina.

"Kami bersikeras pada prinsip bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap satu negara karena masih ada pandemi di setiap negara dan dengan varian serupa," kata Menteri Kesehatan Thailand Anutin Charnvirakul, dilansir Kyodo.

"COVID-19 seharusnya tidak menjadi alasan pengecualian untuk negara mana pun," ujarnya.

Mulai hari Minggu, Cina akan membuka kembali perbatasan dan menghapus aturan karantina untuk kedatangan dari luar negeri, dan pemerintah mengatakan wisata keluar bagi para warga negara Cina akan dilanjutkan "dengan tertib".

Thailand mengandalkan sektor pariwisata untuk menghidupkan kembali ekonominya.

Pemerintah Thailand telah merevisi jumlah turis asing yang diperkirakan akan berkunjung ke negara itu tahun ini, yakni dari 20 juta menjadi 25 juta. Sekitar 300.000 turis Cina diproyeksikan berdatangan pada tiga bulan pertama tahun ini.

Sejak Desember 2022, Cina telah menghapus langkah-langkah ketat "nol-COVID" dan berhenti menghitung jumlah pasti pasien COVID. Perubahan drastis itu telah menyebabkan lonjakan kasus infeksi virus corona di seluruh negeri.

Perkembangan itu selanjutnya menimbulkan kekhawatiran bahwa melonjaknya kasus COVID-19 di Cina dapat mendorong kemunculan varian-varian baru virus corona yang berpotensi lebih berbahaya.

Sejumlah negara dan wilayah yang telah memberlakukan persyaratan lebih ketat untuk kedatangan dari Cina antara lain adalah Inggris, Jepang, Malaysia, Maroko, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat.

Malaysia Dukung Indonesia Lawatan Aturan Baru Uni Eropa

Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Fadillah Yusof akan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto untuk membahas rencana penyetopan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa.

Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman menyebut langkah ini digagas untuk melawan praktik diskriminasi Eropa terhadap produk sawit.

"Statement akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal hari Jumat (13/1).

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) sangat mendukung rencana yang bakal ditempuh oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia ini.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.

Indonesia dan Malaysia berencana untuk menghentikan ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa (UE). Hal tersebut imbas pemberlakuan UU baru Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Eropa dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan beberapa aturan untuk mengatur impor kelapa sawit, setelah menyimpulkan budidayanya menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.

Aturan baru Uni Eropa ini memicu protes dari produsen utama minyak sawit, Indonesia dan Malaysia.

Menlu RI: Indonesia Bertekad Jadikan ASEAN Pusat Pertumbuhan dan Perdamaian

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyempaikan itikad Indonesia menjadikan ASEAN semakin tangguh dan menjadi barometer kerja sama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan serta dunia.

Situs Antara melaporkan, Menlu Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2023 di Jakarta, Rabu (11/1/2023) menjelaskan bahwa dalam sejarahnya kerja sama ASEAN selalu terkait dengan ekonomi.

Di tengah ancaman resesi, ekonomi Asia Tenggara diperkirakan masih lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia.

Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN akan mencapai 4,7 persen pada 2023.

Oleh karena itu, melalui sub-tema Epicentrum of Growth, beberapa kerja sama akan diperkuat, antara lain ketahanan pangan kawasan, ketahanan energi, kesehatan, dan kerja sama keuangan.

“Kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil, penghormatan terhadap hukum internasional, dan kerja sama yang inklusif merupakan kunci bagi ASEAN untuk menjadi Epicentrum of Growth,” tutur Retno.

Untuk itu, implementasi Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik akan menjadi ruh besar pelaksanaan prioritas keketuaan Indonesia.

Di tengah banyaknya konsep Indo-Pasifik yang diusulkan berbagai negara, Indonesia menyoroti perlunya sinergi agar berbagai konsep tersebut tidak semakin memperuncing rivalitas.

Retno menegaskan bahwa paradigma kolaborasi akan menjadi pendekatan Indonesia di Indo-Pasifik.

“Indonesia akan terus menekankan bahwa Indo-Pasifik harus didekati tidak saja dari aspek keamanan, tetapi juga dari aspek pembangunan ekonomi secara inklusif,” tutur Retno.

Selama menjalankan tugasnya sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan menyelenggarakan beberapa acara di antaranya ASEAN-Indo-Pacific Forum, dengan fokus pada beberapa kegiatan, yaitu Creative Economy, Youth Conference on Digital Economy for SDGs, Infrastructure Forum, serta Business and Investment Summit.

Retno LP Marsudi mengatakan, Indonesia terus mendorong kerja sama konkret yang inklusif untuk implementasi ASEAN Outlookn on the Indo-Pacific (AOIP).

"Implementasi AOIP harus diarusutamakan dalam semua kegiatan ASEAN," kata Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2023, Jakarta, Rabu (11/1).

Dalam konteks ini, kata Retno, atas inisiatif Indonesia telah disepakati ASEAN Leaders' Declaration on Mainstreaming Four Priority Areas on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) within ASEAN-led Mechanisms. Menurutnya, paradigma kolaborasi akan menjadi pendekatan Indonesia di Indo-Pasifik.

Sebagai bagian dari bangsa Pasifik, berbagai upaya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan juga terus dilakukan Indonesia sepanjang tahun lalu. Pada September 2022 misalnya, Retno melakukan kunjungan kerja ke Fiji dan Solomon Islands.

Retno menjelaskan, kerja sama pembangunan dengan negara-negara tersebut terus diperkuat. Antara lain melalui pembangunan Regional Agriculture Training Center di Fiji untuk memperkuat ketahanan pangan di Pasifik, serah terima lapangan futsal multiguna di Solomon Islands untuk mendukung penyelenggaraan Pacific Games, dan memulai pembangunan rumah sakit di Solomon Islands.

Retno melanjutkan, pada Desember 2022 lalu, Indonesia menjadi tuan rumah Archipelagic and Island States Ministerial Forum (AIS) dan Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD). IPFD akan menjadi platform untuk pengembangan kerja sama pembangunan secara terlembaga di kawasan Pasifik.

Indonesia juga berusaha mendekatkan Pasifik dengan dunia. Retno mengatakan, di bawah Presidensi Indonesia, untuk pertama kali wakil dari Pacific Islands Forum diundang dalam rangkaian acara G20 tahun lalu.

Filipina dan Cina Tandatangani Kontrak 22 Miliar Dolar

Cina dan Filipina menandatangani kontrak senilai 22 miliar dolar untuk mengembangkan proyek pertambangan dan energi terbarukan di negara Asia tenggara itu.

Kesepakatan awal untuk menyelesaikan kontrak ini dibuat selama kunjungan tiga hari Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. ke Cina baru-baru ini.

Sekitar 60 persen dari sumber keuangan ini atau sekitar 13,7 miliar dolar akan dialokasikan untuk sektor energi terbarukan.

Sisanya 7,3 miliar dolar dialokasikan untuk pengolahan mineral seperti nikel, yang digunakan dalam aki mobil.

Marcos menggambarkan penandatanganan perjanjian dengan Cina ini sebagai dasar kebangkitan ekonomi Filipina dan penciptaan lapangan kerja baru.

Pemerintah Filipina berencana menyediakan 50 persen dari total produksi listrik negara itu dari sumber energi terbarukan pada tahun 2040.

17 Orang Tewas akibat Banjir di Filipina

Dewan Nasional Penanggulangan Bencana Alam Filipina Jumat (13/1/2023) mengumumkan, sedikitnya 17 orang dinyatakan meninggal akibat banjir di negara kepulauan ini, tujuh lainnya terluka dan dua orang dinyatakan hilang.

Hujan deras dan banjir menjadi hal biasa bagi warga Filipina, karena di tahun 2013 lebih dari enam ribu orang meninggal di negara ini akibat bencana banjir.

Menurut laporan Tass, Dewan Nasional Penanggulangan Bencana Alam Filipina menambahkan, selain itu lebih dari 71 ribu orang ditampung pusat-pusat yang aman setelah terjadinya bencana banjir ini.

Menurut laporan ini, cuaca buruk telah mempengaruhi sekitar 524 ribu orang di 13 wilayah Filipina, dan perkiraan kerugian finansial akibat banjir ini menunjukkan 530 rumah juga rusak. Selain itu, akibat banjir ini, 137 infrastruktur dan sarana pertanian rusak.

Vietnam, Kamboja perkuat kerja sama anti-narkoba

Otoritas anti-narkoba Vietnam dan Kamboja melakukan pertemuan ketiga di kota Ho Chi Minh pada 5 Januari. Dalam pidatonya di acara tersebut, Mayor Jenderal Nguyen Van Vien, Direktur Departemen Polisi Penanggulangan Narkotika (C04) yang beroperasi di bawah Kementerian Keamanan Publik, mengatakan bahwa kerja sama antara Vietnam dan Kamboja telah membuahkan hasil.

Pada 2022, C04 berkoordinasi dengan Departemen Anti Kejahatan Narkoba di bawah Kementerian Dalam Negeri Kamboja menggerebek empat jaringan besar perdagangan narkoba.

Polisi di 10 lokasi di sepanjang perbatasan Vietnam-Kamboja mendeteksi lebih dari 2.000 kasus lain kejahatan narkoba yang melibatkan lebih dari 3.000 orang.

Direktur Departemen Kejahatan Narkoba Kamboja Letnan Jenderal Khing Sarat menyoroti efisiensi pertukaran informasi antara kedua negara di tingkat nasional dan lokal dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai hasilnya, pihak berwenang Kamboja telah melakukan sejumlah penggerebekan, menangkap tersangka, dan menyita berbagai obat-obatan terlarang.

Dia mengatakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas upaya-upaya anti-narkoba di sepanjang perbatasan Vietnam-Kamboja, pihak Kamboja akan terus fokus pada penyelidikan yang lebih baik terhadap kasus-kasus besar guna memburu para pemimpin jaringan kejahatan narkoba.

Mereka juga akan berupaya untuk memperkuat langkah-langkah terkait kontrol impor dan perdagangan bahan kimia prekursor yang dapat digunakan untuk menghasilkan narkotika dan obat-obatan ilegal.

Mayor Jenderal Vien mengatakan bahwa kedua pihak perlu meningkatkan pertukaran informasi terkait narkoba secara teratur, akurat dan tepat waktu melalui hotline antara kedua negara dan Kantor Penghubung Perbatasan (BLO) di wilayah perbatasan kedua negara.

Pada masa mendatang, C04 akan berkoordinasi dengan polisi Kamboja untuk melakukan operasi bersama anti-narkoba dan menangkap pelaku tindak kejahatan, katanya.

Dia menambahkan bahwa saat ini, 16 pelaku kriminal sedang dalam pelarian di Kamboja.

Mengenai situasi di Kota Ho Chi Minh, Wakil Direktur C04 Kolonel Hoang Tam Hieu, mengatakan bahwa sumber utama narkoba di kota tersebut adalah dari kawasan "Segitiga Emas" melalui Kamboja dan diselundupkan melintasi perbatasan ke Vietnam untuk dijual di dalam negeri, terutama Kota Ho Chi Minh, dan diangkut ke negara dan wilayah ketiga.