Dinamika Asia Tenggara (4/10/2018)

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dalam pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-73 kembali menegaskan komitmen negaranya dan juga dunia untuk mendukung Palestina.

"Komitmen kita terhadap perdamaian akan dipertanyakan jika kita tidak bisa menyelesaikan konflik Palestina-Israel," kata Wakil Presiden Indonesia, seperti dilansir situs Antara (28/9).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di New York, Rabu, menyampaikan komitmen Indonesia untuk membantu badan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina (UNRWA) menutupi kekurangan dana.

Setelah mengadakan pertemuan bilateral dengan pejabat UNRWA di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di markas perserikatan di New York, Menlu Retno mengungkapkan bahwa UNRWA, yang saat ini mengurusi sekitar 5,3 juta pengungsi Palestina di beberapa wilayah sedang mengalami defisit anggaran sekitar 440 juta dolar AS sehingga kesulitan membantu para pengungsi Palestina.

Sebagai bentuk komitmen dukungan terhadap Palestina, Indonesia berencana menggelar Pekan Solidaritas untuk Palestina selama 15-21 Oktober dalam upaya untuk menggalang dukungan dari masyarakat bagi Palestina.

"Kita akan mendedikasikan satu minggu itu untuk Pekan Solidaritas untuk Palestina," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kamis waktu setempat.

Situs Antara melaporkan, Indonesia mengundang Menteri Luar Negeri Palestina dan komisaris jenderal badan urusan pengungsi Palestina PBB (UNRWA) datang ke Indonesia pada Pekan Solidaritas untuk Palestina yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia.

Selama pekan solidaritas, Indonesia akan memfasilitasi UNRWA dan pemerintah Palestina bertemu dengan para filantropis dari Indonesia serta Baznas untuk membahas penggalangan dana bagi para pengungsi Palestina.

UNRWA mengurusi sekitar 5,3 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Gaza.

Pendanaan UNRWA sebagian berasal dari PBB, tapi mayoritas berasal dari sumbangan sukarela negara-negara anggota. Defisit anggaran badan bantuan itu sekarang 60 persen di antaranya sudah tertutup, tersisa 40 persen atau sekitar 180 juta dolar AS lagi yang harus dipenuhi.

Dari Malaysia, Perdana Menteri Mahathir Mohamad kembali menyampaikan statemen mengecam Israel dengan menyebut rezim Zionis sebagai sumber bencana dan krisis yang saat ini mendera Timur Tengah.

Mahathir Mohamad Selasa (2/10) mengungkapkan bahwa pembentukan rezim Israel memunculkan krisis dan masalah di Timur Tengah.

Perdana menteri Malaysia juga menolak klaim Israel mengenai terbunuhnya enam juta Yahudi dalam peristiwa holocaust, dan menilai Israel dalam hal ini terlalu berlebihan.

Masih dari Malaysia, istri mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak ditangkap oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia (Malaysian Anti-Corruption Commission/MACC) pada hari Rabu (3/10). Ia ditangkap atas tuduhan pencucian uang terkait kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Najib Razak juga kabarnya akan segera diadili karena tuduhan korupsi dan pencucian uang. Ia mengakui pada tahun 2011 dan 2012, menerima dana 100 juta dolar dari Arab Saudi sebagai hadiah.

Dari Thailand, negara ini akan menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan rencana pada 2019.

Pengumuman ini disampaikan Wakil Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuwan pada Rabu (3/10), di tengah munculnya keraguan pengunduran waktu pemilu dari kalangan pengeritik pemerintah dan oposisi.

Junta militer Thailand yang berkuasa setelah kudeta pada 2014, berjanji mengadakan pemilihan umum antara Februari dan Mei tahun depan, setelah berulang-ulang menangguhkan dengan alasan bahwa langkah legislatif dan konstitusional diperlukan menjelang pemungutan suara.

Sebelumnya kubu posisi menuduh pemerintah Thailand dengan sengaja menunda pemungutan suara untuk menggalang kekuasaan dan menjamin pengaruhnya dalam politik tetap bertahan setelah pemilihan umum.

Tekanan internasional terhadap Myanmar terus mengalir deras. Kali ini datang dari Kanada yang mencabut kewarganegaraan kehormatan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Ia menjadi orang pertama yang kewarganegaraan kehormatan Kanadanya dicabut, Selasa (2/10).

CNN melaporkan, keputusan ini dilakukan setelah Suu Kyi menolak menarik dan menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Hal ini diresmikan setelah Senat Kanada melakukan pencabutan kewarganegaraan kehormatan itu secara simbolis. Majelis bawah Kanada juga telah menyetujui keputusan ini minggu lalu.

House of Commons Kanada memberikan hak istimewa kepada Suu Kyi pada 2007. Tetapi reputasi internasionalnya telah ternoda oleh penolakannya untuk mengakhiri kekejaman yang dilakukan oleh tentara Burma terhadap Rohingya.

Anggota parlemen Kanada menggambarkan kekerasan terhadap mereka sebagai "genosida" dalam resolusi yang disahkan pada bulan September.

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk panel baru untuk mengumpulkan bukti pelanggaran HAM termasuk genosida yang dilakukan Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya.

CNN melaporkan, dari 47 anggota Dewan HAM PBB, sebanyak 35 negara mendukung pembentukan panelis itu, tapi tiga suara menolak dan tujuh lainnya memilih abstain.China, Filipina, dan Burundi menjadi tiga negara yang menolak resolusi yang digagas Uni Eropa dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tersebut.

Serangan militer Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya di provinsi Rakhine sejak 25 Agustus 2017 hingga kini menyebabkan lebih dari 6.000 orang tewas, 8.000 lainnya cedera dan lebih dari satu juga warga Rohingya yang terpaksa melarikan dirinya ke Bangladesh.(PH)