Amerika Tinjauan Dari Dalam 23 Februari 2019

Dinamika Amerika Serikat pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting antara lain: Trump Tandatangani Perintah Pembentukan Pasukan Antariksa, AS Percepat Penjualan Teknologi Nuklir ke Arab Saudi, AS Mengaku akan Sisakan 200 Pasukannya di Suriah, dan AS Lanjutkan Tekanan terhadap Pemerintah Venezuela.

Trump Tandatangani Perintah Pembentukan Pasukan Antariksa

Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa (19/2/2019) menandatangani perintah yang menguraikan visinya terkait pembentukan pasukan luar angkasa, dan diharapkan suatu hari nanti bisa menjadi cabang militer terpisah dari matra lain.

Trump ingin membentuk kekuatan ruang angkasa untuk melindungi satelit, mengatasi kerentanan di luar angkasa, dan menegaskan dominasi Amerika di orbit. "Kita harus siap," kata Trump setelah menandatangani arahan pembentukan Space Force. "Pemerintahan saya telah menjadikan pembentukan pasukan antariksa sebagai bagian dari keamanan nasional," tegasnya seperti dilaporkan Press TV.

Space Force akan menjadi cabang keenam dari militer AS bersama Angkatan Laut, Korps Marinir, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Penjaga Pantai.

Perintah tersebut meminta Kongres untuk menyusun undang-undang yang akan menetapkan Angkatan Luar Angkasa sebagai cabang yang berada di bawah Angkatan Udara, mirip dengan posisi Korps Marinir yang merupakan bagian dari Angkatan Laut AS.

Juru bicara Departemen Pertahanan AS, Charlie Summers mengatakan Pentagon akan mengajukan proposal legislatif dalam beberapa pekan mendatang.

"Dengan arahan baru, Trump memposisikan Amerika untuk bersaing, menghalangi, dan menang dalam lingkungan multi-domain yang kompleks dengan munculnya kompetisi oleh kekuatan besar," kata Summers dalam sebuah pernyataan.

Namun, pembentukan Angkatan Luar Angkasa tetap harus melalui pembahasan dan persetujuan di Kongres.

Space Force memainkan peran penting di hampir setiap aspek peperangan modern, dengan banyak teknologi militer bergantung pada jaringan sensor dan satelit yang mengorbit. Pentagon telah memperingatkan bahwa negara-negara seperti Rusia dan Cina sedang bekerja untuk membangun kemampuan anti-satelit.

AS Percepat Penjualan Teknologi Nuklir ke Arab Saudi

Amerika Serikat mengadopsi pendekatan standar ganda terkait pengembangan teknologi nuklir di Timur Tengah. Negara itu menentang kepemilikan teknologi nuklir damai oleh Iran dengan alasan ingin membuat bom atom. Namun, AS mendukung sekutunya di Timur Tengah yang ingin mengembangkan teknologi nuklir dan bahkan membantu mereka.

Presiden Donald Trump bahkan akan mempercepat penjualan teknologi nuklir ke Arab Saudi. DPR AS dalam sebuah laporan hari Selasa (19/2/2019), menyatakan bahwa para penasihat dan lingkaran Trump sedang berusaha untuk menjual peralatan teknologi nuklir ke Saudi meskipun ditentang oleh para anggota Dewan Keamanan Nasional AS.  

Mantan analis CIA untuk Asia Barat, Paul Pillar mengatakan, "Jika kampanye tekanan maksimum AS berhasil meniadakan manfaat ekonomi yang seharusnya diterima Iran di bawah kesepakatan nuklir JCPOA, maka para pemimpin Iran mungkin akan menyatakan perjanjian itu batal demi hukum. Ini akan membebaskan Iran dari semua pembatasan nuklirnya berdasarkan perjanjian, yang pada gilirannya mungkin memberikan alasan yang sempurna bagi Arab Saudi untuk memperoleh bom atom."

Laporan 24 halaman yang diterbitkan oleh Elijah E. Cummings, Ketua Komite Pengawasan dan Reformasi DPR, memperingatkan bahwa upaya Gedung Putih untuk mentransfer teknologi nuklir AS yang sensitif ke Arab Saudi dapat dipercepat setelah pertemuan pekan lalu di Gedung Putih dan sebelum rencana kunjungan menantu presiden, Jared Kushner ke Riyadh.

"Investigasi Komite Pengawasan dan Reformasi sangat penting karena upaya pemerintah untuk mentransfer teknologi nuklir AS yang sensitif ke Saudi tampaknya sedang berlangsung. Pada 12 Februari 2019, presiden bertemu dengan para pengembang tenaga nuklir di Gedung Putih tentang berbagi teknologi nuklir dengan negara-negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi," kata laporan tersebut.

Laporan ini mencatat bahwa sekarang ada keprihatinan serius dengan upaya pemerintahan Trump untuk mentransfer teknologi nuklir AS yang sensitif ke Arab Saudi. Laporan itu adalah potret paling detail tentang bagaimana tokoh senior Gedung Putih - termasuk Michael T. Flynn, penasihat keamanan nasional pertama Presiden Trump - bekerja dengan pensiunan perwira militer untuk menghindari proses pembuatan kebijakan normal demi mempromosikan rencana ekspor yang dikhawatirkan para ahli dapat menyebarkan teknologi senjata nuklir di Timur Tengah.

AS Mengaku akan Sisakan 200 Pasukannya di Suriah

Gedung Putih mengumumkan bahwa sekitar 200 tentara Amerika Seriat akan tetap di Suriah dalam misi "penjaga perdamaian" meskipun Presiden Donald Trump berjanji untuk menarik sepenuhnya pasukan AS dari negara Arab ini.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah H. Sanders dalam pernyataannya pada hari Kamis (21/2/2019 mengatakan bahwa pasukan kecil akan memperpanjang masa tinggal mereka di Suriah "untuk jangka waktu tertentu."

"Sekelompok kecil penjaga perdamaian sekitar 200 tentara akan tetap berada di Suriah untuk jangka waktu tertentu," kata Sarah dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Press TV.

Namun, seorang pejabat senior di pemerintahan Trump mengatakan bahwa AS akan menyisakan sekitar 400 tentara di Suriah setelah penarikan yang direncanakan itu. Ini bertentangan dengan statemen yang dibuat oleh Sarah Sanders.

Pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat (22/2/2019) bahwa Trump telah dibujuk oleh penasihat bahwa sekitar 200 tentara Amerika bersama dengan pasukan Eropa akan mengamati zona aman di timur laut Suriah. Sekitar 200 tentara lainnya akan tetap berada di pangkalan al-Tanf AS di Provinsi Homs.

AS Lanjutkan Tekanan terhadap Pemerintah Venezuela

Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih, John Bolton mengklaim atase militer Venezuela untuk PBB secara resmi mengakui pemimpin oposisi, Juan Guaido. "Atase Militer Venezuela di PBB, Pedro Cirinos secara resmi mengakui Juan Guaido sebagai Presiden Venezuela," cuit Bolton di Twitternya, Rabu (20/2/2019).

"Pengakuan resmi Juan Guaido oleh Pedro Cirinos meningkatkan tekanan terhadap Nicolas Maduro," tegasnya.

Sebelumnya, Bolton mengancam Amerika akan mengerahkan segenap kekuatan untuk mencegah akses pemerintah Maduro terhadap aset negara itu dan meminta pihak lain untuk bekerja sama.

Presiden AS Donald Trump mengancam pejabat militer Venezuela yang mendukung Maduro dengan mengatakan, "Tidak ada pelabuhan yang aman bagi jalan keluar untuk mereka."

Mereaksi stetemen tersebut, Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez menegaskan akan tetap setia mendukung Maduro sebagai presiden berdaulat di negaranya.

Ancaman Trump dan Bolton terhadap Maduro dan para pendukung pemerintahan konstitusional Venezuela, jelas mengabaikan suara rakyat yang kembali menjatuhkan pilihannya kepada Maduro pada pemilu terbaru tahun 2018. (RM)