Riyadh Minta Saham di Yaman dengan Menyerang Balik Pasukan Pro-Emirat

Pars Today - Pergerakan terbaru Arab Saudi di timur Yaman menunjukkan meningkatnya ketegangan politik untuk membatasi pengaruh Dewan Transisi Selatan (pasukan yang didukung Uni Emirat Arab) di Hadhramaut dan Al-Mahrah. Ketegangan di antara sekutu meningkat dengan posisi yang berbeda-beda.

Menurut laporan FNA mengutip Al-Akhbar, Dewan Transisi Selatan yang didukung UEA menjadi sasaran serangan udara yang diduga dilakukan oleh Arab Saudi di Provinsi Shabwah, setelah intensifnya penerbangan drone Saudi di wilayah udara Aden.

Sumber-sumber di selatan Yaman menyebutkan bahwa drone Saudi terbang di atas markas Dewan Transisi di distrik Al-Tawahi dan kemudian di atas “kamp Arab” di distrik Al-Buraiqeh, yang baru-baru ini ditinggalkan oleh pasukan Saudi.

Arab Saudi dalam beberapa jam terakhir meningkatkan tekanan terhadap dominasi Dewan Transisi di Hadhramaut dan Al-Mahrah, sebagai reaksi atas perubahan besar di wilayah itu dan upaya untuk mempertahankan pengaruh yang selama bertahun-tahun coba dipastikan Riyadh.

Dalam konteks ini, percakapan telepon mendesak antara Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan, dan mitranya dari Amerika, Marco Rubio, menunjukkan bahwa Riyadh memutuskan untuk memasuki konfrontasi politik terbuka guna mencegah pergeseran pusat gravitasi keamanan ke arah selatan Yaman.

Seiring langkah politik ini, media Saudi meluncurkan kampanye melawan apa yang mereka sebut “upaya untuk memaksakan realitas baru” di dua provinsi itu. Surat kabar Al-Sharq Al-Awsat menekankan perlunya mengakhiri ketegangan di timur Yaman, sementara Al-Madina mengutip Brigadir Jenderal Muhammad Al-Qahtani yang menuntut keluarnya Dewan Transisi dari timur. Surat kabar Sabq memperingatkan tindakan sepihak Dewan Transisi.

Para penulis Saudi menekankan bahwa Riyadh telah menetapkan “garis batas kedaulatan” yang tidak boleh dilanggar, dan menegaskan bahwa Hadhramaut dan Al-Mahrah sebagai bagian dari ruang vital keamanan Saudi. Namun, media Saudi tetap berhati-hati untuk tidak menyerang atau menyebut peran UEA secara langsung.

Al-Qahtani berusaha meredakan kekhawatiran terkait selatan Yaman dengan menekankan bahwa “isu selatan adalah isu yang adil dan tidak bisa diabaikan”, sembari menegaskan posisi tetap Saudi, keluarnya semua pasukan Dewan Transisi dari Hadhramaut dan Al-Mahrah.

Posisi politik Saudi membentuk persamaan jelas terhadap Dewan Transisi Selatan. Jika tujuan awal adalah mengakhiri pengaruh Divisi Militer Pertama yang terkait dengan Partai Al-Islah, maka dengan runtuhnya posisi mereka di Wadi Hadhramaut hal itu telah tercapai. Kini Riyadh menekan untuk menempatkan Pasukan Perisai Tanah Air yang didanai Saudi sebagai kekuatan pengganti di Hadhramaut dan Al-Mahrah.

Namun, Dewan Transisi Selatan menolak rencana ini, dan menyebutnya sebagai upaya rekayasa ulang panggung militer timur yang membatasi pengaruh mereka dan mengurangi kemampuan mengelola provinsi selatan. Mereka menganggap penempatan Perisai Tanah Air sebagai pelanggaran terhadap “hak selatan dalam mengelola wilayah dan pasukannya”.

Meski demikian, sejumlah pemimpin selatan menunjukkan fleksibilitas dengan menyatakan kesiapan bekerja sama dengan pemerintah yang didukung Riyadh dalam kerangka Dewan Kepresidenan.

Beberapa pihak juga menyoroti keluarnya Rashad Al-Alimi, Ketua Dewan Kepresidenan, dan para menterinya dari Aden untuk berlindung di Riyadh, yang menunjukkan upaya menenangkan kekhawatiran Saudi terhadap kemungkinan pemisahan sepihak atau pemaksaan realitas baru.(sl)