Tepi Barat Tahun 2025, Eskalasi Represi Dibarengi Kemajuan Diplomasi Palestina

Pars Today - Tahun 2025 menghadirkan dua gambaran yang kontras bagi Palestina secara bersamaan. Di satu sisi, peningkatan pengakuan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Negara Palestina, dan di sisi lain, intensifikasi "perang paralel" oleh rezim Zionis di Tepi Barat, yang disertai dengan pembunuhan, penghancuran, dan pembangunan pemukiman yang meluas.

Perkembangan di Tepi Barat pada tahun 2025 menunjukkan bahwa rezim Zionis, bersamaan dengan meningkatnya isolasi politiknya di arena global, telah mengejar strategi intensifikasi tekanan lapangan. Sementara perang di Jalur Gaza berlanjut, Tel Aviv memfokuskan perhatian militernya pada Tepi Barat bagian utara, terutama Jenin, Nablus, dan Tulkarm, dan menjadikan serangan harian terhadap kota-kota dan kamp-kamp sebagai prosedur standar.

Statistik resmi Palestina dan laporan PBB menunjukkan sekitar 250 warga Palestina gugur, ribuan ditangkap, dan lebih dari 1.600 unit rumah hancur tahun ini. Sebuah proses yang menyebabkan pengungsian massal dan melemahnya struktur sosial dan ekonomi Palestina.

Operasi "Tembok Besi", yang dilakukan dari Januari hingga Maret 2025 dan melibatkan penggunaan kembali tank di kamp-kamp pengungsi, dianggap sebagai puncak dari pendekatan militer ini.

Bersamaan dengan operasi tentara Israel, serangan terorganisir oleh para pemukim dan perluasan pembangunan pemukiman yang belum pernah terjadi sebelumnya semakin memecah belah geografi Tepi Barat.

Pembentukan puluhan pusat pemukiman baru dan pembatasan pergerakan warga Palestina dengan gerbang logam telah secara serius menantang prospek pembentukan negara Palestina yang berkesinambungan.

Pada saat yang sama, pembatasan kegiatan UNRWA dan penutupan pusat-pusat pendidikannya telah memperburuk dimensi kemanusiaan dari krisis itu.

Peningkatan tekanan di lapangan ini sangat kontras dengan perkembangan politik tahun 2025. Tahun ini, beberapa negara Barat bergabung dengan kelompok yang mengakui Palestina, sehingga jumlah negara tersebut menjadi 160.

Meskipun pencapaian ini belum menghasilkan perubahan nyata di lapangan, hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara realitas di lapangan yang dipaksakan oleh rezim Israel dan jalur diplomatik yang didukung oleh sebagian besar komunitas internasional telah semakin dalam.(sl)