Keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza, Ingin Berdamai atau Berdagang?

Pars Today - Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Trump lebih dari sekadar solusi praktis untuk krisis Gaza. Ini telah menjadi simbol dari kompleksitas politik internasional, krisis legitimasi lembaga internasional, dan persaingan antara kekuatan global.

Dalam beberapa tahun terakhir, krisis Gaza telah menjadi salah satu konflik paling rumit di dunia, yang selalu menjadi pusat perhatian para politisi dan lembaga internasional. Namun, upaya-upaya resmi untuk menegakkan gencatan senjata dan membangun kembali wilayah ini seringkali berakhir dengan kegagalan dan kritik luas.

Dalam konteks ini, pembentukan Dewan Perdamaian Gaza melalui inisiatif Donald Trump bukan hanya dianggap sebagai alat perdamaian, tetapi juga sebagai simbol persaingan antarkekuatan dan krisis legitimasi lembaga internasional. Komite ini diumumkan untuk secara resmi membangun kembali Gaza dan memajukan perdamaian, tapi sejak awal, telah mendapat reaksi negatif, keraguan dari pihak-pihak regional dan internasional, serta kritik serius dari pihak-pihak terkait.

Analisis terhadap struktur, komposisi anggota, tujuan, dan dampak dari inisiatif ini memberikan gambaran tentang tantangan-tantangan kompleks dalam politik internasional dan batasan alat-alat sepihak untuk menyelesaikan krisis-krisis regional.

Struktur dan Komposisi Komite

Dewan Perdamaian Gaza yang secara resmi diperkenalkan sebagai lembaga internasional, terdiri dari anggota-anggota penting di bidang politik, ekonomi, dan diplomatik. Presiden komite ini adalah Donald Trump, dengan tokoh-tokoh seperti Marco Rubio, Jared Kushner, dan Tony Blair yang juga duduk di badan eksekutif.

Kehadiran Tony Blair, karena perannya dalam perang Irak tahun 2003, telah memicu perdebatan serius dan protes publik. Komposisi ini menunjukkan bahwa komite ini pada kenyataannya berada di bawah pengaruh langsung Amerika, dan pengambilan keputusan didasarkan pada pendekatan satu negara dan beberapa figur dekat dengan Trump.

Hal penting lainnya adalah tidak adanya perwakilan Palestina di posisi-posisi kunci komite. Palestina hanya terwakili dalam bentuk komite teknokrat untuk mengelola kegiatan eksekutif, tetapi tidak memiliki peran langsung dalam pengambilan keputusan strategis dan keamanan. Struktur ini secara jelas menunjukkan keberpihakan satu pihak dan konsentrasi kekuasaan di tangan Amerika, yang mengurangi legitimasi komite di mata Palestina dan pengamat internasional.

Selain itu, syarat untuk keanggotaan permanen dan pembayaran satu miliar dolar yang dikatakan akan digunakan untuk membangun kembali Gaza, mengangkat masalah "komersialisasi perdamaian" dan menjadi hambatan untuk partisipasi negara-negara lain.

Tujuan yang Dinyatakan dan Perbedaan Operasional

Secara resmi, komite ini memiliki tugas untuk membangun kembali Gaza, menegakkan gencatan senjata, dan memajukan perdamaian. Namun, analisis terhadap proses pembentukan dan pernyataan para anggota utama menunjukkan bahwa tujuan sesungguhnya lebih dari itu. Presiden komite dengan tegas menyatakan bahwa aktivitas komite tidak akan terbatas pada Gaza saja dan dapat meluas ke konflik-konflik global lainnya.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa komite telah berubah dari lembaga teknis dan terbatas untuk memantau gencatan senjata menjadi alat politik untuk mendefinisikan ulang hubungan internasional dan meningkatkan pengaruh Amerika.

Penyelesaian misi-misi seperti pelucutan senjata Hamas, pemantauan keamanan, dan manajemen sementara Gaza di luar kerangka kerja PBB telah menimbulkan kekhawatiran hukum dan politik yang serius. Langkah seperti ini dapat melemahkan tatanan multilateral dan mekanisme internasional resmi serta mengurangi kepercayaan antara aktor regional dan global.

Dengan kata lain, konsentrasi kekuasaan di lembaga dengan komposisi terbatas dan tanpa perwakilan pihak yang berkepentingan utama lebih merupakan alat untuk memaksakan pengaruh politik dan ekonomi daripada solusi untuk perdamaian.

Reaksi dan Kritik dari Palestina

Sebelum dimulainya aktivitas resmi komite, reaksi Palestina dan analis regional sangat negatif. Gerakan Jihad Islam menyebut komposisi komite ini sebagai "sesuai dengan keinginan dan kepentingan Israel" dan sebagai indikasi niat politik untuk memaksakan pengaturan masa depan.

Dr. Munir al-Bursh, Direktur Kementerian Kesehatan Gaza dengan emosional menyatakan, "Mereka membagi perdamaian di antara mereka, sementara kami mendapat kemah", dan menggambarkan komite ini sebagai simbol perbedaan antara pidato diplomatik dan kenyataan kemanusiaan yang nyata. Penulis dan analis Palestina juga telah memperingatkan bahwa komite ini secara bertahap bisa menghapuskan masalah Palestina dari agenda internasional.

Reaksi Israel dan Perpecahan Internal

Respons Israel terhadap Delegasi Perdamaian Gaza juga kompleks dan kontradiktif. Kantor Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa komposisi delegasi itu tidak selaras dengan negara dan bertentangan dengan kebijakan resminya. Beberapa menteri Israel, seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, secara eksplisit menyerukan perang langsung atau migrasi Palestina dan memperingatkan agar tidak menyerahkan peran keamanan kepada lembaga asing.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa bahkan sekutu terdekat Amerika pun meragukan misi dan arah delegasi itu, dan bahwa legitimasi domestiknya di kawasan itu telah dipertanyakan.

Poin penting lainnya adalah keberatan terhadap kehadiran perwakilan dari Turki dan Qatar dalam delegasi eksekutif, negara-negara yang merupakan kritikus keras terhadap kinerja Israel dalam perang Gaza. Hal ini menyoroti kontradiksi internal Israel dan kompleksitas manajemen krisis di Gaza, dan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tentang keamanan dan rekonstruksi di kawasan tanpa partisipasi para pemangku kepentingan utama akan menyebabkan peningkatan ketegangan politik.

Reaksi dan Perpecahan Internasional

Tingkat internasional juga telah disambut dengan reaksi yang beragam. Beberapa negara, terutama di dunia Arab dan beberapa sekutu dekat AS, telah setuju untuk menerima keanggotaan atau kerja sama dengan misi ini, tetapi negara-negara Eropa seperti Prancis, Swedia, dan Norwegia menolak untuk bergabung, karena khawatir hal itu akan melemahkan PBB dan legitimasi multilateralisme. Beberapa negara juga mengambil pendekatan hati-hati dan menunda keputusan akhir mereka hingga masa mendatang.

Biaya keanggotaan yang tinggi (1 miliar dolar AS) adalah faktor lain yang telah meningkatkan kekhawatiran dan mencegah partisipasi yang lebih luas. Masalah ini juga telah menimbulkan kritik tentang "komersialisasi perdamaian" dan kemungkinan mengubah misi itu menjadi lembaga yang berorientasi pada modal ekonomi. Analisis menunjukkan bahwa tanpa transparansi, akuntabilitas, dan representasi nyata dari para pemangku kepentingan, misi tersebut telah menjadi panggung persaingan kekuatan besar dan ujian legitimasi lembaga internasional, alih-alih solusi praktis untuk krisis Gaza.

Kesimpulan

Dewan Perdamaian Gaza yang diprakarsai oleh Donald Trump telah menjadi lebih dari sekadar solusi praktis untuk krisis Gaza, melainkan juga simbol kompleksitas politik internasional, krisis legitimasi lembaga internasional, dan persaingan kekuatan global. Komposisi komisi, strukturnya yang terpusat, dan ketidakjelasan representasi Palestina telah melemahkan legitimasi komisi sejak awal dan telah memicu reaksi negatif dari Palestina, Israel, dan berbagai negara.

Konsentrasi kekuasaan di tangan satu negara, kemungkinan pengaruh sepihak, dan pendelegasian misi keamanan dan politik kepada lembaga informal merupakan tanda-tanda tantangan struktural dalam tatanan internasional. Inisiatif ini bukan hanya tidak dapat menghasilkan perdamaian abadi di Gaza, tetapi juga cenderung meningkatkan krisis legitimasi organisasi internasional, ketidakpercayaan regional, dan komplikasi politik.(sl)