Akankah "Dewan Perdamaian Gaza” Menjadi “PBB ala Trump”?

Pars Today - Rencana yang disebut Dewan Perdamaian Gaza yang diusulkan oleh Trump dan lingkaran terdekatnya bukanlah sekadar inisiatif ad hoc untuk mengelola krisis Gaza, dan para analis menganggapnya sebagai upaya awal untuk menciptakan semacam “tatanan paralel”.

Menurut laporan Mehr, tatanan internasional setelah Perang Dunia II, dengan segala kekurangan dan ketidaksetaraan strukturalnya, didasarkan pada seperangkat aturan, lembaga, dan norma yang, setidaknya di permukaan, menekankan prinsip kesetaraan hukum negara, penyelesaian konflik secara damai, dan pembatasan penggunaan kekuatan sepihak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan adalah pilar utama tatanan ini. Pilar-pilar yang selalu berada di bawah pengaruh kekuatan besar, tetapi masih menyediakan kerangka kerja minimal untuk menahan kekacauan internasional. Apa yang terjadi saat ini bukanlah sekadar pelemahan bertahap lembaga-lembaga ini, tetapi upaya nyata untuk mengabaikan dan menggantinya dengan mekanisme yang tidak didasarkan pada konsensus, tetapi pada kekuasaan, uang, dan tekanan.

Dalam konteks ini, rencana yang disebut "Dewan Perdamaian" yang diusulkan oleh Donald Trump dan lingkaran terdekatnya bukanlah sekadar inisiatif ad hoc untuk mengelola krisis Gaza. Banyak analis melihatnya sebagai upaya awal untuk menciptakan semacam "tatanan paralel". Tatanan di mana keputusan keamanan dan politik utama dialihkan dari lembaga internasional resmi ke kelompok terbatas, tidak terpilih, dan praktis tidak bertanggung jawab.

Itulah mengapa, di kalangan diplomatik, proyek ini secara informal disebut sebagai "PBB Trump". Sebuah istilah yang, meskipun tampak berlebihan, menjelaskan logika yang mendasarinya dengan baik.

Dari multilateralisme yang usang ke transaksionalisme yang dipaksakan

Davos 2026 adalah titik di mana pergeseran logika ini menjadi lebih eksplisit. Pidato Trump dan para sekutunya di pertemuan itu menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap mekanisme multilateral yang membutuhkan waktu, negosiasi, dan kompromi. Dalam narasi baru, mekanisme ini disajikan bukan sebagai jaminan stabilitas tetapi sebagai penghalang bagi "pengambilan keputusan yang cepat dan efektif". Dewan Keamanan PBB, dengan hak veto dan pertimbangan hukumnya, dipandang sebagai lembaga yang tidak efektif dan harus ditinggalkan untuk memberi jalan bagi tindakan "pragmatis".

Namun, pragmatisme ini sebenarnya adalah nama lain untuk transaksionalisme koersif. Dalam model yang diusulkan Trump, perdamaian bukanlah hasil dari dialog politik inklusif, melainkan produk dari kesepakatan antara beberapa aktor kuat yang memiliki kekuatan finansial dan militer untuk memaksakan keputusan mereka.

Pergeseran paradigma ini secara fundamental mengubah konsep legitimasi. Legitimasi tidak lagi berasal dari persetujuan negara atau aturan hukum internasional, tetapi dari kemampuan untuk membayar dan tingkat kerja sama dengan kekuatan dominan.

Struktur "Dewan Perdamaian" dan pelanggaran kedaulatan nasional

Informasi yang dirilis tentang struktur "Dewan Perdamaian" menunjukkan bahwa mekanisme ini sengaja dirancang untuk menjauhkan diri dari pengawasan kolektif atau proses demokrasi internasional. Konsentrasi pengambilan keputusan di tingkat atas, penghapusan kebutuhan akan konsensus luas, dan pengabaian peran marginal kepada aktor lain semuanya menunjukkan model yang lebih menyerupai dewan direksi perusahaan transnasional daripada lembaga untuk mengelola perdamaian.

Bagian yang paling kontroversial dari rencana ini adalah pengaitan keanggotaan dan pengaruh dengan kekuatan finansial. Persyaratan sejumlah besar uang untuk partisipasi efektif dalam dewan ini secara efektif berarti bahwa perdamaian dan keamanan internasional menjadi barang yang dapat dibeli.

Dalam model seperti itu, negara-negara dengan sumber daya keuangan atau dukungan politik dari Washington akan memiliki suara paling lantang, sementara yang lain terpinggirkan. Pendekatan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip kesetaraan kedaulatan negara, prinsip yang diterima sebagai aturan bahkan dalam bentuk tatanan yang paling tidak sempurna sekalipun.

Di sisi lain, pengecualian atau pengabaian aktor utama dalam krisis Palestina, terutama perwakilan nyata dengan dukungan rakyat, menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukanlah untuk menyelesaikan akar penyebab krisis, tetapi untuk mengelolanya dengan cara yang sesuai dengan kepentingan keamanan Israel dan perhitungan strategis Amerika.

Gaza laboratorium untuk Tatanan Baru

Pemilihan Gaza sebagai medan pertama implementasi model ini bukanlah kebetulan. Gaza telah berada di bawah pengepungan, tekanan militer, dan krisis kemanusiaan selama bertahun-tahun dan, dari perspektif para perancang proyek ini, dianggap sebagai lingkungan yang "terkendali" untuk menguji model-model baru pemerintahan yang dipaksakan.

Pengerahan pasukan yang disebut "stabilisasi internasional" di bawah komando Amerika mengirimkan pesan yang jelas. Pada akhirnya, instrumen untuk menjamin perdamaian yang diklaim ini adalah kekuatan militer, bukan persetujuan rakyat atau kesepakatan politik yang langgeng.

Pada saat yang sama, upaya untuk membentuk struktur administrasi teknokratis di Gaza, tanpa bergantung pada proses pemilihan atau konsensus nasional Palestina, mencerminkan pola yang telah dialami di bagian lain dunia. Model ini mereduksi pemerintahan menjadi masalah teknis dan manajerial dan memperlakukan politik, identitas, dan perlawanan sebagai "gangguan". Hasil dari pendekatan seperti itu biasanya adalah stabilitas yang rapuh yang bergantung pada kehadiran konstan kekuatan eksternal.

Perpecahan Barat dan kekhawatiran global

Reaksi terhadap inisiatif ini berbicara sendiri tentang kedalaman implikasinya. Beberapa negara telah mengumumkan kesediaan mereka untuk bergabung, karena alasan ideologis atau perhitungan kepentingan pribadi. Di sisi lain, sebagian Eropa, terutama negara-negara dengan tradisi diplomasi yang lebih independen, telah memperingatkan terhadap proses ini.

Kekhawatiran utama mereka bukan hanya tentang Gaza, tetapi tentang model yang dapat diperluas ke krisis lain di masa depan dan secara efektif meminggirkan peran lembaga internasional.

Bahkan di dalam rezim Zionis, tidak ada konsensus lengkap tentang rencana ini. Perbedaan pendapat antara berbagai faksi menunjukkan bahwa "Dewan Perdamaian" adalah arena baru untuk konflik politik dan ideologis, konflik yang biaya utamanya akan ditanggung oleh rakyat Palestina.

Dari perdamaian yang dipaksakan hingga ketidakstabilan kronis

Jika model seperti itu berhasil, konsekuensinya akan melampaui krisis tertentu. Pelembagaan logika ini berarti mendefinisikan kembali tatanan global berdasarkan kekuasaan dan kekayaan semata. Dalam tatanan seperti itu, negara-negara dinilai bukan berdasarkan hak yang sama tetapi berdasarkan posisi mereka dalam hierarki kekuasaan.

Perdamaian, alih-alih menjadi proses politik dan sosial, berubah menjadi proyek manajerial yang dengan cepat runtuh seiring pergeseran keseimbangan kekuasaan.

Bagi negara-negara merdeka, terutama yang telah mengalami tekanan, sanksi, atau intervensi, tren ini merupakan peringatan serius. Mempertahankan multilateralisme sejati, bahkan dengan segala kelemahannya, dalam keadaan seperti itu bukanlah pilihan ideologis tetapi kebutuhan strategis.

Jika masa depan dunia akan diputuskan di ruangan tertutup dan dewan direksi yang tidak dipilih, maka dunia akan bergerak menuju ketidakstabilan kronis dan konflik tanpa akhir. Situasi yang paling merugikan negara-negara yang lebih lemah.(sl)