Peta Empat Tahap Netanyahu untuk 'Menelan' Tepi Barat

ParsToday - Keputusan kabinet Netanyahu pada hari Minggu (08/02/2026) mengenai Tepi Barat merupakan paku terakhir pada peti mati khayalan dan harapan mereka yang menduga hak-hak rakyat Palestina dapat terpenuhi di bawah bayang-bayang kompromi dengan pendudukan Zionis.

Keputusan kabinet keamanan rezim Zionis yang dipimpin Benjamin Netanyahu pada hari Minggu, dengan menteri-menteri garis keras seperti Bezalel Smotrich dan Israel Katz sebagai pusatnya, telah digambarkan oleh pengamat politik dan kelompok-kelompok Palestina sebagai paku terakhir pada peti mati Perjanjian Oslo.

Keputusan ini merupakan tindakan paling langsung untuk melaksanakan konspirasi Benjamin Netanyahu guna menduduki wilayah pendudukan secara luas dan memfasilitasi aneksasi praktis Tepi Barat.

Detail Keputusan Historis untuk Mengubah Realitas

Keputusan kabinet rezim Zionis untuk perluasan didasarkan pada empat pilar utama, masing-masing mendorong tujuan akhir peneguhan kehadiran Zionis dan mengakhiri ide negara Palestina.

Pertama, pencabutan hukum era pemerintahan Yordania yang selama beberapa dekade melarang penjualan tanah kepada orang Yahudi di Tepi Barat. Kedua, penghapusan persyaratan administratif yang rumit dan izin khusus untuk transaksi tanah, sehingga pembelian tanah oleh para pemukim menjadi hal yang sederhana dan lancar. Ketiga, menghidupkan kembali "Komite Pembelian Tanah Pemerintah" yang telah tidak aktif selama bertahun-tahun, yang sekarang memungkinkan Israel membeli tanah secara langsung untuk perluasan pemukiman. Keempat, perluasan wewenang eksekutif lembaga-lembaga Israel secara signifikan di Area A dan B yang berada di bawah kendali parsial Otoritas Palestina, dalam bidang-bidang sensitif seperti lingkungan, manajemen air, perlindungan situs purbakala, dan bahkan pengawasan tempat-tempat ibadah.

Faksi-Faksi Palestina: Israel Ingin 'Menelan' Tepi Barat

Menurut laporan The Times of Israel, Otoritas Palestina yang dipimpin Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan menggambarkan keputusan ini sebagai "berbahaya", "ilegal", dan "upaya terang-terangan untuk aneksasi Tepi Barat dan perubahan komposisi demografis".

Kantor Kepresidenan Otoritas juga menyebutnya sebagai "kelanjutan perang komprehensif terhadap bangsa Palestina" dan implementasi praktis rencana-rencana aneksasi dan pengusiran. Hussein Al-Sheikh, Wakil Mahmoud Abbas, secara terbuka mengakui bahwa keputusan tersebut "secara praktis telah menghancurkan semua perjanjian sebelumnya".

Di sisi lain, Gerakan Hamas menyebut tindakan ini sebagai contoh "pembersihan etnis" dan "ancaman eksistensial". Hazem Qassem, Juru Bicara Hamas menekankan pentingnya persatuan dan intensifikasi perlawanan.

Gerakan "Inisiatif Nasional Palestina" juga menilai keputusan ini sebagai "tindakan paling berbahaya sejak tahun 1967" dan realisasi dari "paku terakhir pada peti mati Perjanjian Oslo".

Kelompok-kelompok perlawanan Palestina dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa keputusan baru kabinet keamanan rezim pendudukan mengenai peningkatan kontrol atas Area A dan B di Tepi Barat berarti aneksasi praktis wilayah ini, pemaksaan realitas lapangan baru, dan mengakhiri keberadaan rakyat Palestina di Tepi Barat.

Peran Ganda Washington: Kotradiksi Ucapan dan Tindakan

Pengaturan waktu pengesahan keputusan ini, menjelang kunjungan Netanyahu ke Washington, menunjukkan bahwa Perdana Menteri Rezim Zionis tidak terlalu khawatir dengan reaksi serius dari Amerika Serikat, sekutu lamanya. Keyakinan ini berakar pada sejarah dualitas Amerika Serikat yang jelas.

Di tingkat pernyataan dan sikap resmi, pejabat Amerika termasuk presiden dan menteri luar negeri selalu menyebut pembangunan pemukiman sebagai ilegal dan penghalang perdamaian, serta menyatakan penentangan mereka terhadap pendudukan dan aneksasi. Namun, dalam praktiknya, Washington dengan memberikan bantuan miliararan dolar setiap tahun, yang sebagian besar digunakan untuk melindungi pemukiman dan memperkuat kehadiran militer di Tepi Barat, dan juga dengan penggunaan hak veto yang berulang di Dewan Keamanan PBB untuk mencegah resolusi apa pun yang bersifat mengutuk, secara praktis telah menjadi pendukung dan fasilitator terbesar kelanjutan dan pendalaman pendudukan.

Dualitas yang nyata ini telah menciptakan ruang yang membuat Netanyahu lebih berani dalam memajukan tujuan-tujuan pendudukan.

Peace Now: Keputusan Ini Mengakibatkan Pengusiran Rakyat Palestina

Setelah pendudukan Tepi Barat dan Quds Timur pada tahun 1967, saat ini lebih dari 700.000 pemukim Zionis tinggal di antara sekitar tiga juta warga Palestina di wilayah-wilayah itu. Pemukiman-pemukiman yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional dan dipandang oleh PBB sebagai penghalang utama bagi solusi dua negara, karena membuat konektivitas teritorial apa pun untuk negara Palestina di masa depan menjadi mustahil.

Organisasi Israel "Peace Now" juga memperingatkan bahwa keputusan terbaru akan menyebabkan pengusiran lebih banyak warga Palestina, karena beberapa pemukiman baru direncanakan dibangun di atas tanah yang disita atau di daerah berpenduduk padat Palestina, bahkan di lokasi pemukiman yang dievakuasi pada tahun 2005.(sl)