AS dan Israel Persiapkan Kekerasan Lebih di Bahrain
Di saat rezim Al Khalifa melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara besar-besaran, Amerika Serikat dan Israel berencana meningkatkan kekerasan di Bahrain.
Sebuah delegasi yang terdiri dari 28 tokoh radikal Yahudi dan Amerika dilaporkan berkunjung ke Bahrain. Tujuan dari lawatan delegasi ini adalah berunding dengan petinggi serta bisnismen Bahrain bagi kerjasama politik dan ekonomi. Perusahan perangkat lunak Israel membantu rezim Bahrain dengan merekam dan memata-matai percakapan telepon warga Bahrain serta aktivis politik negara ini.
Di paruh kedua tahun 2016, pelanggaran HAM di Bahrain mengalami peningkatan drastis. Selain kekerasan terhadap demonstran, perlakuan keras terhadap tokoh terkemuka dan berpengaruh di Bahiran juga meningkat. Pencabutan kewarganegaraan Sheikh Isa Qassim dan vonis penjara sembilan tahun bagi Sheikh Ali Salman termasuk kasus ini. Kasus terbaru menunjukkan petinggi Bahrain hari Sabtu (24/12) menyatakan, Nabil Rajab, ketua pusat HAM negara ini dijatuhi vonis 15 tahun gara-gara mengirim sebuah artikel ke Koran Le Monde Perancis.
Menurut klaim rezim Al Khalifa, artikel Nabil Rajab menuding pemerintahan monarki Teluk Persia mengobarkan radikalisme dan ia menyeru rakyat menentang pemerintahan ini. Di sisi lain, Nabil Rajab bukan saja menepis dakwaan ini, bahkan ia juga menolak telah mengirim artikel ke Koran Le Monde. Nabil Rajab ketika dijatuhi vonis 15 tahun kurungan oleh pemerintah Bahrain, ia sendiri sejak Juni hingga kini masih mendekam di penjara rezim Manama. Dengan kata lain, sejak penangkapan Nabil Rajab hingga perilisan vonis terhadap aktivis HAM ini berlangsung selama tujuh bulan. Kondisi ini dengan sendirinya merupakan pelanggaran nyata terhadap HAM, khususnya penangkapan berkepanjangan tanpa dakwaan.
Pemerintah rezim Al Khalifa selain menarget tokoh-tokoh Bahrain juga melanjutkan kekerasan terhadap rakyatnya. Rezim Al Khalifa selama beberapa hari lalu mencegah warga al-Diraz mengakses air minum. Pemerintah Manama hari Jumat (23/12) masih tetap menghalangi warga al-Diraz menyelenggarakan ibadah shalat Jumat di wilayah ini. Perlakuan keras ini telah berjalan selama 23 pekan. Langkah pemerintah Bahrain ini jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap kebebasan bermazhab warga. Padahal kebebasan bermazhab dan beragama sesuai dengan berbagai konvensi internasional tidak boleh dilanggar.
Tak diragukan lagi bahwa tekad serius rezim Al Khalifa untuk melanjutkan dan bahkan meningkatkan pelanggaran HAM tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan kekuatan Barat khususnya Amerika Serikat dan Inggris. Pemerintah Bahrain bergerak sesuai dengan kepentingan dan kebijakan Amerika serta Inggris di Timur Tengah.
George W Bush, mantan presiden Amerika menyebut Bahrain sebagai sekutu non NATO terpenting bagi Washington. Negara-negara ini menilai sangat penting dan strategis untuk mempertahankan kekuasaan rezim Al Khalifa di Bahrain. Kini melalui investasi tokoh-tokoh Yahudi dan Amerika di sektor perangkat lunak seluller di Bahrain, rezim Al Khalifa akan memiliki peluang lebih besar memata-matai warganya dan menditeksi percakapan mereka. Sebagai hasilnya adalah kekerasan terhadap warga Bahrain akan meningkat drastis. (MF)
