Kemiripan Rezim Al-Khalifa dengan Rezim Zionis

Pertemuan Hamad bin Isa Al-Khalifa, Raja Bahrain dengan para rabi Yahudi Amerika Serikat serta klaim yang dikemukakannya dalam pertemuan itu, semakin menguak kebohongan rezim despotik Al-Khalifa dan juga interaksi terbuka dan terselubung Manama dengan lobi Zionis di Amerika Serikat.

Raja Bahrain dalam pertemuan itu mengklaim bahwa negaranya adalah "bumi moderat dan keseimbangan, serta semua agama dan mazhab bersama-sama seperti sebuah keluarga."

Padahal fakta yang ada membuktikan para warga Syiah Bahrain yang merupakan mayoritas di negara itu, tidak dapat menikmati hak-hak sipil mereka dan selama enam tahun terakhir mereka sedang berusaha memperjuangkan hak-hak tersebut. Pada prosesnya, banyak warga Syiah Bahrain yang gugur syahid, terluka,dipenjara dan dicabut kewarganegaraan mereka.

Akibat pelanggaran hak mayoritas warganya, rezim berkuasa Bahrain menghadapi kecaman dan kritikan dari berbagai lembaga internasional. Lembaga-lembaga tersebut menuntut rezim Al-Khalifa untuk memberikan kebebasan kepada warga Syiah dalam melaksanakan acara-acara keagamaan mereka serta melibatkan mereka dalam struktur pemerintahan.

Para pengamat politik berpendapat bahwa Raja Bahrain sedang melakukan tipu daya publik. Rezim Al-Khalifa ingin menunjukkan statusnya sebagai rezim demokratis yang menerima semua etnis dan agama, sementara kenyataan yang ada di Bahrain tidak sesuai dengan klaim tersebut.

Aksi pamer dan klaim konyol rezim Al-Khalifa sebagai pendukung solidaritas, moderatisasi dan toleransi, dinilai banyak pihak sebagai dagelan politik di tingkat global. Dalam hal ini, beberapa waktu lalu melanjutkan politik diskriminatifnya dengan berupaya membangun gereja untuk kaum Kristen koptik asal Mesir di Manama. Upaya itu dilakukan di saat sejak dimulainya revolusi rakyat Bahrain pada Februari 2011, hingga kini rezim Manama telah menghancurkan 37 masjid dan para pejabat negara ini menentang rekonstruksi masjid-masjid tersebut.

Perilaku rezim Al-Khalifa menunjukkan bahwa rezim ini bukan hanya melanggar kebebasan berpolitik rezim Bahrain, juga mencegah warganya dalam menikmati hak utama mereka dalam menikmati kebebasan beraktivitas sesuai agama dan mazhab yang mereka yakini.

Di sisi lain, para pejabat Bahrain sudah sejak lama menerima bantuan dari rezim Zionis untuk menumpas protes dan perlawanan warganya. Hasil dari kerjasama tersebut adalah kerjasama keamanan Bahrain dengan Israel. Transfromasi yang ada menunjukkan betapa watak dan sepak terjang kedua rezim itu sangat mirip.  Dalam hal ini, rezim Al-Khalifa meminta rezim Zionis untuk membantu menumpas protes dan penentangan warganya di mana ini merupakan sinyalemen dari kebingungan dan keputusasaan Bahrain dalam membungkam tuntutan warganya.

Faktor utama perilaku para penguasa Arab dalam berinteraksi dengan rezim Zionis adalah mereka sangat dependen pada negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Sementara Amerika Serikat menetapkan syarat utama untuk bantuannya yaitu hubungan harmonis dengan rezim penjarah dan penjajah Zionis Israel.

Untuk kasus Bahrain, para penguasa negara itu yang tidak memiliki legitimasi di hadapan rakyatnya, memulai hubungan harmonis dan persahabatan dengan rezim Zionis yang secara otomatis kian meningkatkan kebencian opini publik.(MZ)