Protes Luas terhadap Penyelenggaraan Forum NGO di Saudi

Human Rights Watch (HRW) dalam sebuah pernyataan, mengkritik penyelenggaraan sebuah forum internasional di Riyadh dan menilai forum itu sebagai penghinaan terhadap para pembela Hak Asasi Manusia di Arab Saudi, sebab rezim Al Saud selama ini tidak mengizinkan Organisasi Non Pemerintah (NGO/Non-Goverment Organization) dan independen beraktivitas di negara ini.

Pekan lalu, Organisasi Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menggelar Forum Internasional Ketujuh NGO dengan tema "Pemuda dan Dampak Sosial Mereka" di Riyadh, ibukota Arab Saudi. Forum ini digelar di negara ini ketika para aktivis NGO di Arab Saudi tidak diizinkan beraktivitas.

Forum yang digelar pada tanggal 3-4 Mei 2017 itu adalah mandat UNESCO dan tindakannya terkait dengan generasi muda serta untuk fokus pada pemuda menyusul rekomendasi Konferensi Internasional NGO 2017 yang diadakan di Paris pada bulan Desember 2016.

Adam Coogle, peneliti HRW untuk Timur Tengah pada Senin, 8 Mei 2017 mengatakan, pelaksanaan forum penting semacam itu di Riyadh, di mana forum ini dihadiri oleh para wakil dari berbagai NGO adalah penghinaan terhadap para aktivis Arab Saudi yang dipenjara hanya karena ingin mendirikan Organisasi-organisasi Non Pemerintah dan independen, dan sekaligus bonus tidak terduga bagi penyelenggaranya.

Arab Saudi pada tahun 2015 dalam sebuah langkah sandiwara mengesahkan sebuah undang-undang yang untuk pertama kalinya mengizinkan Organisasi-organisasi Non Pemerintah untuk berpartisipasi dalam aktivitas non-sosial.

Namun keputusan tersebut ternyata hanya sebuah kampanye dan dalam prakteknya tidak bisa dijalankan, bahkan memungkinkan para pejabat Riyadh untuk menolak pemberian izin bagi aktivitas NGO tanpa alasan jelas atau memenjarakan para aktivis yang aktif di bidang ini.

Lembaga-lembaga internasional dan HAM meyakini bahwa Arab Saudi adalah salah satu pelanggar utama HAM di dunia. Beberapa lembaga HAM mengecam tindakan represif pemerintah kerajaan itu terhadap para aktivis. Pada awal Februari, HRW mengatakan bahwa Arab Saudi telah meningkatkan penangkapan bermotif politik dan penuntutan terhadap para aktivis HAM sejak awal tahun 2017.

Tindakan pasif masyarakat internasional terutama PBB terhadap Arab Saudi terjadi ketika lembaga dunia itu mengakui sendiri bahwa Riyadh telah melanggar prinsip-prinsip kemanusian yang paling jelas dan tidak terlihat sama sekali adanya tanda-tanda aturan demokratis di Arab Saudi. Hal ini menunjukkan keberpihakan PBB kepada rezim Al Saud.

Keputusan dan langkah-langkah para pejabat Riyadh untuk memblokir lebih banyak ruang politik, sosial dan budaya di Arab Saudi dan pelanggaran terhadap hak-hak sipil warga negara ini menunjukkan hakikat rezim primitif dan retrogresif yang memerintah dengan aturan abad pertengahan ini.

Perlu dicatat bahwa di Arab Saudi tidak ditemukan adanya simbol-simbol demokrasi seperti pemilu, partai-partai politik dan kebebasan pers. Sistem pemerintahan di negara ini adalah monarki absolut dan rakyat tidak memiliki peran apapun dalam urusan pemerintahan atau berpartisipasi dalam badan legislatif. Hal ini juga yang menjadi pendorong meningkatnya protes di kerajaan tersebut.

Penerapan sistem pemerintahan Al Saud melalui kebijakan otoriter dan keyakinan Wahhabisme tidak menghasilkan apapun kecuali kehancuran dan kesengsaraan bagi masyarakat Arab Saudi. Berbagai pelanggaran terhadap HAM juga sering terjadi di negara ini, bahkan meningkat akhir-akhir ini serta tanpa kontrol.

Dalam kondisi seperti itu, anehnya, Arab Saudi justru terpilih sebagai Ketua Komisi Ahli Independen di Dewan HAM PBB atas dukungan Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Beberapa bulan lalu, keanggotaan Arab Saudi di Dewan HAM juga diperpanjang.

Selain itu, terpilihnya Arab Saudi sebagai salah satu anggota komisi hak perempuan di PBB dalam beberapa pekan terakhir sangat mengejutkan dan menuai kecaman dari kelompok-kelompok pembela HAM. Pasalnya, para pejabat Al Saud adalah pelanggar hak-hak perempuan Arab Saudi, bahkan kian hari pembatasan terhadap perempuan meningkat di negara ini.

Di antara pembatasan itu adalah pelarangan mengemudi bagi para perempuan, bahkan mereka tidak diperbolehkan berada di tempat-tempat umum tanpa pendamping. Beberapa waktu lalu, para pejabat Riyadh menolak pencabutan pelarangan mengemudi bagi perempuan, dan mengklaim bahwa masyarakat Arab Saudi tidak siap untuk menerima hak mengemudi bagi perempuan dan partisipasi mereka di arena politik dan administratif.

Sementara itu, opini publik menuntut penanganan segera dan serius masyarakat internasional terhadap perilaku dan tindakan anti-kemanusiaan rezim Al Saud. Bergabungnya Arab Saudi ke dalam komisi-komisi dan lembaga hukum dan sosial PBB, bahkan menjadi tuan rumah pertemuan dan forum internasional NGO juga sangat mengejutkan masyarakat dunia.

Yang pasti, meningkatnya pelanggaran terhadap hak-hak warga Arab Saudi selama beberapa tahun terakhir adalah hasil dari sikap pasif dan kebungkaman masyarakat internasional terhadap tindakan anti-kemanusiaan rezim Al Saud. Rezim ini kian hari semakin berani untuk melanggar HAM tanpa harus khawatir atas tekanan masyarakat internasional. (RA)