Kebijakan Kontradiktif PBB terhadap Israel

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, Israel masih melanjutkan kebijakan pengusiran paksa warga Palestina di bumi pendudukan.

David Carden, koordinator bidang kemanusiaan PBB di bumi Palestina pendudukan Rabu (31/5) malam di statemennya menekankan, sembilan ribu keluarga Palestina (47 ribu warga Palestina) sejak Agustus 2014 hingga akhir 2016 dipaksa Israel meninggalkan berbagai wilayah Palestina, khususnya wilayah pendudukan 1948.

Pengakuan PBB atas berlanjutnya aksi Israel memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka sama halnya dengan protes atas kebijakan Tel Aviv, sementara di kepatuhan lain PBB terhadap Israel atas tekanan Barat, wakil rezim Zionis di PBB dipilih sebagai wakil ketua Majelis Umum organisasi ini.

Menurut laporan Pusat Informasi Palestina mengutip kanal 2 televisi Israel, Danny Danon, wakil Tel Aviv di PBB setelah voting di markas besar organisasi ini di New York dipilih sebagai wakil negara Barat dan dengan dimulainya sidang Majelis Umum PBB mulai September mendatang, secara resmi ia akan menempati posisinya tersebut.

Danon dengan menempati posisi ini akan berpartisipasi di sidang manajemen Majelis Umum PBB dan dengan demikian akan memainkan peran merusak lebih besar di setiap sidang lembaga ini. Pemilihan ini dilakukan padahal Danon sejak memasuki Knesset tahun 2009 terlibat dalam serangan etnis dan rasis terhadap wakil Arab di parlemen Israel ini khususnya Azmi Bishara dan Hanin Zoabi serta berulang kali menuntut kedua tokoh Arab ini diasingkan ke Jalur Gaza.

Pejabat Zionis dan orang dekatnya termasuk kubu pro serangan terhadap Masjid al-Aqsa dan mendukung upaya penerapan kedaulatan Zionis terhadap tempat suci ini serta pembagian waktu dan tempat Masjid al-Aqsa demi memberi legalitas bagi penyelenggaraan ritual Yahudi di kiblat pertama umat Islam tersebut.

Meski berbagai laporan PBB yang menguak aksi anti kemanusiaan Israel termasuk langkah positif, namun ini masih belum cukup. Langkah berikutnya PBB memberikan pos-pos vital di organisasi ini kepada Israel telah mencengangkan berbagai piihak dan perilaku seperti ini hanya menurunkan kredibilitas organisasi dunia tersebut.

Sejatinya kinerja PBB menunjukkan kontradiksi nyata saat menyikapi Israel dan sikap seperti ini sama halnya lampu hijau kepada petinggi Israel untuk melanjutkan kebijakan anti kemanusiaan dalam mengusir paksa warga Palestina. Kinerja pejabat Israel menunjukkan adanya rencana dan konspirasi berbahaya oleh rezim ini untuk mengusir paksa warga Palestina dari rumah mereka demi menguasai penuh wilayah Palestina.

Kebijakan anti kemanusiaan Israel hanya menghasilkan pengusiran paksa warga Palestina dari rumah mereka dan hal ini mengindikasikan kedalaman tragedi yang ditimbulkan Zionis. Rezim Zionis Israel dengan aksi anti kemanusiaan seperti pembangunan distrik Zionis di berbagai wilayah Palestina pendudukan dan perusakan rumah mereka serta pengusiran warga Palestina dari rumah mereka bermaksud mengubah susunan demografi di berbagai wilaya palestina demi keuntungan Tel Aviv sehingga posisinya dapat semakin langgeng.

Kinerja Israel tak diragukan lagi menunjukkan bahwa Tel Aviv adalah rezim rasis, apartheid serta bertumpu pada diskriminasi etnis. Menurut para pengamat politik, Israel aktif merampas wilayah Palestina lebih besar, mencegah kepulangan pengungsi ke tanah air mereka serta mengusir paksa warga Palestina khususnya di wilayah pendudukan 1948 demi menarik masyarakat internasional bahwa dirinya sebuah negara Yahudi. (MF)