Standar Ganda AS terkait Rencana Referendum Pemisahan Kurdistan

Rex Tillerson, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat meminta Masoud Barzani, pemimpin Kurdistan untuk menunda referendum pemisahan wilayah ini dari Irak.

Tillerson pada awal pekan lalu dalam pembicaraan telepon dengan Barzani, juga mengatakan bahwa AS tidak setuju dengan referendum pemisahan Kurdistan dari Irak. Pemerintah lokal Kurdistan Irak dalam sebuah pesan, meminta pemerintah Washington untuk mengumumkan posisinya secara tertulis terkait masalah itu.

Disebutkan bahwa Kedutaan Besar AS di Baghdad telah mengirim sebuah surat rahasia Washington kepada Erbil untuk meminta penundaan referendum atas kemerdekaan Kurdistan dari Irak.

Penentangan AS terhadap referendum pemisahan Kurdistan dari Irak memiliki dua poin penting. Pertama, aktifnya Kurdistan terkait pemisahan diri dari Irak ternyata mengikuti kebijakan AS.

Artinya, jika AS mendukung dan menyertai pemerintah lokal Kurdistan dalam menyelenggarakan referendum, maka faktor pendorong pelaksanakan referendum ini meningkat, namun jika AS menentangnya, maka yang terjadi sebaliknya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lokal Kurdistan Irak mengikuti jalan serupa para penguasa Arab pesisir Teluk Persia, di mana pengambilan keputusannya tergantung pada Barat, terutama Amerika.

Kedua, AS mengambil kebijakan standar ganda terkait dengan perencanaan referendum pemisahan Kurdistan dari Irak. Dari satu sisi, AS menyerukan untuk menjaga integritas teritorial Irak, demokrasi dan persatuan rakyat negara ini, namun dari sisi lain –ketika merespon rencana referendum pemisahan Kurdistan dari Irak–  negara itu menyatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan referendum tersebut.

AS meyakini bahwa pemberantasan kelompok teroris takfiri Daesh (ISIS) adalah prioritas, dan setiap hal yang bisa mengganggu pemberantasan ini dianggap sebagai tidak dapat diterima. Dengan kata lain, pemerintah AS berusaha agar pemerintah pusat Baghdad dan pemerintah lokal Kurdistan sama-sama puas.

AS menentang referendum pemisahan Kurdistan, namun pada saat yang sama pemerintah negara ini secara implisit menuntut penyelenggaraan referendum tersebut di lain waktu. Hal itu bertujuan agar ancaman pemisahan Kurdistan dari Irak masih tetap membayangi pemerintah pusat Baghdad.

Kebijakan standar ganda AS diambil mengingat Irak sedang melewati situasi sensitif pasca Daesh dan para aktor asing seperti Amerika berusaha untuk memperkuat atau paling tidak menjaga pengaruhnya  pada tahap baru ini. Dengan kata lain, standar ganda AS terkait referendum pemisahan Kurdistan diambil berdasarkan pandangan tentang Irak pasca Daesh.

Bersamaan dengan kebijakan standar gandar AS, suara penentangan terhadap referendum pemisahan Kurdistan semakin terdengar dari internal wilayah ini. Para oposisi mendefinisikan Kurdistan dalam konteks integritas Irak dan meyakini bahwa Partai Demokrat dan Barzani menggelontorkan rencana referendum permisahan Kurdistan dari Irak agar bisa melanjutkan kekuasan mereka di wilayah ini.

Yang pasti, keras kepala pemerintah lokal Kurdistan untuk menyelenggarakan referendum pemisahan dari Irak bisa berakibat buruk seperti perang saudara antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal Kurdistan. (RA)